MEDAN BELAWAN | AFjNews.id – Polemik dugaan kekerasan dalam proses penangkapan seorang anak berinisial FS kembali menjadi perhatian publik. Setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan peluru yang masih bersarang di kaki anak tersebut selama delapan bulan, Polres Pelabuhan Belawan akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait prosedur penangkapan dan perkembangan proses hukum yang telah berjalan.
Penjelasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media daring berjudul “8 Bulan Peluru Bersarang di Kaki Anak, Keluarga Desak Polda Sumut Menuntaskan Dugaan Penyiksaan oleh Oknum Polres Pelabuhan Belawan.”
Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, melalui Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, S.H., M.H., didampingi Plt. Kasi Humas Iptu Syadar Saragih, memberikan klarifikasi pada Selasa (10/11/2026).
Kepolisian menegaskan bahwa proses penangkapan FS berkaitan dengan penanganan perkara penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dalam peristiwa tawuran di Kelurahan Bagan Deli, pada Minggu, 8 Februari 2026.
Namun, di tengah penjelasan tersebut, muncul persoalan yang juga membutuhkan perhatian serius: bagaimana memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, sekaligus menjamin setiap dugaan pelanggaran oleh aparat diperiksa secara objektif?
Polisi Tegaskan Penangkapan Dilakukan Sesuai Prosedur
Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo, menjelaskan bahwa personel Satuan Reserse Kriminal telah menyampaikan identitas sebagai anggota kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap FS.
Menurut penjelasan kepolisian, petugas juga telah memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan mereka kepada FS serta keluarga yang berada di lokasi.
Polres Pelabuhan Belawan menyatakan bahwa tindakan personel dalam proses penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Kepolisian juga mengaitkan penangkapan itu dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam peristiwa tawuran di kawasan Bagan Deli.
Meski demikian, penjelasan mengenai prosedur penangkapan dan dugaan kekerasan fisik merupakan dua persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan fakta serta bukti masing-masing.
Keabsahan penangkapan tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai ada atau tidaknya penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh petugas.
Praperadilan Ditolak, Polisi Sebut Penangkapan Sah
Dalam keterangannya, Polres Pelabuhan Belawan juga mengungkapkan bahwa tindakan penangkapan terhadap FS sebelumnya telah diuji melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri Medan.
Berdasarkan penjelasan Kasat Reskrim, permohonan praperadilan yang diajukan pihak keluarga FS telah ditolak oleh pengadilan.
Putusan tersebut, menurut kepolisian, menegaskan bahwa tindakan penangkapan yang dipersoalkan dinyatakan sah secara hukum.
Sementara itu, perkara pidana yang melibatkan FS disebut telah melalui proses persidangan dan memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Medan.
Namun, terdapat hal penting yang perlu dibedakan dalam memahami perkembangan perkara ini.
Putusan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan tidak otomatis menjadi putusan atas seluruh dugaan kekerasan fisik yang mungkin terjadi selama tindakan kepolisian berlangsung.
Apabila terdapat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, persoalan tersebut tetap memerlukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian, perkembangan pengaduan keluarga FS menjadi bagian penting yang patut mendapat kejelasan.
Pengaduan Keluarga ke Polda Sumut, Polres Belawan Nyatakan Hormati Proses Hukum
Menanggapi langkah keluarga FS yang menyampaikan pengaduan ke Polda Sumatera Utara, Polres Pelabuhan Belawan menyatakan akan menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo menegaskan bahwa kepolisian menyerahkan penanganan pengaduan tersebut kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) serta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut sesuai kewenangan masing-masing.
Sikap tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa persoalan yang berkembang dapat diperiksa berdasarkan fakta, keterangan para pihak, dan alat bukti yang tersedia.
Publik tentu berkepentingan mengetahui apakah dugaan kekerasan yang disampaikan keluarga memiliki dasar pembuktian, bagaimana kronologi tindakan petugas di lapangan, serta apakah terdapat prosedur yang dilanggar.
Apalagi, pemberitaan sebelumnya memuat dugaan adanya proyektil peluru yang masih berada di kaki FS.
Informasi tersebut membutuhkan kejelasan melalui pemeriksaan medis, dokumen pendukung, serta hasil penyelidikan pihak berwenang.
Hingga materi klarifikasi ini disampaikan, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai hasil pemeriksaan medis, asal proyektil yang disebut dalam pemberitaan, maupun kesimpulan pemeriksaan atas dugaan kekerasan tersebut.
Karena itu, tuduhan maupun bantahan yang berkembang tetap harus ditempatkan secara proporsional sampai diperoleh hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kasat Reskrim: Penegakan Hukum Harus Objektif dan Tidak Sewenang-wenang
AKP Agus Purnomo menegaskan bahwa Polres Pelabuhan Belawan berkomitmen menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Ia menyampaikan bahwa setiap perkara tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan hak korban, keluarga korban, serta orang yang berhadapan dengan hukum.
“Dalam setiap proses penegakan hukum, kami berkomitmen bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga memahami bahwa di balik setiap perkara terdapat keluarga yang membutuhkan keadilan,” ungkapnya.
Menurut Agus, perlindungan terhadap hak korban dan keluarga korban harus tetap menjadi perhatian, tanpa mengesampingkan hak pihak lain yang sedang menjalani proses hukum.
“Karena itu, hak korban dan keluarga korban harus tetap menjadi perhatian, sementara setiap orang yang berhadapan dengan hukum juga tetap memperoleh haknya sesuai aturan. Penegakan hukum harus berjalan secara objektif, tidak sewenang-wenang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi komitmen yang perlu diwujudkan melalui penanganan perkara secara terbuka dan akuntabel sesuai ketentuan hukum.
Hak Anak dan Akuntabilitas Aparat Harus Menjadi Perhatian
Terlepas dari perkara pidana yang melatarbelakangi penangkapan, dugaan kekerasan terhadap seseorang yang masih berstatus anak memerlukan perhatian khusus.
Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan perlindungan hak anak sebagai salah satu prinsip penting dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Seorang anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak atas perlakuan manusiawi, pendampingan hukum, serta perlindungan dari tindakan kekerasan.
Di sisi lain, korban tindak pidana beserta keluarganya juga memiliki hak memperoleh keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum.
Kedua kepentingan tersebut tidak semestinya dipertentangkan.
Penanganan perkara pidana harus tetap berjalan, sementara setiap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas aparat perlu diperiksa melalui mekanisme yang tersedia.
Penegakan hukum yang kuat bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan mengungkap tindak pidana, melainkan juga oleh kepatuhan aparat terhadap hukum ketika menjalankan kewenangannya.
Publik Menunggu Kejelasan, Bukan Perdebatan Berkepanjangan
Polres Pelabuhan Belawan turut mengimbau masyarakat agar lebih cermat menerima dan menyebarluaskan informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial.
Masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung.
Imbauan tersebut penting di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali berkembang lebih cepat daripada proses pemeriksaan fakta.
Namun, keterbukaan informasi dari lembaga penegak hukum juga menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya kesimpangsiuran.
Dalam perkara FS, terdapat sejumlah hal yang masih membutuhkan kejelasan, terutama mengenai kondisi medis yang dipersoalkan keluarga, kronologi dugaan kekerasan, dan perkembangan pemeriksaan pengaduan di Polda Sumut.
Hasil pemeriksaan yang objektif diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar maupun oleh dugaan pelanggaran yang tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan yang transparan dapat memberikan kepastian bagi personel yang diadukan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, tindakan sesuai hukum dan ketentuan disiplin harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar menyangkut perbedaan keterangan antara keluarga dan kepolisian.
Lebih jauh, persoalan tersebut menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dan kemampuan institusi untuk memeriksa setiap pengaduan secara adil.
Sebab, keadilan tidak cukup hanya dinyatakan. Keadilan harus dapat dibuktikan melalui proses yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Bambang Hermanto | AFjNews.id)
Sumber: Keterangan Polres Pelabuhan Belawan, 10 November 2026.
Komentar