LABUHANBATU | AFjNews.id — Musyawarah Kabupaten (Muskab) II Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang diselenggarakan Kamis (15/10/2026), menyisakan polemik mengenai mekanisme pemilihan ketua organisasi untuk periode 2026–2031.
Agenda yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan olahraga masyarakat tersebut kini menghadapi sorotan mengenai transparansi proses pemungutan suara, mekanisme pengambilan keputusan, serta kepastian dasar aturan yang digunakan dalam menetapkan hasil pemilihan.
Perhatian terhadap pelaksanaan Muskab semakin menguat seiring munculnya informasi mengenai perolehan suara berimbang antara dua kandidat yang bersaing, yakni Juliana Munthe dan Hasnah Putri Jaya Siregar.
Informasi awal mengenai penghitungan suara menyebutkan kedua kandidat sama-sama memperoleh tujuh suara dari 14 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) peserta Muskab.
Dalam perkembangan selanjutnya, muncul informasi bahwa penetapan ketua terpilih dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen dukungan pencalonan sebelumnya, yang disebut mencatat sembilan dukungan untuk Hasnah Putri Jaya Siregar dan lima dukungan untuk Juliana Munthe.
Namun, informasi mengenai angka perolehan suara dan mekanisme penetapan tersebut masih memerlukan pencocokan dengan berita acara resmi Muskab, tata tertib pemilihan, dan dokumen keputusan panitia.
Di sinilah persoalan mendasar muncul: apakah mekanisme penentuan pemenang ketika suara berimbang telah diatur sebelumnya dalam tata tertib Muskab dan disepakati oleh seluruh peserta yang memiliki hak suara?
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui dokumen organisasi agar polemik yang berkembang tidak berubah menjadi perselisihan berkepanjangan.
Dua Kandidat Bersaing, Kepercayaan Anggota Menjadi Taruhan
Sebelum pelaksanaan Muskab, panitia telah menetapkan dua kandidat melalui Surat Keputusan Nomor 14/KPTS/PAN-MUSKAB/KORMI/LB/X/2026, tertanggal 12 Oktober 2026.
Juliana Munthe ditetapkan sebagai calon nomor urut 1, sedangkan Hasnah Putri Jaya Siregar menempati nomor urut 2.
Berdasarkan mekanisme yang diumumkan sebelum pelaksanaan Muskab, pemilihan direncanakan berlangsung secara langsung dan tertulis. Peserta yang memiliki hak suara menentukan pilihannya dengan menuliskan nomor urut kandidat pada surat suara.
Sebanyak 17 Inorga sebelumnya menjalani proses verifikasi kepesertaan, dengan 14 di antaranya dinyatakan memenuhi persyaratan dan tiga lainnya tidak memperoleh hak sebagai peserta pemilik suara.
Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan legitimasi hasil pemilihan karena hak suara setiap Inorga berkaitan langsung dengan perhitungan dukungan kepada para kandidat.
Dalam penyelenggaraan organisasi, suara yang diberikan secara sah merupakan bagian dari mandat anggota yang harus dihormati sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Karena itu, apabila memang terjadi perolehan suara berimbang, mekanisme penyelesaiannya harus dapat ditelusuri secara jelas.
Penyelesaian melalui pemungutan suara ulang, musyawarah mufakat, atau penggunaan dasar penentuan lainnya bergantung pada ketentuan organisasi dan tata tertib yang berlaku.
Tidak satu pun mekanisme tersebut dapat serta-merta dianggap benar atau salah tanpa memeriksa aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Juliana Munthe Sebelumnya Soroti Biaya dan Netralitas Panitia
Dinamika pemilihan Ketua KORMI Labuhanbatu ternyata telah menjadi perhatian sejak tahapan pencalonan.
Pada 6 Oktober 2026, Juliana Munthe menyampaikan sejumlah catatan kepada awak media setelah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon ketua.
Salah satu persoalan yang disorotinya adalah besaran biaya administrasi pencalonan yang dinilai cukup tinggi.
Juliana juga menekankan pentingnya independensi penyelenggara serta sikap netral KORMI Sumatera Utara dalam mengawal seluruh tahapan pemilihan.
Menurut pandangan yang disampaikannya ketika itu, proses demokrasi organisasi seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh kandidat tanpa perlakuan yang menguntungkan pihak tertentu.
Ia berharap penyelenggaraan Muskab berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rekam jejak keberatan yang telah muncul sebelum Muskab dilaksanakan.
Namun, adanya keberatan terhadap biaya dan netralitas penyelenggara tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi pelanggaran atau keberpihakan.
Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap keputusan panitia, tata tertib pencalonan, pengelolaan dana kegiatan, serta keterangan dari pihak-pihak terkait.
Rekaman Keterangan Menjadi Bagian dari Penelusuran Redaksi
Dalam perkembangan polemik ini, AFjNews.id menerima dua rekaman video yang berkaitan dengan pembahasan proses pemilihan Ketua KORMI Labuhanbatu.
Salah satu dokumentasi disampaikan kepada redaksi sebagai rekaman pernyataan Juliana Munthe.
Dokumentasi tersebut memperlihatkan berlangsungnya sesi penyampaian keterangan dan pembicaraan sejumlah pihak dalam suasana pertemuan.
Meski demikian, pernyataan dalam rekaman masih memerlukan verifikasi audio secara menyeluruh agar setiap penjelasan dapat dikutip secara tepat, utuh, dan tidak keluar dari konteks.
Bagi redaksi, keberadaan dokumentasi tersebut menjadi bahan penting untuk menelusuri dinamika yang berkembang.
Penjelasan para pihak perlu ditempatkan bersama dokumen resmi Muskab, khususnya hasil penghitungan suara, berita acara penetapan ketua, dan dasar aturan yang digunakan panitia.
Langkah tersebut penting agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya bertumpu pada perbedaan pendapat, tetapi juga pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika Suara Berimbang, Apa Dasar Penetapan Pemenang?
Informasi mengenai perolehan suara berimbang menjadi salah satu persoalan yang paling membutuhkan penjelasan.
Apabila hasil penghitungan resmi benar menunjukkan angka tujuh berbanding tujuh, kondisi tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian sesuai aturan organisasi.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata mengenai siapa yang ditetapkan sebagai pemenang, tetapi bagaimana keputusan tersebut diambil dan apakah seluruh tahapan telah memenuhi tata tertib.
Penggunaan dokumen dukungan pada tahap pencalonan sebagai dasar penentuan ketua terpilih juga memerlukan kejelasan aturan.
Sebab, dukungan awal pencalonan dan suara yang diberikan dalam pemilihan merupakan dua tahapan yang memiliki fungsi berbeda.
Dokumen dukungan dapat menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti kontestasi, sedangkan pemungutan suara merupakan mekanisme penentuan pilihan peserta dalam forum musyawarah.
Apakah dokumen dukungan awal dapat digunakan sebagai penentu ketika hasil pemungutan suara berimbang harus dijawab berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan penafsiran sepihak.
Jika mekanisme tersebut memang telah diatur dan disetujui melalui tata tertib yang sah, panitia perlu menjelaskannya secara terbuka.
Sebaliknya, apabila muncul keberatan mengenai dasar penggunaannya, organisasi perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sesuai AD/ART.
Keterbukaan bukan dimaksudkan untuk melemahkan kepemimpinan yang dihasilkan, melainkan untuk memastikan keputusan organisasi memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari para anggotanya.
KORMI Sumut dan Panitia Diharapkan Membuka Dokumen Hasil Muskab
Di tengah berkembangnya polemik, KORMI Sumatera Utara bersama Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Muskab diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi mengenai proses pengambilan keputusan.
Klarifikasi yang dibutuhkan terutama mencakup jumlah suara sah, berita acara penghitungan suara, ketentuan penyelesaian hasil berimbang, serta dasar keputusan penetapan ketua terpilih.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah mekanisme yang digunakan telah ditetapkan sebelum pemilihan atau baru diputuskan setelah hasil penghitungan diketahui.
Perbedaan waktu penetapan mekanisme tersebut memiliki arti penting dalam menilai konsistensi pelaksanaan tata tertib organisasi.
Apabila terdapat keberatan dari salah satu kandidat maupun perwakilan Inorga, penanganannya perlu dilakukan secara objektif melalui jalur internal yang tersedia.
Setiap pihak memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan dan mempertahankan pendapatnya berdasarkan dokumen yang sah.
Namun, seluruh keberatan juga harus disampaikan secara bertanggung jawab tanpa mendahului hasil pemeriksaan maupun menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran yang belum terbukti.
Demokrasi Organisasi Tidak Boleh Berhenti pada Seremoni
Pemilihan pemimpin organisasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, keadilan, dan penghormatan terhadap suara anggota.
Musyawarah tidak hanya menjadi sarana menentukan siapa yang akan menduduki jabatan ketua, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesepakatan mengenai arah dan masa depan organisasi.
Karena itu, proses yang berlangsung di dalamnya harus mampu memberikan kepastian bagi seluruh peserta.
Dalam konteks KORMI Labuhanbatu, kepemimpinan yang memperoleh kepercayaan luas sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan olahraga masyarakat, pembinaan Inorga, pelestarian olahraga tradisional, serta perluasan kegiatan kebugaran di berbagai lapisan masyarakat.
Perselisihan yang tidak diselesaikan melalui mekanisme yang jelas berpotensi mengganggu konsolidasi dan menyita perhatian organisasi dari program pembinaan olahraga.
Sebaliknya, penyelesaian yang terbuka dan didasarkan pada aturan dapat menjadi pembelajaran berharga untuk memperkuat tata kelola kelembagaan.
Kepentingan Olahraga Masyarakat Harus Tetap Diutamakan
Ketua Umum KORMI Sumatera Utara, M. Daffasya Adnan Sinik, dalam pembukaan Muskab II sebelumnya menekankan pentingnya membudayakan olahraga masyarakat dan memperkuat pembinaan olahraga tradisional.
Ia juga mengingatkan arti penting kebersamaan dalam organisasi agar kepengurusan yang terbentuk dapat menjalankan program secara efektif.
Pesan tersebut relevan di tengah munculnya berbagai pertanyaan mengenai proses pemilihan Ketua KORMI Labuhanbatu.
Persaingan dua kandidat perempuan dalam kontestasi organisasi seharusnya menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
Perbedaan dukungan tidak boleh berkembang menjadi permusuhan personal atau perpecahan yang menghambat kegiatan organisasi.
Namun, menjaga persatuan bukan berarti mengabaikan pertanyaan mengenai prosedur pemilihan.
Justru dengan memberikan jawaban yang jelas dan dapat diuji, organisasi dapat memperkuat kepercayaan seluruh pihak.
Hasil Pemilihan Perlu Mendapat Kepastian, Ruang Klarifikasi Tetap Terbuka
Terhadap polemik yang berkembang, AFjNews.id memandang penting adanya penjelasan resmi yang mampu menjawab berbagai pertanyaan secara menyeluruh.
Keabsahan hasil pemilihan pada akhirnya harus mengacu pada ketentuan AD/ART KORMI, tata tertib Muskab, serta berita acara dan keputusan organisasi yang berlaku.
Sampai seluruh dokumen tersebut dapat diperiksa, berbagai pertanyaan mengenai penggunaan dukungan awal sebagai dasar penetapan pemenang perlu diperlakukan sebagai persoalan yang masih membutuhkan klarifikasi.
AFjNews.id membuka ruang hak jawab kepada KORMI Sumatera Utara, panitia Muskab II, Juliana Munthe, Hasnah Putri Jaya Siregar, dan pihak terkait lainnya.
Keterangan dari seluruh pihak diperlukan agar pemberitaan tidak hanya menggambarkan polemik, tetapi juga membantu masyarakat memahami bagaimana persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai aturan.
Sebab, kehormatan sebuah organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilihan, melainkan juga oleh kemampuannya memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang sah, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, masyarakat Labuhanbatu membutuhkan KORMI yang solid, profesional, dan mampu menghadirkan kegiatan olahraga yang memberikan manfaat nyata.
Perbedaan dukungan semestinya menjadi bagian dari pendewasaan organisasi, bukan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Jabatan ketua dapat ditetapkan melalui mekanisme organisasi, tetapi kepercayaan anggota hanya dapat dibangun melalui integritas, keterbukaan, dan konsistensi dalam menjalankan aturan.
Itulah ujian sesungguhnya bagi KORMI Labuhanbatu setelah pelaksanaan Muskab II Tahun 2026.
Albert Hutagaol
(Redaksi AFjNews.id)
Komentar