DOLOKSANGGUL | AFjNews.id — Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Namun, ketika pengelolaan dana serta mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan sekolah negeri mulai dipertanyakan, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dijawab melalui fakta dan dokumen.
Sorotan terhadap SMK Negeri 1 Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kembali menguat menyusul temuan dokumentasi kartu bertuliskan Sumbangan Sukarela, informasi mengenai dugaan tidak dilibatkannya orang tua/wali murid dalam pemilihan komite sekolah, serta keberadaan bantuan revitalisasi satuan pendidikan senilai Rp930.330.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026.
Ketiga persoalan tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai penyimpangan. Namun, masing-masing memunculkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pihak sekolah, pengurus komite, serta instansi pendidikan yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan.
Sebab, sekolah negeri tidak cukup hanya menyatakan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai aturan. Kesesuaian itu harus dapat dibuktikan melalui mekanisme yang jelas, dokumen yang sah, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Kartu Sumbangan Sukarela 12 Bulan: Sukarela dalam Nama, Bagaimana dalam Pelaksanaan?
Berdasarkan dokumentasi yang diterima Redaksi AFjNews.id, terdapat kartu administrasi bertuliskan “Sumbangan Sukarela SMK Negeri 1 Doloksanggul”.
Kartu tersebut memuat kolom jumlah iuran, tanggal pembayaran, tanda tangan siswa dan penerima, serta pencatatan pembayaran selama 12 bulan, mulai Juli hingga Juni.
Keberadaan kartu itu menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penggalangan dana yang sebenarnya diberlakukan kepada orang tua atau wali peserta didik.
Apakah pengisian kartu hanya merupakan sarana pencatatan bagi orang tua yang secara sukarela memberikan sumbangan?
Ataukah terdapat nominal pembayaran tertentu, jadwal penyetoran, maupun kewajiban yang harus dipenuhi secara berkala?
Pertanyaan tersebut penting karena terdapat perbedaan mendasar antara sumbangan yang benar-benar sukarela dan pungutan yang bersifat wajib serta mengikat.
Nama sebuah kartu tidak serta-merta menentukan sifat pembayaran. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana mekanisme tersebut diterapkan kepada orang tua dan peserta didik.
Apabila suatu pembayaran ternyata diwajibkan, memiliki nominal dan tenggat yang ditentukan, atau disertai konsekuensi bagi yang tidak membayar, maka mekanismenya perlu diuji terhadap ketentuan peraturan pendidikan yang berlaku.
Sebaliknya, keberadaan kolom pembayaran selama 12 bulan saja belum cukup untuk membuktikan terjadinya pungutan ilegal.
Di sinilah pentingnya pihak sekolah memberikan keterangan secara terbuka.
Aturan Komite Sekolah Tegas: Penggalangan Dana Bukan Pungutan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah memberikan pedoman mengenai penggalangan dana untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Dalam Pasal 10 ayat (2), penggalangan dana oleh komite sekolah harus berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Ketentuan tersebut menempatkan prinsip kesukarelaan sebagai unsur penting dalam penggalangan dana komite.
Karena itu, Redaksi AFjNews.id memandang perlu adanya penjelasan mengenai siapa yang menetapkan mekanisme pembayaran, apakah telah disusun proposal penggalangan dana, bagaimana hasil pengumpulan dana dicatat, serta kepada siapa penggunaannya dipertanggungjawabkan.
Lebih jauh, apabila terdapat orang tua yang tidak mampu atau memilih tidak memberikan sumbangan, apakah keputusan tersebut benar-benar dihormati tanpa konsekuensi terhadap hak pendidikan anaknya?
Jangan sampai istilah sukarela dipahami berbeda oleh pihak pengelola dan keluarga peserta didik.
Kejelasan mekanisme menjadi sangat penting agar partisipasi masyarakat tidak menimbulkan beban ataupun kesalahpahaman dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pemilihan Komite Dipertanyakan: Siapa yang Memberikan Mandat?
Persoalan berikutnya menyangkut proses pembentukan dan pemilihan pengurus Komite SMK Negeri 1 Doloksanggul.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, muncul dugaan bahwa sejumlah orang tua atau wali murid tidak dilibatkan sebagaimana mestinya dalam proses pemilihan anggota komite.
Informasi tersebut masih membutuhkan verifikasi. Namun, dugaan ini tidak boleh diabaikan mengingat komite sekolah memiliki kedudukan penting dalam menampung aspirasi masyarakat, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan sekolah, serta melakukan pengawasan terhadap pelayanan pendidikan.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 mengatur mekanisme pemilihan anggota komite melalui rapat orang tua/wali peserta didik sebelum penetapannya oleh kepala sekolah.
Karena itu, publik berhak mempertanyakan sejumlah hal mendasar.
Kapan pemilihan komite dilaksanakan? Siapa yang mengundang orang tua? Bagaimana mekanisme pemilihannya? Apakah terdapat daftar hadir, berita acara, dan keputusan penetapan pengurus?
Bila proses tersebut telah berlangsung sesuai ketentuan, dokumen pendukung dapat menjadi dasar klarifikasi yang kuat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, instansi pendidikan yang berwenang perlu melakukan pembinaan serta menentukan langkah perbaikan sesuai aturan.
Komite sekolah semestinya menjadi wadah penyalur aspirasi orang tua, bukan lembaga yang keberadaan dan proses pembentukannya justru menimbulkan pertanyaan di kalangan orang tua itu sendiri.
Dana Revitalisasi Rp930,33 Juta: Pengawasan Jangan Berhenti pada Papan Proyek
Sorotan terhadap tata kelola sekolah ini turut berkaitan dengan program revitalisasi satuan pendidikan yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan dokumentasi papan informasi yang telah diperoleh tim jurnalistik, SMK Negeri 1 Doloksanggul tercantum menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp930.330.000.
Pekerjaan yang disebut dalam papan informasi meliputi rehabilitasi enam ruang kelas, rehabilitasi toilet, dan pengecatan ruang lainnya.
Pelaksanaannya dicantumkan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan periode kegiatan mulai 28 September hingga 28 Desember 2026.
Bantuan tersebut merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Namun, keberadaan program revitalisasi bersamaan dengan informasi penggalangan sumbangan masyarakat memunculkan kebutuhan untuk memperjelas pemisahan sumber pembiayaan.
Apakah dana sumbangan orang tua digunakan untuk kegiatan yang berbeda dari pekerjaan revitalisasi APBN?
Bagaimana pengaturan perencanaan belanja agar tidak terjadi pembiayaan ganda atas satu kegiatan yang sama?
Siapa yang mengawasi realisasi pekerjaan, kualitas pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan setiap sumber pembiayaan mempunyai tujuan, pencatatan, dan pertanggungjawaban yang dapat dibedakan.
Perlu ditegaskan, adanya dana revitalisasi APBN dan penggalangan sumbangan masyarakat secara bersamaan bukan bukti terjadinya penyimpangan atau kerugian negara.
Dugaan penyalahgunaan dana baru dapat dinilai berdasarkan pemeriksaan dokumen, realisasi pekerjaan, serta hasil pengawasan dari instansi yang berwenang.
Namun, justru karena nilainya mencapai ratusan juta rupiah, transparansi menjadi semakin penting.
Kepala Sekolah Telah Dimintai Klarifikasi, Publik Menantikan Jawaban
Dalam pemberitaan sebelumnya yang diterbitkan Selasa (20/10/2026), Redaksi AFjNews.id telah mengungkapkan upaya konfirmasi kepada Kepala SMK Negeri 1 Doloksanggul.
Permohonan klarifikasi tersebut meliputi mekanisme sumbangan, pembentukan komite sekolah, pengelolaan dana, serta pelaksanaan program revitalisasi.
Redaksi juga telah melakukan upaya komunikasi melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon.
Hingga penyusunan berita sebelumnya, penjelasan resmi dari kepala sekolah belum diperoleh.
Kondisi itu tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas dugaan yang berkembang.
Namun, penjelasan pihak sekolah tetap diperlukan agar informasi yang beredar dapat diperiksa secara objektif dan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Yang dibutuhkan publik bukan polemik berkepanjangan, melainkan jawaban jelas: bagaimana mekanismenya, siapa penanggung jawabnya, dan di mana dokumen pertanggungjawabannya?
Redaksi tetap membuka kesempatan bagi kepala sekolah serta pengurus komite untuk memberikan klarifikasi dan dokumen pendukung.
Dinas Pendidikan Sumut Didorong Turun Tangan
Persoalan ini juga memerlukan perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui cabang dinas yang berwenang.
Sebagai lembaga pembina dan pengawas pendidikan menengah negeri, pemerintah provinsi memiliki peran penting untuk memastikan tata kelola sekolah berlangsung sesuai ketentuan.
Pemeriksaan administratif dapat diarahkan pada dokumen pembentukan komite, proposal penggalangan dana, mekanisme penerimaan sumbangan, bukti pembukuan, dan laporan penggunaannya.
Selain itu, pelaksanaan revitalisasi juga perlu diawasi berdasarkan petunjuk teknis program, dokumen perencanaan, serta realisasi pekerjaan di lapangan.
Langkah pengawasan tersebut bukan untuk menghakimi pihak sekolah sebelum ada pembuktian, melainkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi integritas lembaga pendidikan.
Apabila seluruh kegiatan telah berjalan sesuai ketentuan, hasil klarifikasi maupun pengawasan dapat menjadi dasar untuk meluruskan informasi yang berkembang.
Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan dan tindak lanjut harus dilaksanakan menurut kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan Jadikan Peserta Didik Menanggung Persoalan Pembiayaan
Di balik perdebatan mengenai dana dan mekanisme komite, ada satu kepentingan yang harus ditempatkan paling depan, yakni hak peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan.
Anak-anak tidak boleh mengalami intimidasi, diskriminasi, atau perlakuan merugikan karena persoalan penggalangan sumbangan maupun perbedaan pandangan antara orang tua dan pengelola sekolah.
Demikian pula, identitas peserta didik atau orang tua yang memberikan informasi kepada redaksi perlu dilindungi untuk mencegah kemungkinan tekanan atau perlakuan tidak menyenangkan.
Polemik mengenai pembiayaan sekolah harus diselesaikan melalui mekanisme administratif dan pengawasan yang sah, bukan dengan membebankan persoalan kepada para siswa.
Pendidikan Negeri Harus Menjadi Teladan Keterbukaan
SMK Negeri 1 Doloksanggul mempunyai tanggung jawab penting dalam mendidik generasi muda agar memiliki kompetensi, keterampilan, disiplin, serta integritas.
Nilai-nilai tersebut semestinya juga tercermin dalam praktik pengelolaan lembaga pendidikan.
Transparansi pembiayaan, keterwakilan orang tua dalam komite, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan pemerintah merupakan bagian dari tata kelola yang patut mendapat perhatian bersama.
AFjNews.id menegaskan bahwa sorotan terhadap persoalan ini merupakan bagian dari fungsi pers dalam menyampaikan informasi, mengajukan pertanyaan publik, dan mendorong pengawasan yang bertanggung jawab.
Redaksi tidak menyimpulkan telah terjadi pungutan ilegal, pembentukan komite yang tidak sah, ataupun penyimpangan dana revitalisasi sebelum terdapat bukti yang memadai.
Kepala sekolah, pengurus komite, Dinas Pendidikan Sumatera Utara, dan instansi terkait tetap diberikan ruang hak jawab serta hak koreksi untuk menyampaikan penjelasan.
Sebab, di sekolah tempat generasi muda belajar kejujuran, transparansi juga harus menjadi teladan.
Jika sumbangan benar-benar sukarela, jelaskan mekanismenya. Jika komite dibentuk sesuai aturan, tunjukkan dokumennya. Jika dana revitalisasi dikelola secara akuntabel, bukalah informasi pertanggungjawabannya sesuai ketentuan.
Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan tidak boleh dibangun di atas dugaan ataupun bantahan semata, melainkan melalui fakta yang dapat diperiksa.
Albert Hutagaol AFjNews.id
Aktual • Faktual • Berimbang
Komentar