SINTANG | AFjNews.id – Kesabaran masyarakat tiga desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali diuji. Persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan yang berkaitan dengan PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) hingga kini belum menemukan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi warga.
Meski telah melalui lima kali pertemuan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Mereka menegaskan bahwa perjuangan memperoleh kepastian hak atas tanah tidak boleh terus berakhir pada meja perundingan tanpa realisasi.
Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor PT SNIP, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Senin (9/11/2026).
Warga yang menyampaikan tuntutan berasal dari Desa Baung Sengatap dan Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketungau Hilir, serta Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai.
Pertemuan kelima ini menjadi momentum penting setelah empat pertemuan sebelumnya belum menghasilkan keputusan penyelesaian yang dapat direalisasikan.
Wakil Bupati Sintang Turun Langsung, Pemerintah Sampaikan Jawaban
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang juga menjabat Ketua TP3K, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan jajaran manajemen PT SNIP.
Hadir pula Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Sintang, serta jajaran kepolisian untuk mendukung kelancaran dan keamanan jalannya pertemuan.
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Sintang membacakan surat bernomor 500.7.1/7461/Disbunnak-C, yang disampaikan sebagai jawaban pemerintah daerah atas tuntutan masyarakat.
Penyampaian surat tersebut mendapat apresiasi dari perwakilan warga. Mereka menilai pemerintah daerah telah menunjukkan perhatian terhadap aspirasi yang selama ini diperjuangkan.
Namun, bagi masyarakat, jawaban tertulis belum cukup apabila tidak diikuti tindakan nyata yang memberikan kepastian atas penyelesaian persoalan lahan.
Warga Tuntut 30 Persen Lahan dalam HGU, Tetapkan Tenggat Desember 2026
Salah satu tuntutan utama masyarakat adalah realisasi penyerahan 30 persen lahan yang berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT SNIP.
Warga meminta agar lahan tersebut diserahkan secara definitif untuk dikelola atau dikuasai masyarakat sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Mereka juga menetapkan Desember 2026 sebagai batas waktu yang diharapkan untuk merealisasikan tuntutan tersebut.
Tidak hanya menyangkut lahan di dalam HGU, masyarakat tiga desa juga meminta pengembalian lahan yang mereka klaim berada di luar kawasan HGU PT SNIP.
Tuntutan pengembalian lahan di luar HGU tersebut juga diharapkan dapat diselesaikan paling lambat Desember 2026.
Dua tuntutan ini menjadi pokok persoalan yang memerlukan kejelasan mengenai status hukum tanah, batas wilayah HGU, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Persoalan Lahan Berlarut dan Memicu Konflik
Persoalan lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan bukan sekadar menyangkut batas wilayah atau administrasi pertanahan. Bagi warga, tanah memiliki hubungan erat dengan sumber penghidupan, keberlanjutan ekonomi keluarga, dan masa depan generasi berikutnya.
Karena itu, masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sintang tidak berhenti pada upaya mediasi, tetapi turut memastikan adanya langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan sesuai kewenangan.
Pemerintah daerah bersama instansi pertanahan terkait juga diharapkan dapat memastikan kejelasan dokumen HGU, batas-batas lahan, serta dasar hukum atas tuntutan masyarakat.
Langkah tersebut penting agar penyelesaian tidak menimbulkan persoalan hukum baru maupun memperbesar ketegangan antara masyarakat dan perusahaan.
Di sisi lain, PT SNIP juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai status lahan yang dipersoalkan dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
Sebab, penyelesaian konflik agraria membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan berulang. Diperlukan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan kesediaan seluruh pihak menjalankan keputusan yang sah.
Pertemuan Berakhir Kondusif, Publik Menanti Realisasi
Meskipun tuntutan masyarakat belum sepenuhnya memperoleh kepastian penyelesaian, pertemuan kelima tersebut berlangsung dalam suasana kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian.
Kehadiran unsur pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat, dan perusahaan diharapkan menjadi landasan untuk membangun komunikasi yang lebih konstruktif.
Namun, waktu yang diminta masyarakat semakin terbatas. Dengan tenggat Desember 2026, langkah nyata dari seluruh pihak menjadi hal yang paling dinantikan.
Kini perhatian tertuju pada tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sintang dan PT SNIP dalam merespons tuntutan masyarakat tiga desa.
Apakah pertemuan kelima ini akan menjadi pintu penyelesaian yang sesungguhnya, atau kembali menambah panjang daftar perundingan tanpa kepastian?
Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui tindakan nyata, keputusan yang memiliki dasar hukum, serta penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.
Hingga penyusunan berita ini, belum tersedia keterangan terperinci dari manajemen PT SNIP mengenai sikap perusahaan atas tuntutan penyerahan 30 persen lahan maupun pengembalian lahan yang diklaim berada di luar HGU.
Penulis: Budi Ardani
AFjNews.id – Aktual • Faktual • Berimbang
Komentar