LABUHANBATU | AFjNews.id – Pembangunan ekonomi yang sesungguhnya tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran pemerintah, banyaknya program yang diluncurkan, atau jumlah kelembagaan yang berhasil dibentuk. Keberhasilan pembangunan justru harus tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa.
Dalam konteks itulah, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat fondasi perekonomian rakyat.
Nimrot Siahaan, S.H., M.H., mengangkat persoalan tersebut sebagai bagian dari pentingnya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mengutamakan pemerataan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.
Tema yang menjadi perhatian adalah bagaimana kedua lembaga ekonomi tersebut dapat dikembangkan menjadi kekuatan produktif yang mampu membuka peluang usaha, memperkuat sektor perdagangan, mendukung petani, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sebab, keberadaan lembaga ekonomi di pedesaan seharusnya tidak berhenti pada pembentukan struktur organisasi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana lembaga tersebut bekerja, menghasilkan kegiatan usaha yang sehat, dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
BUMDes dan Koperasi Merah Putih: Dua Kekuatan Ekonomi yang Perlu Bersinergi
BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki karakter kelembagaan yang berbeda, tetapi keduanya dapat diarahkan untuk saling melengkapi dalam menggerakkan perekonomian lokal.
BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dikembangkan melalui prinsip perkoperasian dengan menempatkan anggota sebagai bagian penting dari kepemilikan, pengelolaan, dan penerima manfaat kegiatan usaha.
Dengan karakter masing-masing, keduanya mempunyai peluang untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguatkan.
Sebagai contoh, BUMDes dapat mengembangkan potensi produksi dan pengelolaan usaha desa, sementara koperasi dapat berperan dalam memperkuat distribusi barang, penyediaan kebutuhan anggota, akses pasar, maupun kegiatan ekonomi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sinergi tersebut penting agar kedua lembaga tidak terjebak dalam persaingan usaha yang tidak produktif atau menjalankan kegiatan yang saling tumpang tindih tanpa perencanaan.
Tujuan utamanya bukan memperbanyak lembaga ekonomi di desa, melainkan memperbesar manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat.
Jangan Sampai Program Besar Hanya Menghasilkan Bangunan dan Kepengurusan
Salah satu tantangan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah memastikan setiap program pemerintah benar-benar berjalan secara berkelanjutan.
Pengalaman dalam pengelolaan berbagai program pembangunan menunjukkan pentingnya perencanaan usaha, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan.
Pembentukan badan usaha tanpa analisis potensi ekonomi yang matang dapat menimbulkan persoalan baru, terutama apabila kegiatan usahanya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pembangunan gedung, pembentukan kepengurusan, dan penyediaan modal tentu merupakan bagian dari persiapan kelembagaan. Namun, seluruhnya belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan apabila belum menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata.
Persoalan mendasarnya adalah apakah lembaga tersebut mampu beroperasi secara sehat, memberikan pelayanan yang dibutuhkan, memperluas kesempatan berusaha, dan menjaga keberlanjutan usaha.
Karena itu, pengelolaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih memerlukan profesionalisme, kejujuran, serta orientasi pelayanan yang jelas.
Jangan sampai sebuah lembaga ekonomi dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya justru kehilangan arah akibat lemahnya pengelolaan, ketidaktepatan sasaran, atau tidak adanya pengawasan yang memadai.
Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Potensi Desa
Kabupaten Labuhanbatu memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, usaha rumah tangga, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.
Potensi tersebut perlu dipetakan secara objektif agar BUMDes dan koperasi dapat membangun model usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di wilayah yang memiliki kekuatan pada sektor pertanian, misalnya, lembaga ekonomi desa dapat menjajaki usaha pengolahan hasil panen, penyediaan sarana produksi, maupun pengembangan jaringan pemasaran.
Sementara di kawasan perdagangan dan permukiman, pengembangan usaha dapat diarahkan pada distribusi kebutuhan pokok, dukungan terhadap pelaku UMKM, serta layanan lain yang benar-benar dibutuhkan warga.
Dengan demikian, keberadaan BUMDes dan Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi instrumen administratif pembangunan, tetapi berkembang menjadi bagian dari rantai ekonomi produktif masyarakat.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan keberadaan kedua lembaga tersebut tidak mematikan usaha kecil yang telah lebih dahulu tumbuh.
Pedagang tradisional, pelaku usaha rumahan, petani, dan kelompok usaha masyarakat justru perlu ditempatkan sebagai mitra yang dapat memperoleh manfaat dari penguatan sistem ekonomi desa.
Pembangunan ekonomi kerakyatan seharusnya memperbesar kesempatan masyarakat untuk berkembang, bukan mempersempit ruang usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Transparansi dan Pengawasan Menjadi Kunci Kepercayaan Publik
Penguatan BUMDes dan Koperasi Merah Putih juga harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan serta mekanisme pengawasan sesuai ketentuan masing-masing lembaga.
Setiap penggunaan modal, kerja sama usaha, pengelolaan aset, dan pembagian manfaat ekonomi harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi menjadi penting karena pembangunan ekonomi yang melibatkan kepentingan masyarakat membutuhkan kepercayaan publik.
Pengurus lembaga ekonomi desa harus memahami bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan organisasi, melainkan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara profesional.
Begitu pula pemerintah desa, lembaga pengawas, dan pihak terkait lainnya perlu menjalankan fungsi sesuai kewenangannya agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya.
Partisipasi masyarakat juga harus diberikan ruang secara proporsional, sehingga warga tidak hanya menjadi penonton dari program yang dilaksanakan atas nama kesejahteraan mereka.
Keberhasilan Harus Diukur dari Kesejahteraan, Bukan Seremonial
Dalam kerangka pembangunan nasional, penguatan kelembagaan ekonomi desa merupakan salah satu langkah untuk memperpendek kesenjangan antara potensi daerah dan kesempatan masyarakat memperoleh penghasilan.
Namun, keberhasilan langkah tersebut memerlukan lebih dari sekadar kebijakan.
Dibutuhkan pengelola yang memiliki kemampuan, usaha yang berdasarkan kebutuhan pasar, dukungan pemerintah yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berjalan secara konsisten.
Keberhasilan BUMDes dan Koperasi Merah Putih semestinya dapat dievaluasi melalui indikator yang terukur, seperti pertumbuhan usaha, peningkatan pendapatan, manfaat bagi anggota dan masyarakat, serta kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi lokal.
Dengan indikator tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah program benar-benar mencapai tujuan atau masih memerlukan perbaikan.
Semangat pembangunan ekonomi kerakyatan pada akhirnya harus berangkat dari prinsip keadilan sosial: masyarakat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan.
Rakyat tidak cukup hanya diperkenalkan dengan nama sebuah program. Rakyat membutuhkan kesempatan bekerja, kemudahan mengembangkan usaha, akses terhadap pasar, dan hasil ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Karena itu, pembahasan yang diangkat Nimrot Siahaan, S.H., M.H., mengenai BUMDes dan Koperasi Merah Putih menjadi relevan untuk mendorong perhatian yang lebih serius terhadap efektivitas kelembagaan ekonomi di tingkat desa.
Harapannya, seluruh pihak dapat menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar pencapaian administrasi atau keberhasilan menyelenggarakan kegiatan seremonial.
Sebab, ekonomi kerakyatan yang kuat tidak lahir dari banyaknya papan nama lembaga, melainkan dari hadirnya usaha produktif, pengelolaan yang jujur, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Albert Hutagaol | AFjNews.id
Narasumber: Nimrot,S.H,M.H.
Komentar