DOLOKSANGGUL | AFjNews.id — Kepastian hukum terhadap tanah wakaf merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi rumah ibadah, fasilitas sosial, dan aset keagamaan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Tanah yang telah diwakafkan tidak cukup hanya dijaga berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan masyarakat. Keberadaannya juga membutuhkan perlindungan administrasi dan legalitas yang kuat agar pemanfaatannya tetap terjamin serta terhindar dari potensi sengketa pada masa mendatang.
Komitmen tersebut diwujudkan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan melalui penyerahan lima sertifikat tanah wakaf kepada para nazhir atau pengelola wakaf dari sejumlah wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.
Penyerahan berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Doloksanggul, Rabu (14/10/2026), sebagai bagian dari program percepatan pendaftaran tanah wakaf melalui sinergi lintas instansi.
Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan perlindungan aset untuk kepentingan masyarakat.
Kajari Donald Situmorang: Sertifikasi Wakaf Penting untuk Mencegah Sengketa
Kegiatan penyerahan sertifikat dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Donald TJ Situmorang, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Joharlan Hutagalung, S.H., M.H., beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara Kejari Humbahas.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P., yang hadir mewakili Bupati Humbang Hasundutan.
Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Chiristison Rudianto Marbun, S.Pd., M.M.; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Andri Ivandi G. Munthe, S.ST.; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan, H. Rasidin Barasa; serta Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Humbang Hasundutan, Syawaluddin Lubis.
Sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah dan nazhir wakaf juga mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Kajari Donald TJ Situmorang menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah dibangun antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, serta Badan Wakaf Indonesia setempat.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf sehingga aset yang digunakan bagi kepentingan ibadah dan pelayanan masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
Menurut penjelasannya, sertifikasi merupakan langkah strategis untuk mencegah timbulnya sengketa kepemilikan, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun persoalan hukum lain yang dapat muncul akibat lemahnya administrasi pertanahan.
Upaya tersebut juga menjadi penting mengingat sejumlah aset keagamaan telah digunakan masyarakat selama bertahun-tahun, sementara proses penyelesaian administrasi pertanahannya belum seluruhnya rampung.
Kejaksaan Dorong Perlindungan Aset Keagamaan secara Berkelanjutan
Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan memandang percepatan legalisasi aset keagamaan sebagai bagian penting dari penguatan kepastian hukum di tengah masyarakat.
Selain tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat Islam, Kajari Donald TJ Situmorang juga menyampaikan bahwa percepatan pendaftaran tanah yang digunakan untuk kepentingan gereja dapat didorong melalui mekanisme pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan.
Dalam konteks ini, administrasi pertanahan memiliki fungsi mendasar untuk memastikan status kepemilikan, hak penggunaan, dan perlindungan aset dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kepastian tersebut dibutuhkan agar kegiatan ibadah maupun pelayanan sosial dapat terus berlangsung tanpa dibayangi persoalan administratif yang berpotensi berkembang menjadi konflik.
Wakil Bupati: Bukan Sekadar Seremoni, Melainkan Perlindungan Aset Masyarakat
Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Junita Rebeka Marbun, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat tanah wakaf memiliki makna lebih luas daripada sekadar kegiatan seremonial.
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk pelaksanaan nyata kerja sama antarlembaga dalam menghadirkan kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap aset wakaf.
Penyerahan sertifikat diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada para pengelola sekaligus masyarakat yang selama ini memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan keagamaan dan sosial.
Melalui legalitas yang jelas, aset wakaf diharapkan dapat dikelola secara lebih tertib dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga menempatkan kerja sama lintas instansi sebagai bagian penting dalam mempercepat penyelesaian administrasi tanah yang digunakan bagi kepentingan publik.
Sinergi tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelas Bidang Tanah Wakaf Diinventarisasi, Enam Masih Menunggu Penyelesaian
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Andri Ivandi G. Munthe, S.ST., dalam sambutannya memaparkan perkembangan pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah wakaf di wilayah tersebut.
Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat sebelas bidang tanah wakaf yang menjadi sasaran program percepatan pendaftaran.
Dari jumlah tersebut, lima sertifikat telah diterbitkan dan diserahkan kepada penerima pada kegiatan Rabu (14/10/2026).
Sementara itu, enam bidang tanah wakaf lainnya masih dalam tahapan penyelesaian administrasi dan ditargetkan dapat dirampungkan sebelum berakhirnya tahun 2026.
Penyelesaian target tersebut memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara Kantor Pertanahan, Kejaksaan, Kementerian Agama, BWI, pemerintah daerah, serta para nazhir.
Kelengkapan dokumen, kejelasan riwayat tanah, dan pemenuhan persyaratan teknis pertanahan menjadi bagian penting agar proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, percepatan pendaftaran tidak hanya mengejar jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga memastikan bahwa setiap dokumen memiliki dasar administrasi dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lima Aset Wakaf di Tiga Kecamatan Resmi Menerima Sertifikat
Dalam kegiatan tersebut, lima sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada pengelola aset yang tersebar di Kecamatan Tarabintang, Parlilitan, dan Pollung.
Adapun lima aset wakaf yang tercantum dalam laporan kegiatan meliputi:
1. Masjid Ar Ridho — Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, dengan luas tanah 2.108 meter persegi.
2. Masjid Abu Bakar Laetoras — Desa Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, dengan luas tanah 539 meter persegi.
3. Masjid Maqbul — Desa Mungku, Kecamatan Tarabintang, dengan luas tanah 174 meter persegi.
4. Masjid Taqwa Sijungkang — Desa Baringin, Kecamatan Parlilitan, dengan luas tanah 589 meter persegi.
5. Tanah Pekuburan Muslim Sipituhuta — Desa Sipituhuta, Kecamatan Pollung, dengan luas tanah 608 meter persegi.
Kelima aset tersebut merupakan bagian dari fasilitas keagamaan dan sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat.
Dengan diterbitkannya sertifikat, pengelolaan tanah wakaf diharapkan memiliki dasar administrasi yang lebih jelas sekaligus memberikan perlindungan terhadap peruntukannya.
Keberadaan dokumen legalitas juga penting bagi para nazhir dalam menjalankan tanggung jawab mengelola dan menjaga aset wakaf sesuai ketentuan hukum.
Kemenag dan BWI Apresiasi Sinergi Lintas Instansi
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan, H. Rasidin Barasa, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penyerahan sertifikat wakaf tersebut.
Menurutnya, kegiatan itu mencerminkan komitmen bersama dalam mempercepat tertib administrasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan.
Program tersebut diharapkan terus berlanjut agar tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dapat memperoleh penyelesaian sesuai persyaratan.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Humbang Hasundutan, Syawaluddin Lubis.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Kejaksaan, pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap percepatan sertifikasi.
BWI berharap komunikasi dan koordinasi antarlembaga semakin diperkuat sehingga target penyelesaian bidang tanah yang masih dalam proses dapat tercapai.
Nazhir Sampaikan Terima Kasih, Legalitas yang Dinanti Akhirnya Terwujud
Penyerahan sertifikat tersebut mendapat sambutan positif dari para nazhir yang hadir.
Mereka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia.
Menurut keterangan yang disampaikan dalam kegiatan, sebagian pengelola dan masyarakat telah menantikan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf selama beberapa tahun.
Karena itu, terbitnya sertifikat menjadi perkembangan penting bagi para pengelola aset yang selama ini bertanggung jawab menjaga tanah yang telah diperuntukkan bagi kepentingan umat.
Bagi masyarakat, keberadaan sertifikat diharapkan bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi, melainkan memberikan jaminan kepastian mengenai status tanah yang digunakan bersama.
Sertifikasi Wakaf, Investasi Kepastian Hukum bagi Generasi Mendatang
Pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah wakaf di Humbang Hasundutan menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang bersifat preventif.
Penanganan persoalan hukum tidak selalu harus dimulai ketika sengketa telah terjadi.
Melalui pendampingan, koordinasi, dan penyelesaian administrasi yang tepat, potensi konflik pertanahan dapat diantisipasi sejak dini.
Hal tersebut menjadi relevan mengingat tanah wakaf merupakan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.
Pengelolaan aset semacam ini membutuhkan kejelasan legalitas agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi berikutnya.
Karena itu, percepatan sertifikasi diharapkan tidak berhenti pada lima bidang yang telah menerima dokumen, tetapi dilanjutkan hingga seluruh bidang yang menjadi sasaran inventarisasi memperoleh penyelesaian.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Kepala Kantor Pertanahan, para pejabat terkait, serta peserta kegiatan.
Penyerahan lima sertifikat tanah wakaf tersebut menjadi pengingat bahwa kepastian hukum bukan hanya dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa, melainkan juga dalam upaya menjaga aset masyarakat sebelum persoalan hukum muncul.
Sebab, tanah wakaf bukan semata-mata sebidang lahan yang memiliki nilai administratif. Di dalamnya tersimpan amanah, pengabdian, dan harapan masyarakat agar manfaatnya tetap terpelihara dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Melindungi tanah wakaf berarti ikut menjaga keberlangsungan pelayanan keagamaan, kepentingan sosial, dan warisan kebaikan masyarakat di masa depan.
(Tim Redaksi AFjNews.id)
Komentar