JAKARTA | AFjNews.id – Pencurian hasil produksi perkebunan, khususnya komoditas kelapa sawit, dinilai tidak lagi cukup dipandang sebagai persoalan kriminalitas biasa. Di balik hilangnya tandan buah segar (TBS) dan brondolan dari areal perkebunan, muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan keterlibatan jaringan penadah serta penyalahgunaan narkotika yang dapat memperpanjang mata rantai kejahatan.
Persoalan tersebut mendapat sorotan serius dari Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum dan Budaya Perkebunan Indonesia (PKHBPI), Dr. Christian Orchard Perangin-angin, S.H., M.Kn., yang mendesak perubahan pendekatan dalam penanganan pencurian hasil perkebunan, baik di lingkungan perusahaan milik negara maupun swasta.
Dalam keterangan pers yang disampaikan kepada sejumlah media di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Christian mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada orang yang tertangkap mengambil hasil produksi di lapangan.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang membeli, menampung, mengangkut, hingga memperoleh keuntungan dari hasil pencurian tersebut.
Jangan Sampai Pelaku Kecil Ditangkap, Penadah Justru Menikmati Keuntungan
Christian menilai, salah satu kelemahan dalam penanganan pencurian hasil perkebunan adalah kecenderungan memusatkan perhatian pada pelaku langsung, sementara kemungkinan adanya jaringan penadah belum tentu terungkap secara menyeluruh.
Padahal, keberadaan pasar yang bersedia menerima barang hasil kejahatan dapat menjadi faktor yang memungkinkan pencurian terus berulang.
“Persoalannya bukan hanya siapa yang mencuri, tetapi siapa yang membeli, menampung, mengangkut, dan memperoleh keuntungan dari hasil pencurian tersebut. Jika terdapat jaringan penadah yang secara sistematis menampung hasil curian, maka pencurian akan terus berulang karena ada pasar yang memberikan keuntungan bagi para pelakunya,” tegas Christian.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa efektivitas pemberantasan pencurian tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya pelaku yang diamankan.
Yang tidak kalah penting adalah kemampuan penyidik mengungkap aliran barang, transaksi keuangan, serta pihak-pihak yang diduga berperan dalam memperlancar perdagangan hasil curian.
Tanpa penelusuran menyeluruh, penindakan berisiko hanya menyentuh bagian paling bawah dari suatu jaringan kejahatan.
Dugaan Keterkaitan Narkoba Perlu Dibuktikan, Bukan Sekadar Diasumsikan
Christian juga menyoroti kemungkinan adanya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana pencurian produksi perkebunan.
Menurutnya, ketergantungan narkoba dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang mendorong seseorang mencari uang melalui tindakan melawan hukum.
Namun, dugaan tersebut harus diuji melalui penyelidikan dan pembuktian, bukan dijadikan kesimpulan umum bahwa setiap pencurian hasil perkebunan berkaitan dengan narkotika.
“Selama ini berkembang stigma bahwa pencurian di perusahaan perkebunan semata-mata terjadi karena pelaku tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal, kita juga harus melihat kemungkinan adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memetakan kerawanan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di sekitar kawasan perkebunan.
Pemetaan tersebut diharapkan dapat membantu aparat membedakan tindak pencurian yang berdiri sendiri dengan perkara yang memiliki keterkaitan nyata terhadap jaringan kejahatan lainnya.
Luasnya Perkebunan dan Lemahnya Pengawasan Berpotensi Membuka Celah Kejahatan
Wilayah perkebunan yang membentang luas, memiliki banyak akses keluar masuk, serta berada jauh dari pusat pengawasan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan.
Komoditas seperti TBS kelapa sawit dan brondolan juga memiliki nilai jual serta dapat diperdagangkan melalui berbagai jalur distribusi.
Kondisi ini menuntut perusahaan memperketat pengawasan, mulai dari pencatatan hasil panen, pengangkutan, penimbangan, hingga transaksi penjualan.
Sistem pengamanan yang hanya mengandalkan patroli dan penangkapan dinilai belum cukup apabila pengawasan terhadap pergerakan hasil produksi masih menyisakan celah.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa langkah pengamanan tidak mengorbankan hak masyarakat sekitar maupun pekerja yang menjalankan aktivitas secara sah.
Polri, BNN, dan Perusahaan Diminta Membangun Penanganan Terpadu
Christian menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan kerja sama lintas institusi.
Menurutnya, perusahaan perkebunan harus membangun koordinasi dengan Polri dan BNN untuk memperkuat pencegahan, pertukaran informasi sesuai ketentuan, serta pengungkapan perkara yang didukung bukti hukum.
Di sisi lain, upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja harus dilakukan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan tetap melindungi kerahasiaan data pribadi pekerja.
Penanganan terhadap pengguna narkotika juga perlu dibedakan dari tindakan terhadap pengedar maupun bandar, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum mengenai asesmen dan rehabilitasi.
Pendekatan tersebut penting agar pemberantasan kejahatan tidak berubah menjadi tindakan yang menimbulkan stigma terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Keamanan Perkebunan Bukan Sekadar Melindungi Keuntungan Perusahaan
Lebih jauh, Christian mengingatkan bahwa keamanan perkebunan mempunyai dimensi yang lebih luas daripada perlindungan aset dan pencapaian target produksi.
Gangguan keamanan yang terus berulang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha, hubungan perusahaan dengan masyarakat, serta ketertiban sosial di sekitar wilayah operasional.
Karena itu, perusahaan dituntut tidak hanya memperkuat sistem pengamanan internal, tetapi juga membangun komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat.
Pencegahan tindak pidana akan lebih efektif apabila pengawasan dilakukan secara konsisten, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, dan dugaan keterlibatan pihak mana pun diperiksa tanpa pandang bulu.
PKHBPI: Bongkar Seluruh Mata Rantai, Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan
Pada akhir keterangannya, Christian kembali menekankan pentingnya keberanian aparat penegak hukum untuk mengembangkan penyelidikan apabila ditemukan indikasi keterlibatan jaringan penadah maupun peredaran narkotika.
“Jangan hanya mengejar dan menangkap pencuri di kebun, tetapi bongkar juga jaringan yang memungkinkan pencurian itu terus terjadi. Siapa yang menampung, siapa yang membeli, siapa yang mengendalikan, dan siapa yang menikmati keuntungan dari hasil kejahatan harus diungkap,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi tantangan bagi seluruh pihak untuk memastikan penegakan hukum tidak berhenti pada keberhasilan menangkap pelaku, tetapi juga mampu memutus jalur yang memungkinkan kejahatan terus berlangsung.
Meski demikian, keterkaitan antara pencurian produksi perkebunan, jaringan penadah, dan peredaran narkotika tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta penyidikan. Hingga kini, keterangan yang disampaikan PKHBPI merupakan pandangan dan dorongan evaluasi penegakan hukum, bukan hasil pengungkapan jaringan tertentu.
Pada akhirnya, keberhasilan pengamanan perkebunan tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang ditangkap. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah pencurian dapat dicegah, jaringan penadah yang terbukti terlibat berhasil ditindak, dan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang adil.
Sebab, selama hasil kejahatan masih memiliki pembeli, upaya memberantas pencurian berisiko hanya berputar pada penangkapan pelaku demi pelaku tanpa menyentuh akar persoalan.
(Anto Bangun/AB)
Komentar