PEKANBARU | AFjNews.id – Perang terhadap narkotika tidak boleh berhenti pada penangkapan bandar dan pengedar di tengah masyarakat. Aparat penegak hukum yang diberi kewenangan memberantas kejahatan tersebut justru harus menjadi pihak pertama yang menunjukkan keteladanan.
Pesan tegas itu disampaikan Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., saat memimpin Apel Pagi Jam Pimpinan di Lapangan Mapolda Riau, Senin (2/11/2026).
Di hadapan Wakapolda Riau, Irwasda, para pejabat utama, serta seluruh personel yang mengikuti apel, Kapolda mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
Peringatan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembenahan internal merupakan bagian penting dari upaya mengembalikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Polisi Terlibat Narkoba, Sanksi Berat Menanti
Dalam arahannya, Kapolda Riau mengungkapkan bahwa dirinya masih menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika, bahkan sebagai pengedar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena keterlibatan aparat dalam kejahatan narkotika berpotensi merusak integritas penegakan hukum sekaligus mencederai kepercayaan publik.
“Tidak ada ampun untuk para pengguna maupun pengedar narkoba. Bagaimana kita akan melakukan tindakan terhadap narkoba di masyarakat kalau di internal sendiri masih ada anggota yang bermain dengan barang haram tersebut,” tegas Kapolda.
Kapolda menyampaikan bahwa anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika dapat dikenai sanksi demosi selama tiga tahun. Sementara itu, anggota yang terbukti terlibat sebagai pengedar dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Penerapan sanksi tersebut tetap harus melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum serta kode etik yang berlaku.
Ketegasan ini menjadi pengingat bahwa seragam dan jabatan kepolisian bukanlah perlindungan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum.
Pembinaan Khusus di Brimob, Pengawasan Provos Diperketat
Selain menekankan penindakan, Kapolda Riau juga mengarahkan penerapan pembinaan khusus bagi personel yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika.
Setelah menjalani proses pemeriksaan, penindakan, dan penempatan khusus sesuai ketentuan, personel bersangkutan direncanakan mengikuti pembinaan di lingkungan Satuan Brimob dengan pengawasan melekat dari Provos.
Langkah tersebut diharapkan mampu membangun kembali kedisiplinan, memberikan efek jera, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa.
Namun, pembinaan internal tidak menghapus kewajiban pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana narkotika.
Disiplin Bukan Sekadar Hadir Apel
Kapolda juga menyoroti persoalan kedisiplinan yang harus menjadi budaya dalam kehidupan setiap anggota Polri.
Menurutnya, disiplin tidak cukup diukur dari kehadiran dalam apel atau kepatuhan terhadap jadwal dinas. Sikap, penampilan, etika berbicara, hubungan antarpersonel, hingga cara memperlakukan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesionalisme kepolisian.
Kapolda mengingatkan para pimpinan agar tidak menunjukkan sikap arogan terhadap bawahannya. Sebaliknya, setiap anggota wajib menjaga etika, menghormati pimpinan, dan membangun hubungan kerja yang sehat.
“Lupakan yang lalu, kita lihat ke depan bagaimana kita bisa berbuat lebih baik kepada masyarakat,” pesannya.
Arahan tersebut memperlihatkan bahwa pembenahan institusi tidak hanya menyangkut pelanggaran berat, tetapi juga pembentukan karakter dan budaya kerja yang menghargai martabat manusia.
Larang Vape di Lingkungan Kepolisian
Dalam apel tersebut, Kapolda Riau turut menginstruksikan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Polda Riau dan Polres jajaran.
Larangan itu ditujukan kepada personel maupun masyarakat yang berada di lingkungan kantor kepolisian.
Kabid Propam diperintahkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dan menindaklanjuti pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketertiban serta kedisiplinan di lingkungan kerja kepolisian.
Antisipasi Banjir, Polisi Diminta Siaga Melayani Warga
Selain pembenahan internal, Kapolda Riau memberikan perhatian terhadap kesiapan personel menghadapi musim hujan.
Jajaran kepolisian diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan genangan, terutama di wilayah rawan, termasuk Kota Pekanbaru.
Kesiapan personel, perlengkapan keselamatan, kondisi kendaraan dinas, serta kelengkapan administrasi perorangan harus menjadi perhatian sebelum anggota diterjunkan ke lapangan.
Kapolda menekankan pentingnya kehadiran polisi sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan, khususnya ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Media Sosial Jangan Menjadi Sumber Persoalan
Kapolda juga mengingatkan seluruh personel beserta keluarganya agar menggunakan media sosial secara bijaksana.
Unggahan, komentar, maupun pernyataan di ruang digital diminta tetap memperhatikan etika, tanggung jawab, dan ketentuan yang berlaku, terutama ketika menyangkut kebijakan pemerintah maupun institusi.
Pesan tersebut diarahkan untuk mencegah munculnya persoalan yang dapat memengaruhi profesionalisme dan citra kepolisian.
Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan dengan Tindakan
Menutup arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa Polri harus terus memperkuat perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan.
“Berikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadikan polisi benar-benar dipercaya sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan masyarakat terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Ketegasan Kapolda Riau terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat integritas institusi.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya akan diukur melalui konsistensi pengawasan, transparansi penanganan pelanggaran, serta penerapan sanksi yang adil tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Sebab, pemberantasan narkotika akan kehilangan wibawanya apabila aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru ikut terlibat dalam kejahatan yang diperanginya.
(Yanti | AFjNews.id)
Komentar