LABUHANBATU | AFjNews.id – Kondisi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, hingga Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, kembali menuai sorotan.
Kali ini, perhatian datang dari Nimrot Siahaan, S.H., M.H., yang menilai persoalan kerusakan jalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Menurut Nimrot, sejumlah titik Jalan Lintas Sumatera di kawasan Labuhanbatu Raya telah mengalami kerusakan dalam kurun waktu yang panjang. Ia menyoroti kondisi jalan yang disebutnya belum memperoleh penanganan memadai selama sekitar lima tahun terakhir.
Nimrot juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kecelakaan yang terjadi di sepanjang Jalinsum. Ia meminta pemerintah menempatkan keselamatan pengguna jalan sebagai prioritas utama.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemeliharaan jalan, pengawasan kondisi infrastruktur, serta langkah nyata instansi yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan.
LIMA TAHUN MENJADI SOROTAN, SAMPAI KAPAN JALAN RUSAK DIBIARKAN?
Bagi Nimrot Siahaan, persoalan jalan rusak bukan sekadar menyangkut kenyamanan perjalanan, melainkan berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang aman.
Ia menilai kerusakan jalan yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor, kendaraan angkutan barang, dan masyarakat yang setiap hari menggantungkan aktivitas ekonominya pada jalur tersebut.
Kerusakan berupa lubang, permukaan jalan bergelombang, serta badan jalan yang tidak rata berpotensi membahayakan pengguna jalan, terlebih pada malam hari atau saat hujan ketika kondisi permukaan jalan sulit terlihat.
Karena itu, Nimrot meminta instansi terkait tidak memandang keluhan masyarakat hanya sebagai persoalan rutin yang dapat diselesaikan melalui janji-janji perbaikan.
Pernyataan mengenai tidak adanya perbaikan memadai selama sekitar lima tahun tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data pekerjaan preservasi dan pemeliharaan jalan agar dapat diketahui kondisi serta riwayat penanganan setiap ruas secara objektif.
KECELAKAAN DI JALINSUM MENJADI PERINGATAN SERIUS
Kekhawatiran terhadap keselamatan pengguna Jalinsum bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi di kawasan Labuhanbatu Raya.
Pada 7 Oktober 2026, seorang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan truk di Jalinsum kawasan Kampung Pajak, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Pada hari yang sama, tiga truk juga terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Asam Jawa, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan kerugian materi yang dilaporkan mencapai sekitar Rp100 juta.
Selanjutnya, kecelakaan kendaraan khusus milik Polres Labuhanbatu dengan truk terjadi di Jalinsum kawasan Bilah Barat pada 15 Oktober 2026.
Meski sejumlah peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya keselamatan lalu lintas, belum dapat disimpulkan bahwa kecelakaan-kecelakaan itu disebabkan oleh kerusakan jalan. Penentuan penyebab setiap peristiwa merupakan kewenangan aparat berdasarkan hasil penyelidikan.
Namun, kondisi tersebut menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi keselamatan secara menyeluruh, termasuk memeriksa titik kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan masyarakat.
NIMROT SIAHAAN: KESELAMATAN MASYARAKAT HARUS MENJADI PRIORITAS
Sorotan Nimrot Siahaan juga menyentuh persoalan tanggung jawab penyelenggara jalan.
Menurutnya, infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Apabila kondisi jalan mengalami kerusakan berat, dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi berpotensi menghambat mobilitas masyarakat serta meningkatkan biaya transportasi.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak menunggu kondisi menjadi semakin buruk sebelum mengambil tindakan.
Bagi masyarakat, keberadaan jalan yang aman bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
UNDANG-UNDANG SUDAH JELAS, JALAN RUSAK TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Persoalan kerusakan jalan sesungguhnya telah memperoleh perhatian dalam ketentuan hukum nasional.
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera dan secara patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Sementara itu, Pasal 24 ayat (2) mengatur kewajiban pemberian tanda atau rambu apabila kerusakan jalan belum dapat segera diperbaiki.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pengguna jalan bukan semata-mata urusan kehati-hatian pengendara, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara infrastruktur.
Undang-undang yang sama, melalui Pasal 273, juga mengatur kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan apabila unsur-unsur pelanggaran dan hubungan sebab akibat dengan kecelakaan terbukti sesuai hukum.
Dengan demikian, persoalan kerusakan jalan tidak cukup dilihat sebagai masalah teknis pembangunan semata.
Ada dimensi tanggung jawab hukum, keselamatan publik, dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang harus diperhatikan secara serius.
BALAI JALAN NASIONAL DIMINTA TURUN TANGAN
Mengingat Jalinsum merupakan bagian dari jaringan jalan nasional, perhatian juga tertuju kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.
Instansi tersebut diharapkan dapat menjelaskan kondisi terkini ruas jalan nasional di wilayah Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, dan Labuhanbatu Selatan.
Beberapa hal yang penting untuk diketahui publik meliputi lokasi kerusakan yang telah terdata, prioritas pemeliharaan, alokasi anggaran, progres pekerjaan, serta jadwal penanganan ruas yang mengalami kerusakan berat.
Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga diharapkan terus berkoordinasi sesuai kewenangan masing-masing, khususnya untuk mengidentifikasi titik berbahaya serta mendukung pengamanan lalu lintas.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui apakah ruas jalan yang dikeluhkan telah masuk dalam rencana penanganan atau masih memerlukan penganggaran.
JANGAN SAMPAI ANGGARAN ADA, KESELAMATAN TERABAIKAN
Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam menghubungkan pusat perdagangan, kawasan pertanian, permukiman, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat di kawasan Labuhanbatu Raya.
Karena itu, perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan harus didasarkan pada tingkat kerusakan serta kebutuhan keselamatan pengguna.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pemeliharaan jalan nasional, terutama pada ruas yang berulang kali dikeluhkan.
Apabila pekerjaan perbaikan telah dilakukan, perlu dijelaskan lokasi, jenis penanganan, hasil pekerjaan, dan kemungkinan kerusakan yang kembali muncul.
Sebaliknya, apabila terdapat ruas yang belum mendapatkan penanganan, pemerintah perlu memberikan informasi mengenai kendala dan rencana penyelesaiannya.
Jangan sampai masyarakat terus menghadapi bahaya di jalan, sementara informasi mengenai jadwal perbaikannya justru sulit diperoleh.
NEGARA HARUS HADIR SEBELUM KORBAN BERTAMBAH
Sorotan Nimrot Siahaan terhadap Jalinsum Labuhanbatu Raya menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus menempatkan keselamatan manusia sebagai ukuran utama keberhasilan.
Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jalan, mempercepat penanganan titik rawan, serta menyediakan rambu peringatan pada lokasi yang belum dapat segera diperbaiki.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi ruas jalan yang mengalami kerusakan, khususnya pada malam hari dan saat kondisi cuaca buruk.
Jalan raya seharusnya menjadi sarana yang menghubungkan kehidupan dan menggerakkan perekonomian, bukan menghadirkan ancaman bagi masyarakat yang melintas.
Karena itu, kritik terhadap kondisi Jalinsum perlu dijawab melalui data yang terbuka dan tindakan nyata.
Publik kini membutuhkan penjelasan: sejauh mana kerusakan Jalinsum di kawasan Labuhanbatu Raya telah ditangani, berapa ruas yang masih menjadi prioritas, dan kapan perbaikan dapat dilaksanakan?
Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu sampai kecelakaan berikutnya terjadi.
Redaksi AFjNews.id membuka ruang konfirmasi dan tanggapan dari BBPJN Sumatera Utara, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, serta pihak berwenang lainnya guna melengkapi pemberitaan ini secara objektif dan berimbang.
AFjNews.id
Aktual • Faktual • Berimbang
Komentar