MEDAN | AFjNews.id – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi sorotan setelah muncul pengaduan mengenai dugaan pungutan dalam pengurusan kawasan hutan di Kabupaten Labuhanbatu serta dugaan penyimpangan pengadaan bibit tanaman pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026.
Persoalan tersebut kini mendapat perhatian Lembaga Republik Corruption Watch (RCW), yang menyatakan tengah menelaah dokumen pengaduan masyarakat dan berencana membawa dugaan tersebut ke aparat penegak hukum.
Berdasarkan rincian kegiatan yang tercantum dalam informasi yang diterima redaksi, terdapat alokasi anggaran pengadaan bibit senilai Rp15.803.205.000 untuk dua tahun anggaran yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut.
Nilai itu merupakan jumlah anggaran kegiatan yang dipersoalkan, bukan kerugian negara yang telah terbukti. Besaran kerugian negara, apabila ada, harus ditentukan melalui pemeriksaan dan mekanisme penghitungan yang berwenang.
Di tengah besarnya anggaran tersebut, sejumlah pertanyaan mencuat: apakah pengadaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, apakah seluruh bibit diterima dalam jumlah yang benar, dan bagaimana pengawasan terhadap kualitas serta distribusinya?
Dugaan Pungutan Pengurusan Kawasan Hutan, Nama Sejumlah Pihak Disebut
Selain pengadaan bibit, informasi yang diterima redaksi juga memuat dugaan permintaan uang kepada sejumlah pengurus kelompok tani hutan di Kabupaten Labuhanbatu pada 2025.
Seorang bernama Irwansyah disebut dalam pengaduan sebagai pihak yang diduga meminta sejumlah uang dengan alasan membantu pengurusan perubahan status kawasan hutan agar dapat dimanfaatkan kelompok tani.
Informasi tersebut turut mengaitkan nama Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, serta seseorang bernama Wahyu yang disebut sebagai ajudannya.
Namun, keterlibatan ataupun hubungan ketiga pihak dalam dugaan pungutan tersebut belum dapat dipastikan secara independen. Diperlukan pemeriksaan bukti transaksi, komunikasi, kewenangan, dan keterangan para pihak sebelum dapat ditarik kesimpulan hukum.
Dalam dokumen informasi yang disampaikan kepada redaksi, terdapat sejumlah dugaan permintaan uang, antara lain:
1. Rp200 juta kepada Ahmad Dahri Sani, Ketua Kelompok Tani Hutan Marcopolo, terkait pengurusan kawasan hutan di Desa Telaga Suka, Kecamatan Panai Tengah.
2. Rp200 juta kepada Sumantri, Ketua Kelompok Tani Hutan Anugerah Ilahi, terkait kawasan di Desa Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah.
3. Rp200 juta kepada Abdul Rahman, Ketua Kelompok Tani Hutan Berkah Tani, terkait kawasan di Desa Sei Nahodaris, Kecamatan Panai Tengah.
4. Rp1,5 miliar kepada Haji Ahmad Ridwan, terkait pengurusan lahan di kawasan Desa Sungai Sakat dan Sungai Berombang, Kecamatan Panai Hilir.
Tiga dugaan permintaan uang pertama disebut terjadi pada 7 Agustus 2025, sedangkan waktu permintaan uang Rp1,5 miliar belum dijelaskan secara rinci.
Apabila dijumlahkan, nilai permintaan uang yang disebutkan dalam empat informasi tersebut mencapai Rp2,1 miliar. Namun, angka itu belum dapat dinyatakan sebagai uang yang benar-benar diserahkan atau kerugian para pihak sebelum tersedia bukti pembayaran dan keterangan yang terverifikasi.
Informasi lain juga menyebut dugaan permintaan uang terkait pengurusan kawasan di Desa Sei Sanggul, Kecamatan Panai Hilir, tetapi belum mencantumkan nominalnya.
Pengurusan Kawasan Hutan Tidak Bisa Sekadar Mengandalkan Janji
Persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara serius, terutama menyangkut dasar hukum pengurusan kawasan hutan.
Perubahan fungsi kawasan hutan bukanlah kewenangan yang dapat dijalankan secara pribadi oleh perantara ataupun dijanjikan melalui pembayaran tanpa mekanisme resmi.
Penetapan dan perubahan fungsi kawasan hutan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan instansi yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, apabila benar terdapat permintaan uang dengan menjanjikan perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi, aparat penegak hukum perlu menelusuri tujuan pembayaran, identitas penerima, legalitas pengurusan, dan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum.
Namun, ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Anggaran Pengadaan Bibit 2025 Senilai Rp6,24 Miliar Dipersoalkan
Sorotan berikutnya menyasar sejumlah kegiatan pengadaan bibit tanaman pada Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan rincian yang tercantum dalam bahan pengaduan, terdapat 20 kegiatan dengan total nilai Rp6.242.171.000.
Pengadaan tersebut tersebar pada sejumlah unit pelaksana teknis (UPT), antara lain di wilayah Penyabungan, Stabat, Kisaran, Pematangsiantar, Kotanopan, Pandan, Dolok Sanggul, Kabanjahe, Gunungsitoli, Gunung Tua, dan Tahura Bukit Barisan.
Jenis bibit yang tercantum cukup beragam, mulai dari durian, alpukat, kelengkeng, matoa, aren, bambu, beringin, kemiri, kemenyan, hingga tanaman kehutanan dan perkebunan lainnya.
Beberapa kegiatan dengan nilai besar yang tercantum dalam daftar tersebut meliputi:
– UPT Dolok Sanggul, pengadaan sejumlah bibit termasuk alpukat, kemiri, kemenyan, dan durian senilai Rp957.502.000.
– UPT Kisaran, pengadaan bibit pinang dan durian senilai Rp550.270.000.
– UPT Gunungsitoli, pengadaan bibit alpukat, durian, dan pala senilai Rp493.871.000.
– UPT Pematangsiantar, pengadaan berbagai bibit tanaman senilai Rp458.478.000.
– UPT Gunung Tua, pengadaan bibit buah-buahan senilai Rp407.510.000.
Besarnya anggaran tersebut menjadi alasan perlunya pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, harga satuan, spesifikasi teknis, realisasi pembayaran, serta bukti penerimaan dan distribusi bibit.
Tahun 2026, Anggaran Rp9,56 Miliar Juga Masuk Sorotan
Tidak berhenti pada kegiatan tahun sebelumnya, RCW juga menyoroti daftar pengadaan bibit Tahun Anggaran 2026 dengan total Rp9.561.034.000 yang terdiri atas 11 kegiatan.
Beberapa alokasi anggaran yang tercantum dalam dokumen informasi tersebut antara lain:
– UPT Kotanopan sebesar Rp1.359.082.000.
– UPT Dolok Sanggul sebesar Rp1.352.778.000.
– UPT Pematangsiantar sebesar Rp1.204.598.000 untuk salah satu paket pengadaan.
– UPT Padangsidimpuan sebesar Rp924.389.000.
– UPT Kabanjahe sebesar Rp903.460.000 untuk salah satu paket pengadaan.
– UPT Sipirok sebesar Rp856.548.000.
– UPT Gunungsitoli sebesar Rp749.404.000.
Pengadaan tersebut mencakup berbagai jenis tanaman, termasuk durian montong, durian musang king, alpukat, aren, kelapa hibrida, kopi, kakao, dan tanaman produktif lainnya.
Namun, daftar anggaran tersebut masih memerlukan pencocokan dengan dokumen resmi pengadaan untuk memastikan status paket, pelaksanaan kontrak, dan realisasi belanja.
Nilai anggaran yang besar tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya korupsi. Persoalan hukumnya terletak pada apakah pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan, harga yang wajar, spesifikasi kontrak, dan jumlah barang yang benar-benar diterima.
Dugaan Mark-Up, Mutu Bibit hingga Distribusi Harus Diuji
Dalam pengaduan yang menjadi perhatian RCW, turut muncul dugaan penggelembungan harga atau mark-up, ketidaksesuaian varietas bibit, serta kemungkinan perbedaan antara jumlah bibit dalam dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
Informasi yang beredar juga mempertanyakan kualitas bibit yang didistribusikan, termasuk dugaan adanya tanaman yang belum layak tanam, mengalami gangguan kesehatan, atau tidak sesuai spesifikasi.
Seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian.
Pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan daftar anggaran. Aparat berwenang perlu mencocokkan dokumen perencanaan, harga perkiraan sendiri, kontrak, sertifikasi atau dokumen mutu bibit, berita acara serah terima, pembayaran, hingga hasil pemeriksaan fisik.
Penelusuran kepada penyedia barang, petugas penerima, dan kelompok masyarakat penerima manfaat juga penting untuk mengetahui apakah pengadaan benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu ditentukan apakah persoalan tersebut merupakan pelanggaran administrasi, wanprestasi kontrak, atau memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
RCW: Aparat Penegak Hukum Harus Melakukan Pemeriksaan Objektif
Ketua Bidang Analisis Data dan Pelaporan Republik Corruption Watch (RCW), Sunaryo, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dokumen pengaduan masyarakat terkait persoalan tersebut.
Dalam keterangannya kepada media di Medan, Kamis (5/11/2026), Sunaryo menyatakan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kami patut menduga bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan cara membangun sebuah permufakatan jahat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan, maupun korporasi,” ujar Sunaryo.
Pernyataan itu merupakan penilaian RCW terhadap informasi yang diterimanya, bukan kesimpulan penyidikan ataupun putusan pengadilan.
RCW menyatakan berencana menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga tersebut juga meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses pengurusan kawasan hutan dan pelaksanaan pengadaan bibit pada Tahun Anggaran 2025–2026.
Perspektif Hukum: Dugaan Korupsi Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dituduhkan
Dalam perspektif hukum, dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat ditelusuri berdasarkan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan pengadaan pemerintah yang berlaku.
Pemeriksaan harus diarahkan pada ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan yang tidak sah, dan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum yang relevan.
Sementara itu, dugaan pungutan dalam pengurusan kawasan hutan memerlukan pemeriksaan tersendiri mengenai kedudukan pihak yang meminta uang, kewenangan yang diklaim, tujuan pembayaran, serta aliran dana.
Apabila ditemukan indikasi pidana, penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan alat bukti yang tersedia.
Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi nama baik pihak yang disebut.
Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan opini maupun tuduhan yang belum terverifikasi.
Publik Berhak Mendapat Penjelasan, DLHK Sumut Perlu Diberi Ruang Klarifikasi
Sorotan terhadap DLHK Sumut tidak hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.
Masyarakat berhak memperoleh informasi yang dapat diakses secara sah mengenai pelaksanaan program pemerintah, terutama ketika kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara atau daerah.
Di sisi lain, setiap pejabat, pegawai, penyedia barang, maupun pihak swasta yang disebut dalam pengaduan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan hukum yang adil.
Karena itu, klarifikasi resmi DLHK Sumut diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan bibit, realisasi kegiatan, sistem pengawasan, serta tanggapan atas dugaan pungutan yang beredar.
Hingga penyusunan naskah berdasarkan bahan yang diterima redaksi, belum tersedia tanggapan terverifikasi dari Kepala DLHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung, Irwansyah, Wahyu, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Redaksi AFjNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna memastikan pemberitaan berlangsung secara berimbang.
Persoalan ini kini menuntut satu hal mendasar: keterbukaan dokumen dan pemeriksaan yang objektif. Sebab, anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap tuduhan wajib diuji melalui proses hukum yang adil.
(Bambang Hermanto/AFjNews.id)
Komentar