BULUKUMBA | AFjNews.id — Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, keluhan serius datang dari sektor peternakan ayam petelur di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Peternak ayam petelur di Desa Bontotanga, Kecamatan Bontotiro, mengungkapkan tekanan ekonomi yang mereka hadapi akibat ketidakseimbangan antara biaya pakan dan pendapatan dari penjualan telur.
Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun melalui Ali Hamsah, harga pakan ayam petelur saat ini disebut mencapai Rp395.000 per karung, sedangkan harga jual telur paling tinggi berada pada kisaran Rp40.000 per rak atau satu piring.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan usaha peternakan karena pengeluaran untuk kebutuhan produksi harus terus dipenuhi, sementara penerimaan dari penjualan telur belum mampu mengimbangi beban operasional.
Bahkan, berdasarkan perhitungan yang disampaikan pihak peternak, kerugian yang dialami selama kurang lebih lima bulan terakhir diklaim telah mencapai sekitar Rp900 juta.
Nilai kerugian tersebut merupakan keterangan awal dari pihak peternak dan masih memerlukan pemeriksaan terhadap catatan biaya, volume produksi, dan hasil penjualan untuk memastikan perhitungannya.
Persoalan ini mendorong peternak meminta perhatian pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, agar segera mempertimbangkan langkah yang dapat membantu keberlangsungan usaha peternakan rakyat.
Harga Pakan Membebani, Pendapatan Telur Belum Mengimbangi Biaya Produksi
Usaha ayam petelur merupakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan pembiayaan rutin dan berkesinambungan.
Setiap hari, peternak harus memastikan ketersediaan pakan, menjaga kesehatan ayam, melakukan pemeliharaan kandang, serta memenuhi kebutuhan operasional lainnya agar produksi telur tetap berjalan.
Berbeda dengan sejumlah kegiatan usaha yang dapat menghentikan produksi ketika harga pasar tidak menguntungkan, peternakan ayam petelur tetap membutuhkan biaya pemeliharaan meskipun hasil penjualan sedang mengalami tekanan.
Di sinilah persoalan yang disampaikan peternak Desa Bontotanga menjadi perhatian.
Dengan harga pakan yang disebut mencapai Rp395.000 per karung dan harga telur tertinggi sekitar Rp40.000 per rak, pihak peternak menilai keseimbangan antara biaya produksi dan penerimaan usaha belum tercapai.
Untuk memastikan besarnya selisih ekonomi tersebut, diperlukan data tambahan mengenai berat setiap karung pakan, kebutuhan pakan harian, jumlah ayam produktif, produksi telur, serta biaya operasional lainnya.
Namun, keluhan kerugian yang berlangsung selama beberapa bulan menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera diperiksa dan ditangani secara terukur.
Lima Bulan Berjalan, Kerugian Diklaim Mencapai Rp900 Juta
Besarnya kerugian yang dilaporkan menjadi salah satu hal paling menonjol dari keluhan peternak di Bontotanga.
Menurut informasi yang diterima redaksi, perhitungan kerugian selama kurang lebih lima bulan terakhir telah mencapai angka sekitar Rp900 juta.
Angka tersebut menggambarkan besarnya tekanan ekonomi yang diklaim dialami usaha peternakan bersangkutan.
Meski demikian, besaran tersebut masih perlu dicocokkan dengan pembukuan usaha dan dipastikan apakah merupakan kerugian satu unit peternakan atau akumulasi dari sejumlah peternak.
Perbedaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat mengenai luasnya persoalan.
Kerugian usaha peternakan tidak cukup dihitung hanya dengan membandingkan harga satu karung pakan dengan harga satu rak telur.
Perhitungan yang tepat harus mempertimbangkan total penggunaan pakan, jumlah telur yang dihasilkan, biaya tenaga kerja, kesehatan ternak, pemeliharaan, serta pengeluaran lain dalam periode yang sama.
Oleh karena itu, informasi mengenai kerugian Rp900 juta menjadi dasar penting untuk dilakukan pendalaman, bukan sekadar angka yang ditampilkan tanpa penjelasan.
Peternak Meminta Menteri Pertanian Turun Tangan
Di tengah tekanan tersebut, peternak Desa Bontotanga berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian terhadap kelangsungan usaha.
Harapan secara khusus disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar mempertimbangkan kondisi yang mereka hadapi.
Permintaan itu berkaitan dengan perlunya solusi terhadap beban biaya pakan dan hasil penjualan telur yang dinilai belum mampu memberikan keuntungan yang memadai.
Bagi peternak, persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan besarnya keuntungan yang diharapkan, melainkan kemampuan mempertahankan kegiatan usaha yang telah mereka bangun.
Apabila tekanan ekonomi terus berlangsung, peternak menghadapi risiko semakin terbatasnya modal untuk membeli pakan, menjaga produktivitas ternak, dan memenuhi kebutuhan operasional.
Situasi tersebut membutuhkan perhatian berdasarkan data dan kondisi lapangan agar kebijakan yang diberikan benar-benar sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Ketahanan Pangan Harus Berjalan Seiring dengan Kesejahteraan Peternak
Peternak ayam petelur merupakan salah satu bagian penting dari rantai penyediaan pangan masyarakat.
Telur menjadi sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi keluarga Indonesia karena relatif mudah diperoleh dan dapat diolah menjadi berbagai kebutuhan makanan.
Namun, ketersediaan telur di pasar tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan usaha para peternak yang memproduksinya.
Apabila peternak mengalami tekanan ekonomi berkepanjangan, kemampuan mempertahankan populasi ayam dan kapasitas produksi dapat ikut terpengaruh.
Karena itu, kebijakan ketahanan pangan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan konsumen memperoleh harga yang terjangkau dan kepentingan produsen memperoleh pendapatan yang layak.
Kedua kepentingan tersebut tidak semestinya dipertentangkan, melainkan dijaga melalui sistem produksi dan distribusi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Keluhan dari Bulukumba menjadi pengingat bahwa persoalan di tingkat produsen perlu memperoleh tempat dalam perumusan kebijakan pangan.
Pemerintah Daerah Diharapkan Melakukan Pendataan dan Evaluasi
Selain perhatian dari Kementerian Pertanian, persoalan ini juga menjadi ruang bagi instansi terkait di Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan peninjauan.
Pendataan diperlukan untuk mengetahui apakah tekanan biaya produksi dialami secara luas oleh peternak di wilayah Bontotiro atau terjadi pada unit usaha tertentu.
Pemerintah juga dapat menelusuri harga pakan di tingkat distributor, ketersediaan bahan baku, jalur pemasaran telur, serta akses peternak terhadap program pendampingan dan stabilisasi pangan.
Langkah tersebut penting untuk mengetahui akar persoalan sehingga solusi yang diberikan tidak bersifat sementara.
Jika masalah utama berkaitan dengan biaya pakan, kebijakan yang diarahkan pada efisiensi pengadaan dan distribusi bahan baku dapat menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi.
Sementara apabila tekanan turut dipengaruhi rendahnya harga telur di tingkat produsen, pembenahan akses pasar dan rantai distribusi juga perlu mendapat perhatian.
Penentuan langkah yang tepat tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi usaha dan data ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Suara dari Bontotanga: Jangan Biarkan Peternak Berjuang Sendiri
Keluhan yang disampaikan dari Desa Bontotanga memperlihatkan sisi lain perjuangan masyarakat dalam mempertahankan kegiatan ekonomi di sektor pangan.
Di balik setiap telur yang sampai ke meja makan masyarakat, terdapat biaya, tenaga, waktu, serta risiko usaha yang ditanggung peternak.
Ketika pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran selama berbulan-bulan, ketahanan usaha mereka berada dalam tekanan.
Harapan kepada pemerintah bukan semata-mata permintaan bantuan, melainkan seruan agar terdapat perhatian terhadap keseimbangan ekonomi usaha peternakan rakyat.
Persoalan yang disampaikan dari Bulukumba juga dapat menjadi bahan evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan perlindungan produsen pangan telah menjangkau masyarakat di tingkat desa.
AFjNews.id memandang penting adanya penjelasan dari instansi pemerintah terkait mengenai kondisi harga pakan, harga telur di tingkat peternak, serta kebijakan yang dapat diakses pelaku usaha.
Redaksi membuka ruang tanggapan dan klarifikasi dari Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Bulukumba, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Sebab, membangun ketahanan pangan tidak hanya berarti memastikan kebutuhan masyarakat tersedia di pasar. Ketahanan pangan juga harus ditopang oleh keberlangsungan usaha para peternak yang bekerja setiap hari untuk memproduksinya.
Ketika peternak terus berproduksi tetapi mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, persoalan tersebut layak didengar, diperiksa, dan dicarikan penyelesaian berdasarkan fakta.
Dari Desa Bontotanga, sebuah harapan disampaikan kepada pemerintah: hadirkan kebijakan yang memungkinkan peternak tetap bekerja, mempertahankan usahanya, dan memperoleh penghidupan yang layak.
Kontributor: Ali Hamsah
Editor: Redaksi AFjNews.id
Komentar