SUBULUSSALAM | AFjNews.id – Persoalan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam kembali menjadi perhatian. Bukan sekadar menyangkut besarnya angka yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar: sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya tanpa mengorbankan pelayanan publik dan hak masyarakat.
Berdasarkan data evaluasi internal dan pembahasan bersama DPRK yang disebutkan dalam informasi yang diterima redaksi, akumulasi defisit anggaran dan kewajiban keuangan Pemerintah Kota Subulussalam hingga pertengahan 2026 dilaporkan mencapai Rp367 miliar.
Angka tersebut terdiri atas defisit kumulatif periode 2022–2024 yang disebut sebesar Rp258 miliar serta kewajiban tahun 2025 sekitar Rp109 miliar.
Namun, rincian dan klasifikasi angka tersebut masih memerlukan pencocokan dengan dokumen resmi APBK, laporan keuangan pemerintah daerah, serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan APBK 2026 yang dalam informasi awal disebut sekitar Rp537 miliar, nilai Rp367 miliar itu setara dengan kurang lebih 68,3 persen.
Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya angka yang menjadi sorotan, tetapi tidak serta-merta berarti seluruh nilai Rp367 miliar merupakan utang jatuh tempo yang wajib dilunasi dalam satu tahun anggaran.
Rp367 Miliar: Berapa Utang Sebenarnya, Berapa Defisit Anggaran?
Di sinilah persoalan transparansi menjadi sangat penting.
Defisit anggaran, kewajiban kepada pihak ketiga, tunggakan pembayaran, dan utang yang telah diakui dalam laporan keuangan merupakan istilah yang memiliki pengertian berbeda.
Karena itu, Pemerintah Kota Subulussalam perlu memberikan penjelasan terperinci mengenai komposisi beban keuangan yang selama ini menjadi perbincangan.
Publik berhak mengetahui berapa nilai kewajiban yang telah diverifikasi, berapa yang masih dalam proses pemeriksaan, serta berapa yang telah diselesaikan melalui pembayaran pada tahun berjalan.
Tanpa penjelasan tersebut, angka ratusan miliar rupiah berpotensi terus menjadi perdebatan politik tanpa memberikan kepastian kepada masyarakat.
Transparansi fiskal bukan hanya soal mengumumkan besarnya utang, tetapi juga menjelaskan asal kewajiban, dasar pencatatannya, jadwal pembayaran, dan sumber anggaran yang digunakan untuk menyelesaikannya.
Janji Politik HRB Kembali Menjadi Perhatian
Di tengah persoalan tersebut, komitmen Wali Kota Subulussalam, H. Rasyid Bancin atau yang dikenal dengan sebutan HRB, kembali menjadi sorotan.
Dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi, HRB disebut pernah menyatakan kesiapan mengundurkan diri apabila dalam tiga tahun masa kepemimpinannya tidak mampu menyelesaikan persoalan utang daerah dan mewujudkan target zero defisit pada akhir 2027.
Komitmen itu juga disebut dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.
Meski demikian, redaksi masih memerlukan salinan dokumen serta konfirmasi langsung mengenai bunyi, waktu, dan syarat pernyataan tersebut.
Terlepas dari polemik mengenai janji politik, persoalan yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah daerah menunjukkan kemajuan penyelesaian kewajiban secara terukur.
Sebab, keberhasilan seorang kepala daerah tidak cukup dinilai dari keberanian menyampaikan janji, melainkan dari kebijakan, keterbukaan, dan hasil kerja yang dapat diperiksa masyarakat.
Hak Perangkat Kampong Tidak Boleh Terabaikan
Persoalan keuangan daerah juga mendapat perhatian karena berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada perangkat kampong.
Kalangan pemerintahan desa, termasuk unsur yang disebut berasal dari APDESI, dilaporkan mempertanyakan penyelesaian tunggakan honorarium perangkat kampong tahun 2024.
Apabila tunggakan tersebut masih tercatat sebagai kewajiban pemerintah daerah, penyelesaiannya perlu mendapatkan kejelasan mengenai jumlah penerima, nilai tunggakan, dan jadwal pembayaran.
Hak aparatur kampong bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di balik pembayaran yang tertunda terdapat kebutuhan keluarga dan keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Karena itu, pemulihan keuangan daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada penataan angka-angka fiskal, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap pihak-pihak yang menunggu pemenuhan hak.
Alokasi Rp60 Miliar, Sudah Berapa yang Dibayarkan?
Informasi yang diterima redaksi juga menyebutkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam telah menyiapkan alokasi sekitar Rp60 miliar pada 2026 untuk pembayaran kewajiban secara bertahap.
Apabila alokasi tersebut benar telah ditetapkan, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan mengenai realisasinya.
Berapa yang telah dibayarkan? Kewajiban tahun berapa yang diprioritaskan? Siapa saja penerimanya? Dan berapa sisa kewajiban yang masih harus dituntaskan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan umum mengenai komitmen penyelesaian utang.
Alokasi anggaran juga harus dibedakan dari realisasi pembayaran. Dana yang telah direncanakan belum tentu seluruhnya telah dicairkan.
Pemulihan Fiskal Harus Memiliki Peta Jalan yang Jelas
Pemerintah Kota Subulussalam menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pembayaran kewajiban masa lalu dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
Pembayaran utang perlu dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan, prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Di sisi lain, pelayanan dasar masyarakat tetap harus berjalan.
Karena itu, diperlukan peta jalan pemulihan fiskal yang menjelaskan target tahunan, sumber pembiayaan, prioritas kewajiban, dan mekanisme pengawasan.
DPRK Subulussalam juga memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan anggaran dibahas secara terbuka dan pelaksanaannya diawasi.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa pemerintah sedang berupaya membayar utang. Masyarakat juga berhak mengetahui hasil dari upaya tersebut.
Redaksi Dorong Klarifikasi Terbuka
Atas informasi mengenai beban keuangan yang disebut mencapai Rp367 miliar tersebut, AFjNews.id memandang perlu adanya penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Subulussalam, khususnya mengenai:
1. Nilai defisit dan kewajiban daerah yang telah diverifikasi berdasarkan dokumen keuangan resmi.
2. Perkembangan penyelesaian tunggakan honorarium perangkat kampong.
3. Realisasi alokasi pembayaran kewajiban yang disebut sekitar Rp60 miliar pada tahun 2026.
4. Target dan tahapan pencapaian kondisi keuangan daerah yang lebih sehat hingga akhir 2027.
5. Kejelasan pernyataan Wali Kota HRB mengenai komitmen pengunduran diri apabila target yang disampaikan tidak tercapai.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Wali Kota Subulussalam, TAPK, DPRK, BPKAD, serta pihak terkait lainnya.
Rakyat Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Janji
Persoalan fiskal yang dihadapi Subulussalam merupakan ujian bagi tata kelola pemerintahan dan tanggung jawab kepemimpinan daerah.
Masyarakat tentu berharap kewajiban yang diwariskan dari tahun-tahun sebelumnya dapat diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan baru.
Namun, harapan tersebut harus disertai keterbukaan data, kebijakan yang terukur, dan keberanian melakukan evaluasi.
Sebab, janji politik boleh disampaikan di hadapan publik, tetapi pertanggungjawabannya harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada satu pertanyaan penting:
Mampukah Pemerintah Kota Subulussalam menuntaskan persoalan keuangannya sesuai target, atau janji zero defisit akan kembali menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan?
(IP) – AFjNews.id
Komentar