ASAHAN | AFjNews.id – Persoalan penguasaan lahan yang dikeluhkan masyarakat Desa Silomlom, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah warga mempertanyakan kepastian perlindungan hukum atas tanah seluas sekitar empat hektare yang mereka klaim telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi diduga dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT Padasa.
Persoalan tersebut bukan semata menyangkut batas tanah. Bagi masyarakat yang mengaku telah bertahun-tahun memperjuangkan haknya, sengketa ini menjadi ujian terhadap kepastian hukum, perlindungan hak kepemilikan, serta keberpihakan negara dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan transparan.
Harapan warga kini tertuju pada langkah aparat kepolisian dan instansi pertanahan.
Pada Kamis (12/11/2026), tim dari Polda Sumatera Utara bersama perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan pengukuran ulang batas tanah.
Langkah tersebut dilakukan guna mencocokkan kondisi fisik lahan dengan dokumen pertanahan yang dimiliki masyarakat.
Warga Mengaku Memiliki SHM, tetapi Lahan Digarap Perusahaan
Berdasarkan keterangan warga, lahan yang dipersoalkan memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik dan diklaim belum pernah menjadi objek perkara hukum antara masyarakat dan perusahaan.
Namun, masyarakat menduga lahan tersebut telah dikuasai dan digarap oleh PT Padasa. Mereka juga mengeluhkan adanya tanaman yang disebut telah diganti dengan tanaman kelapa sawit.
Tuduhan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk penelusuran riwayat kepemilikan, batas bidang tanah, dokumen perusahaan, serta kemungkinan adanya tumpang tindih hak atas tanah.
Keberadaan SHM menjadi salah satu dasar penting dalam pemeriksaan, tetapi kepastian mengenai batas dan status hukum lahan tetap harus ditentukan melalui verifikasi dokumen dan hasil pengukuran oleh instansi berwenang.
Polda Sumut Turun Tangan, Minta Semua Pihak Menahan Diri
Kehadiran tim Polda Sumatera Utara bersama BPN Kabupaten Asahan menjadi perhatian masyarakat yang berharap persoalan tersebut segera menemukan penyelesaian.
Dalam pertemuan di lokasi, perwakilan Polda Sumut meminta seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Laporan dari warga sudah kami terima dan hari ini kami turun ke lapangan. Kami memohon agar hari ini tidak terjadi keributan maupun hal-hal yang memicu perdebatan. Kami akan melakukan pengukuran sesuai data yang tertulis di dalam SHM, dan hasilnya akan kami tunggu dari BPN Kabupaten Asahan,” ujar perwakilan Polda Sumut sebagaimana disampaikan dalam laporan kegiatan.
Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Asahan menyatakan akan menjalankan proses pemeriksaan secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas-batas bidang tanah sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah penyelesaian berikutnya.
Jeritan Warga: Bertahun-tahun Menunggu Kepastian
Di tengah proses pemeriksaan, sejumlah warga menyampaikan kekecewaan atas persoalan lahan yang menurut mereka belum menemukan penyelesaian selama bertahun-tahun.
Seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dampak persoalan tersebut dirasakan lebih dari sekadar satu atau dua pemilik tanah.
“Bukan hanya satu atau dua warga yang merasakan hal ini, melainkan puluhan keluarga. Tanah kami bersertifikat SHM dan belum pernah berperkara sama sekali dengan PT Padasa, namun tanah kami dikuasai, tanaman kami dirusak dan diganti dengan kelapa sawit. Sudah bertahun-tahun tanah ini dikuasai perusahaan, namun keadilan belum kami temukan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut merupakan pengakuan masyarakat yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Warga berharap dokumen kepemilikan yang mereka pegang dapat diperiksa secara menyeluruh dan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum.
Bupati Asahan Diminta Hadir, Jangan Biarkan Persoalan Berlarut-larut
Masyarakat juga meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan agar penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya bergantung pada proses pengukuran teknis.
Menurut warga, pemerintah daerah perlu memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, perusahaan, instansi pertanahan, dan aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemerintah seakan tutup mata terhadap kami. Kami dioper dari satu pihak ke pihak lain seperti bola. Semoga dengan turunnya Polda Sumatera Utara hari ini, polemik yang ada di desa kami dan desa lainnya dapat tersampaikan, agar saudara-saudara kami yang lain juga dapat kembali mendapatkan hak mereka,” tutur seorang warga dengan penuh harap.
Keluhan tersebut menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan agraria membutuhkan koordinasi antarlembaga, keterbukaan informasi, dan kepastian tindak lanjut.
Pengukuran Ulang Harus Menghasilkan Kepastian, Bukan Sekadar Formalitas
Turunnya Polda Sumut dan BPN Kabupaten Asahan merupakan langkah awal yang diharapkan mampu membuka jalan penyelesaian.
Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kegiatan pemeriksaan lapangan.
Hasil pengukuran perlu dijelaskan secara transparan kepada para pihak yang berkepentingan. Apabila ditemukan perbedaan batas, tumpang tindih dokumen, atau persoalan administrasi pertanahan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Demikian pula apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, masyarakat berharap aparat berwenang menindaklanjutinya secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah.
Persoalan ini juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan instansi pertanahan untuk memastikan bahwa setiap hak atas tanah memperoleh perlindungan hukum tanpa mengabaikan hak pihak lain.
Hak Jawab PT Padasa dan Kepastian Hasil Pemeriksaan
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, penjelasan resmi PT Padasa mengenai status lahan, dasar penguasaan atau pengelolaan, serta tanggapannya terhadap keluhan masyarakat perlu dimintakan.
Hingga penyusunan laporan berdasarkan bahan yang diterima redaksi, belum tersedia keterangan resmi perusahaan maupun hasil akhir pengukuran BPN Kabupaten Asahan yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan kebenaran seluruh klaim para pihak.
Redaksi AFjNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Padasa, BPN Kabupaten Asahan, serta pihak terkait lainnya.
Bagi masyarakat Desa Silomlom, pemeriksaan ini diharapkan menjadi awal penyelesaian yang nyata.
Sebab, persoalan tanah bukan sekadar menyangkut ukuran hektare di atas peta, melainkan juga menyangkut penghidupan, kepastian hak, dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
Ketika warga mengaku memegang sertifikat tetapi tidak dapat menikmati tanah yang diklaim sebagai miliknya, negara dituntut menghadirkan jawaban melalui pemeriksaan yang transparan, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penegakan hukum yang adil.
(Tiara Aritonang | AFjNews.id)
Komentar