BATU BARA | AFjNews.id – Sorotan terhadap legalitas bangunan dan kelayakan fasilitas industri Pabrik Kelapa Sawit (PKS) CV Jaya Pratama Sawit di Dusun I, Desa Pembangunan, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya menjadi perhatian melalui pemberitaan mengenai status Sertifikat Laik Fungsi (SLF), kini persoalan tersebut berkembang pada belum diperolehnya jawaban substantif dari pihak perusahaan atas serangkaian permohonan konfirmasi resmi yang disampaikan Redaksi AFjNews.id.
Bukan sekali, bukan dua kali. Redaksi mengaku telah menyampaikan permohonan konfirmasi hingga tahap ketiga. Namun, pertanyaan mendasar mengenai dokumen kelaikan bangunan, perizinan, dan pemenuhan kewajiban lingkungan perusahaan masih belum memperoleh penjelasan yang dapat diverifikasi.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan komunikasi perusahaan sekaligus efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kegiatan industri di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Konfirmasi Tahap Ketiga Dikirim, Pesan Terpantau Dibaca
Berdasarkan dokumentasi komunikasi redaksi pada Jumat malam (23/10/2026), permohonan konfirmasi lanjutan disampaikan melalui WhatsApp kepada Wanazimah, pihak yang sebelumnya menjadi penghubung komunikasi redaksi dengan perusahaan.
Dalam komunikasi terdahulu, Wanazimah telah menyampaikan kesediaannya untuk meneruskan permohonan klarifikasi kepada manajemen perusahaan.
Redaksi kemudian meminta bantuan agar dapat berkomunikasi langsung dengan Manajer PKS CV Jaya Pratama Sawit atau pejabat lain yang memiliki kewenangan memberikan keterangan resmi.
Namun, komunikasi tersebut belum menghasilkan penjelasan mengenai dokumen perizinan yang dipertanyakan.
Pada Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 20.27 WIB, pesan konfirmasi tahap ketiga terpantau telah dibaca, sebagaimana ditunjukkan tanda centang biru pada aplikasi WhatsApp.
Sementara itu, tautan pemberitaan yang dikirimkan redaksi pada pukul 20.36 WIB masih menunjukkan satu tanda centang dalam dokumentasi yang tersimpan.
Kondisi tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa penerima sengaja menghindari komunikasi. Akan tetapi, hingga dokumentasi terakhir yang diperoleh redaksi, belum terlihat adanya jawaban substantif mengenai status dokumen yang ditanyakan.
Redaksi menegaskan bahwa inti persoalan bukanlah apakah pesan WhatsApp dibalas dengan cepat, melainkan kapan perusahaan dapat memberikan kepastian mengenai kewajiban hukum yang berkaitan dengan bangunan industrinya.
SLF Dipertanyakan, Perusahaan Diharapkan Menjelaskan Status Dokumen
Persoalan Sertifikat Laik Fungsi bukan perkara sepele.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, SLF merupakan sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum dimanfaatkan sesuai ketentuan.
Dokumen ini berhubungan dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, termasuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai fungsi serta klasifikasinya.
Karena itu, penggunaan bangunan untuk kegiatan industri membutuhkan kejelasan mengenai pemenuhan ketentuan teknis dan administrasi yang berlaku.
Dalam konteks PKS CV Jaya Pratama Sawit, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban resmi.
Apakah bangunan pabrik telah memiliki SLF yang masih berlaku?
Bagaimana status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dokumen bangunan terdahulu yang relevan?
Apakah perusahaan telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan sesuai jenis serta skala kegiatannya?
Dan yang tidak kalah penting, kapan terakhir pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan bangunan dan fasilitas industri tersebut?
Jika dokumen lengkap, penjelasan resmi akan menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri polemik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus memastikan adanya tindak lanjut sesuai aturan.
Sampai saat ini, redaksi belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa PKS CV Jaya Pratama Sawit tidak memiliki SLF atau telah melakukan pelanggaran hukum.
Namun, belum terverifikasinya status dokumen tersebut menjadi alasan penting bagi redaksi untuk terus meminta penjelasan.
Bertahun-tahun Beroperasi, Di Mana Bukti Pengawasannya?
Dalam pemberitaan sebelumnya, PKS CV Jaya Pratama Sawit disebut telah menjalankan kegiatan operasional selama beberapa tahun.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan instansi pemerintah terkait.
Apakah selama kegiatan operasionalnya telah dilakukan pemeriksaan kelaikan bangunan secara berkala?
Apakah terdapat dokumen hasil pemeriksaan, rekomendasi teknis, atau catatan perbaikan?
Bagaimana pemerintah memastikan fasilitas industri yang digunakan tetap memenuhi standar keselamatan dan lingkungan?
Pertanyaan ini penting dijawab karena pengawasan tidak boleh berhenti pada proses penerbitan izin.
Keberadaan kegiatan industri seharusnya berjalan seiring dengan kepatuhan hukum serta pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan masing-masing sektor.
Jangan sampai pemerintah hanya terlihat tegas dalam menerbitkan aturan, tetapi masyarakat kesulitan memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasannya.
Meski demikian, belum adanya keterangan kepada media bukanlah bukti bahwa pengawasan tidak pernah dilakukan. Kepastian tersebut harus diperoleh melalui dokumen dan konfirmasi dari instansi yang berwenang.
Cerobong Asap dan Pengelolaan Limbah Juga Memerlukan Kepastian
Selain SLF, sejumlah informasi yang diterima redaksi sebelumnya turut menyoroti fasilitas cerobong asap dan pengolahan limbah PKS CV Jaya Pratama Sawit.
Sorotan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan adanya pelanggaran lingkungan.
Penilaian mengenai kepatuhan fasilitas industri memerlukan pemeriksaan teknis, termasuk kesesuaian dokumen persetujuan lingkungan, hasil pengujian emisi, pengolahan air limbah, serta pemenuhan baku mutu yang berlaku.
Karena itu, instansi lingkungan hidup yang berwenang perlu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan dan kondisi kepatuhan perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Aktivitas industri memang memiliki nilai ekonomi bagi daerah. Namun, kontribusi ekonomi harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, dan kepentingan masyarakat.
Pemkab Batu Bara Jangan Hanya Menunggu Persoalan Membesar
Perhatian kini tidak semata tertuju kepada manajemen perusahaan, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang bangunan gedung dan perizinan.
Redaksi mendorong instansi terkait untuk memberikan kepastian mengenai status dokumen bangunan pabrik serta hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.
Apabila terdapat kewenangan yang berada pada pemerintah provinsi maupun instansi pusat, koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar persoalan dapat ditangani secara tepat.
Publik tidak membutuhkan saling lempar tanggung jawab. Yang dibutuhkan adalah penjelasan berdasarkan data, pemeriksaan yang objektif, dan kepastian tindak lanjut apabila ditemukan pelanggaran.
Pengawasan yang baik bukan hanya mampu menemukan pelanggaran, melainkan juga membuktikan bahwa perusahaan yang patuh mendapatkan kepastian hukum.
Karena itu, transparansi hasil pengawasan menjadi penting untuk menghindari berkembangnya prasangka terhadap perusahaan maupun pemerintah.
AFjNews.id: Hak Jawab Tetap Terbuka, Pengawalan Berlanjut
Redaksi AFjNews.id menegaskan bahwa upaya konfirmasi kepada Wanazimah bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan pribadi.
Sebagai penghubung komunikasi, Wanazimah memiliki kesempatan untuk meneruskan pertanyaan kepada pihak manajemen yang berwenang.
Apabila dirinya tidak memiliki kewenangan memberikan jawaban, redaksi menghargai apabila komunikasi dapat difasilitasi melalui pejabat perusahaan yang tepat.
Redaksi juga telah meminta informasi perkembangan konfirmasi dalam waktu 2 × 24 jam, dengan tetap memberikan ruang apabila perusahaan membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan dokumen dan penjelasan.
Kritik jurnalistik harus berpijak pada fakta, tetapi perusahaan dan pemerintah juga diharapkan memahami bahwa pertanyaan mengenai kepatuhan industri merupakan persoalan yang layak memperoleh jawaban.
AFjNews.id akan terus berupaya memperoleh klarifikasi resmi mengenai SLF, dokumen bangunan, perizinan berusaha, dan pemenuhan kewajiban lingkungan PKS CV Jaya Pratama Sawit.
Sebab, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui dugaan ataupun saling mempertanyakan.
Yang dibutuhkan adalah fakta dan dokumen.
Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, jelaskan kepada publik. Jika masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, lakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Keterbukaan akan memberikan kepastian kepada perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
Sampai jawaban resmi diperoleh, status dokumen yang dipersoalkan masih menjadi pertanyaan yang memerlukan verifikasi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi CV Jaya Pratama Sawit, Wanazimah, maupun instansi berwenang demi pemberitaan yang akurat, adil, dan berimbang.
(Tim Investigasi/Redaksi AFjNews.id)
Komentar