DELI SERDANG | AFjNews.id – Rencana eksekusi pengosongan lahan seluas sekitar 32 hektare di kawasan Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memicu penolakan keras dari masyarakat yang telah puluhan tahun bermukim dan menggantungkan kehidupan di kawasan tersebut.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut pengosongan sebidang tanah. Di balik rencana eksekusi yang disebut akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, muncul pertanyaan mendasar mengenai status hukum lahan, batas objek sengketa, kedudukan para pihak, serta perlindungan terhadap masyarakat yang selama ini menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut.
Ketua Kelompok Tani HPPLKN, Unggul Tampubolon, menegaskan bahwa masyarakat menolak rencana pengosongan yang menurut informasi mereka dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/10/2026).
“Seluruh warga masyarakat menolak pelaksanaan eksekusi dan tetap mempertahankan lahan yang telah dihuni sejak puluhan tahun,” tegas Unggul, Rabu (28/10/2026).
Sengketa Al Washliyah dan Ahli Waris, Mengapa Lahan Warga Ikut Terancam?
Menurut Unggul, sengketa yang menjadi dasar rencana eksekusi melibatkan pihak Al Washliyah dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
Namun, ia mempertanyakan apakah lahan yang selama ini dikuasai masyarakat Kelompok Tani HPPLKN benar-benar merupakan bagian dari objek sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
Unggul menyebut bahwa tanah tersebut selama ini diklaim sebagai tanah negara yang telah lama dikuasai dan diusahakan masyarakat.
“Lahan tersebut diklaim dulunya adalah milik negara. Mengapa ada ahli warisnya? Sementara kami tidak pernah mengenal siapa ahli waris tersebut. Jadi, masalah tersebut tidak ada kaitannya dengan lahan warga yang saat ini dikuasai masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan itu menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang membutuhkan penjelasan resmi, terutama mengenai riwayat penguasaan tanah, dasar klaim kepemilikan, serta kesesuaian antara objek yang diputuskan pengadilan dan lahan yang akan dikosongkan.
Jika objek sengketa tidak teridentifikasi secara jelas, bagaimana kepastian bahwa pelaksanaan eksekusi tidak menyentuh tanah milik atau penguasaan pihak lain yang tidak termasuk dalam putusan?
Pertanyaan tersebut penting dijawab melalui dokumen hukum, bukan semata-mata berdasarkan klaim masing-masing pihak.
Eksekusi Pengadilan Harus Memiliki Dasar dan Objek yang Jelas
Dalam perspektif hukum acara perdata, pelaksanaan eksekusi pada prinsipnya harus berlandaskan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan, penetapan eksekusi yang sah, serta identifikasi objek yang sesuai dengan amar putusan.
Karena itu, sejumlah hal patut mendapatkan perhatian dalam rencana pengosongan lahan di Desa Helvetia.
Pertama, apakah putusan yang menjadi dasar eksekusi telah berkekuatan hukum tetap atau memiliki dasar hukum lain untuk dilaksanakan?
Kedua, apakah batas-batas lahan seluas sekitar 32 hektare tersebut benar-benar sesuai dengan objek yang tercantum dalam amar putusan?
Ketiga, bagaimana kedudukan hukum masyarakat yang telah puluhan tahun menguasai dan memanfaatkan tanah, terutama apabila terdapat warga yang bukan pihak dalam perkara?
Keempat, apakah telah dilakukan pemberitahuan, teguran atau aanmaning sesuai prosedur yang berlaku, serta pencocokan objek di lapangan sebelum pelaksanaan pengosongan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghalangi kewenangan lembaga peradilan, melainkan untuk memastikan pelaksanaan putusan berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Putusan pengadilan wajib dihormati. Namun, pelaksanaannya juga harus menjunjung kepastian hukum, ketelitian administrasi, dan perlindungan terhadap hak pihak-pihak yang berkepentingan.
Warga Mengaku Puluhan Tahun Menguasai Lahan
Unggul menegaskan bahwa masyarakat telah membangun kehidupan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.
Menurutnya, lahan itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang kehidupan masyarakat tani yang selama ini menjalankan aktivitas sehari-hari secara turun-temurun.
“Lahan yang kami kuasai adalah milik rakyat. Ribuan masyarakat tani telah menghuni dengan tenang dan nyaman, melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Jangan ganggu ketenangan kami. Kami tetap mempertahankan lahan ini,” tegasnya.
Meski demikian, penguasaan tanah dalam jangka waktu panjang tidak dengan sendirinya membuktikan hak kepemilikan secara hukum.
Status tanah tetap perlu ditentukan berdasarkan riwayat hak, dokumen pertanahan, bukti penguasaan, ketentuan agraria, serta putusan pengadilan yang relevan.
Oleh sebab itu, masyarakat juga perlu memperoleh kesempatan untuk menunjukkan dokumen atau bukti hukum yang mendukung kedudukan mereka.
PN Lubuk Pakam dan Instansi Pertanahan Diharapkan Memberikan Kejelasan
Di tengah meningkatnya kekhawatiran warga, keterbukaan informasi mengenai dasar dan ruang lingkup eksekusi menjadi sangat penting.
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diharapkan dapat memberikan penjelasan sesuai kewenangannya mengenai nomor perkara, status putusan, dasar penetapan eksekusi, dan batas objek yang akan dieksekusi.
Sementara itu, Kantor Pertanahan yang berwenang juga diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai data yuridis dan fisik tanah sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi memicu ketegangan antara masyarakat, pihak yang memenangkan perkara, dan petugas pelaksana eksekusi.
Apabila terdapat pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan, mekanisme hukum yang tersedia, termasuk perlawanan pihak ketiga apabila memenuhi persyaratan, perlu ditempuh melalui jalur yang sah.
Jangan Sampai Persoalan Agraria Berujung Konflik Sosial
Penolakan masyarakat terhadap rencana pengosongan lahan harus menjadi perhatian seluruh pihak terkait.
Aparat keamanan diharapkan mengedepankan pendekatan persuasif dan proporsional apabila diperlukan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum dan menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan.
Persoalan agraria yang menyangkut tempat tinggal dan sumber penghidupan banyak keluarga membutuhkan penanganan cermat, bukan sekadar penyelesaian administratif.
Sebab, persoalan terpenting bukan hanya siapa yang memenangkan sengketa, melainkan apakah putusan tersebut dilaksanakan terhadap objek yang tepat, berdasarkan prosedur yang sah, dan tanpa mengabaikan hak hukum pihak lain.
Hingga naskah berita ini disusun, redaksi belum memperoleh salinan putusan, penetapan eksekusi, maupun penjelasan resmi dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan pihak-pihak yang bersengketa untuk memastikan status hukum lahan tersebut.
AFjNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait agar informasi yang diterima publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Reporter: Bambang Hermanto
Redaksi: AFjNews.id
Komentar