LABUHANBATU | AFjNews.id — Di tengah perjalanan demokrasi Indonesia yang terus menghadapi berbagai tantangan, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara kembali menjadi perhatian dalam kehidupan politik nasional.
Nimrot Siahaan, S.H., M.H., menyampaikan pandangan kritis mengenai hubungan antara asas ideologi yang dianut partai politik dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara.
Menurut penilaiannya, masih terdapat persoalan mendasar ketika nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan politik belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan organisasi dan penggunaan kekuasaan.
“Banyak partai politik yang berasaskan Pancasila, tetapi tidak menjalankannya,” demikian pandangan yang disampaikan Nimrot Siahaan.
Pernyataan tersebut menjadi kritik sekaligus bahan refleksi terhadap konsistensi antara komitmen ideologis dan praktik politik.
Sebab, sebuah organisasi politik tidak cukup hanya mencantumkan Pancasila dalam dokumen kelembagaannya. Komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan juga perlu dibuktikan melalui tindakan, keteladanan, dan tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Pancasila Tidak Boleh Berhenti sebagai Simbol Politik
Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman fundamental bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.
Lima sila yang terkandung di dalamnya bukan sekadar rangkaian kalimat untuk dihafalkan dalam kegiatan kenegaraan, melainkan nilai yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan konstitusional.
Dalam kehidupan politik, pengamalan Pancasila dapat tercermin melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, perlindungan martabat manusia, penguatan persatuan, pelaksanaan demokrasi yang bermartabat, serta perjuangan menghadirkan keadilan sosial.
Karena itu, kritik yang disampaikan Nimrot mengangkat pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik?
Pertanyaan itu relevan untuk dijawab melalui penilaian terhadap kebijakan, perilaku organisasi, proses kaderisasi, keterbukaan, dan tanggung jawab wakil rakyat.
Ketika Pancasila hanya diperlakukan sebagai identitas formal, terdapat risiko bahwa makna ideologinya semakin jauh dari kehidupan masyarakat.
Sebaliknya, apabila nilai-nilainya diterapkan secara konsisten, Pancasila dapat menjadi landasan etika yang memperkuat hubungan antara lembaga politik dan rakyat.
Partai Politik Memiliki Tanggung Jawab Konstitusional
Secara hukum, kedudukan dan tanggung jawab partai politik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sementara itu, Pasal 10 mengatur tujuan partai politik, termasuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan partai politik memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengikuti pemilihan umum atau memperoleh kedudukan dalam pemerintahan.
Partai politik merupakan salah satu sarana partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi, pendidikan politik, dan penyaluran aspirasi masyarakat.
Oleh sebab itu, konsistensi antara asas, tujuan, dan praktik organisasi merupakan persoalan yang layak mendapat perhatian publik.
Dalam kerangka tersebut, pandangan Nimrot dapat dibaca sebagai ajakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara nilai yang dinyatakan partai politik dan tindakan yang ditunjukkan dalam kehidupan demokrasi.
Demokrasi Tidak Cukup Hanya Mengejar Kekuasaan
Dalam sistem demokrasi, kompetisi politik merupakan bagian sah dari upaya memperoleh kepercayaan rakyat.
Namun, persaingan memperebutkan jabatan dan kewenangan tetap harus berjalan dalam batas konstitusi, prinsip negara hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Kekuasaan pada hakikatnya bukanlah tujuan akhir kehidupan politik, melainkan sarana untuk menjalankan tanggung jawab publik.
Prinsip kerakyatan dalam sila keempat Pancasila mengandung nilai kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan.
Nilai tersebut menuntut agar keputusan politik tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan kelompok, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.
Sementara itu, sila kelima menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita bersama yang perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Dengan demikian, kualitas sebuah organisasi politik tidak hanya dapat dinilai dari kekuatan elektoral atau banyaknya jabatan yang berhasil diperoleh.
Kualitas tersebut juga dapat ditinjau dari keberpihakannya pada pelayanan publik, tanggung jawab terhadap konstituen, integritas kader, serta kesediaannya menjalankan mekanisme demokrasi yang terbuka dan bertanggung jawab.
Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Harus Menjadi Ukuran
Salah satu persoalan penting dalam kehidupan politik adalah bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan dipertahankan ketika berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.
Pancasila menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu landasan utama kehidupan nasional.
Prinsip tersebut mengandung penghormatan terhadap martabat setiap warga negara tanpa membedakan kedudukan sosial, latar belakang, ataupun pilihan politik.
Dalam praktik kelembagaan, penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi secara bermartabat, penolakan terhadap diskriminasi, serta kesediaan menyelesaikan perbedaan melalui mekanisme demokratis.
Begitu pula dengan prinsip keadilan sosial.
Nilai keadilan tidak seharusnya hanya hadir dalam pidato politik, tetapi juga menjadi pertimbangan penting ketika suatu kebijakan menyangkut pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan masyarakat.
Di sinilah Pancasila menjadi ukuran etika yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kualitas tindakan politik secara objektif.
Kritik terhadap Partai Politik Merupakan Bagian dari Demokrasi
Pandangan Nimrot Siahaan juga dapat ditempatkan dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Kritik terhadap partai politik bukan dengan sendirinya merupakan penolakan terhadap demokrasi atau keberadaan partai sebagai lembaga politik.
Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi dan kewajiban kelembagaan.
Meski demikian, penilaian mengenai ketidaksesuaian suatu partai terhadap nilai Pancasila tetap perlu dibedakan antara pandangan kritis, evaluasi etika, dan dugaan pelanggaran hukum.
Suatu organisasi tidak dapat dinyatakan melanggar ketentuan hukum hanya berdasarkan penilaian umum tanpa fakta dan proses pembuktian yang memadai.
Pernyataan Nimrot yang disampaikan kepada redaksi bersifat kritik umum dan tidak menyebutkan partai politik tertentu.
Karena itu, substansinya lebih tepat dipahami sebagai seruan refleksi bagi seluruh unsur kehidupan politik untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Pendidikan Politik Harus Melahirkan Kader yang Berintegritas
Salah satu fungsi penting partai politik adalah pendidikan politik.
Pendidikan tersebut idealnya tidak hanya mempersiapkan kader untuk menghadapi pemilihan umum atau menduduki jabatan publik.
Lebih jauh, proses kaderisasi juga perlu membangun pemahaman terhadap konstitusi, etika pemerintahan, tanggung jawab sosial, serta keberagaman masyarakat Indonesia.
Seorang kader politik yang memahami Pancasila secara mendalam diharapkan mampu menempatkan jabatan sebagai amanah, menghargai perbedaan, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat ketika mengambil keputusan.
Nilai-nilai tersebut dapat diperkuat melalui pembinaan internal, keteladanan pimpinan, mekanisme organisasi yang transparan, dan penegakan aturan secara konsisten.
Tanpa proses pendidikan politik yang bermakna, ideologi berisiko hanya menjadi bagian dari kegiatan seremonial dan dokumen formal organisasi.
Pancasila Harus Hidup dalam Tindakan, Bukan Sekadar Pernyataan
Pemikiran yang disampaikan Nimrot Siahaan menjadi pengingat bahwa Pancasila memerlukan pengamalan yang berkesinambungan dalam setiap bidang kehidupan, termasuk politik.
Konsistensi terhadap ideologi negara tidak cukup dinyatakan melalui slogan, lambang, atau dokumen organisasi.
Ia perlu diwujudkan melalui penghormatan terhadap hukum, penguatan persatuan, pelaksanaan demokrasi yang sehat, serta upaya menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Di tengah dinamika politik nasional, pertanyaan mengenai kesesuaian antara asas dan praktik organisasi tetap menjadi bagian penting dari pengawasan publik.
Masyarakat berhak menilai dan mengkritisi kinerja partai politik berdasarkan fakta, program, kebijakan, dan tanggung jawab yang dijalankan.
Pada saat yang sama, setiap partai memiliki kesempatan untuk menunjukkan komitmen terhadap Pancasila melalui langkah nyata dan terukur.
Sebab, nilai luhur sebuah ideologi tidak ditentukan oleh seberapa sering namanya disebut dalam pidato, melainkan oleh seberapa konsisten prinsip-prinsipnya dijalankan dalam kehidupan.
Pancasila bukan sekadar identitas yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Pancasila merupakan amanah kebangsaan yang pengamalannya harus terus diperjuangkan oleh seluruh unsur masyarakat, termasuk partai politik dan para pemegang kekuasaan.
Narasumber : Nimrot Siahaan,S.H,M.H
(Redaksi AFjNews.id)
Komentar