MEDAN | AFjNews.id – Pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan publik setelah Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor instansi tersebut, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Kamis (5/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada tujuh paket kegiatan DLHK Sumut Tahun Anggaran 2025, dengan total pagu mencapai Rp9,04 miliar.
Bagi mahasiswa, persoalan ini bukan sekadar menyangkut besarnya nilai anggaran, melainkan juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta kepastian bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Massa menilai pengelolaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah harus terbuka terhadap pengawasan publik. Terlebih, kegiatan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah semestinya memberikan manfaat nyata bagi pelayanan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Mahasiswa Datangi Kantor DLHK, Minta Penjelasan Langsung
Aksi mahasiswa tidak berhenti pada penyampaian orasi di halaman kantor DLHK Sumut.
Sejumlah peserta aksi juga mendatangi ruangan Kepala DLHK Sumut untuk meminta penjelasan mengenai tujuh paket kegiatan yang mereka persoalkan.
Koordinator aksi, Adi, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan anggaran publik.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan secara langsung. Kami mendesak Polda Sumatera Utara agar segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan pada tujuh paket kegiatan tersebut,” ujar Adi.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri proses penganggaran, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban keuangan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Mahasiswa juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak berhenti pada penjelasan administratif semata.
Desak Polda Sumut Periksa Pejabat dan Penyedia Kegiatan
Dalam tuntutannya, massa meminta Polda Sumut memanggil dan meminta keterangan Kepala DLHK Sumut, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, pihak penyedia barang dan jasa, serta pihak lain yang dianggap mengetahui proses penggunaan anggaran tersebut.
Mahasiswa menekankan pentingnya pemeriksaan yang menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, mahasiswa meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Namun demikian, tuntutan pemeriksaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana ataupun keterlibatan pejabat tertentu.
Gubernur Sumut Diminta Evaluasi Jajaran DLHK
Selain mendesak aparat kepolisian, mahasiswa meminta Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan pejabat terkait di lingkungan DLHK Sumut.
Adi menilai evaluasi administratif penting dilakukan apabila terdapat temuan yang menunjukkan pelanggaran prosedur, kelalaian, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
“Kami meminta Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas dan pejabat terkait. Tindakan administratif berupa pencopotan jabatan atau penonaktifan sementara dinilai dapat dipertimbangkan apabila ditemukan dasar dan bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Tuntutan tersebut, menurut mahasiswa, merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Minta Audit Investigatif, Dokumen Anggaran hingga Realisasi Lapangan Disorot
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pemeriksaan khusus atau audit investigatif terhadap tujuh paket kegiatan yang dipersoalkan.
Mereka meminta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara menelusuri dokumen penganggaran dan pengadaan, termasuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak pekerjaan, dokumen pengadaan, Berita Acara Serah Terima (BAST), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), faktur, bukti pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengetahui kesesuaian antara anggaran yang direncanakan, pekerjaan yang dilaksanakan, dan pembayaran yang direalisasikan.
Sejumlah komponen kegiatan juga menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari penyediaan tenaga kebersihan dan keamanan, pembayaran upah, kepesertaan BPJS, perlengkapan kerja, hingga pengadaan alat tulis kantor dan bahan laboratorium.
Tidak hanya itu, layanan internet dan kapasitas bandwidth, pengadaan bibit rehabilitasi hutan, spesifikasi bibit, serta tingkat keberhasilan penanaman juga diminta menjadi objek pemeriksaan.
Penggunaan bahan bakar minyak, pelaksanaan patroli, perjalanan dinas, dan kehadiran personel turut masuk dalam daftar aspek yang menurut mahasiswa perlu diuji kesesuaiannya dengan dokumen pertanggungjawaban.
“Seluruh aspek tersebut perlu diperiksa agar penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Adi.
DLHK Sumut Angkat Bicara: Seluruh Kegiatan Sudah Diaudit Inspektorat
Di tengah berlangsungnya aksi, Sekretaris DLHK Provinsi Sumatera Utara, Ari Harahap, menemui massa dan memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.
Ari menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dipersoalkan mahasiswa telah melalui proses audit oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
“Semua sudah dilakukan audit di Inspektorat,” kata Ari.
Pernyataan tersebut menjadi tanggapan penting dari pihak DLHK Sumut terhadap sorotan mahasiswa.
Meski demikian, mahasiswa masih mengharapkan keterbukaan mengenai ruang lingkup pemeriksaan dan hasil audit yang telah dilakukan.
Sebab, menurut mereka, informasi mengenai pelaksanaan audit perlu disertai penjelasan yang memadai agar masyarakat dapat memahami apakah seluruh persoalan yang dipertanyakan telah diperiksa.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan terperinci mengenai hasil audit tersebut, termasuk kesimpulan pemeriksaan maupun ada atau tidaknya temuan yang memerlukan tindak lanjut.
Transparansi Anggaran Menjadi Ujian Akuntabilitas Publik
Sorotan terhadap tujuh paket kegiatan DLHK Sumut ini memperlihatkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Besarnya nilai anggaran yang mencapai Rp9,04 miliar menjadi alasan bagi mahasiswa untuk meminta pengawasan lebih mendalam. Namun, nilai anggaran yang besar bukanlah bukti bahwa telah terjadi penyimpangan.
Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen resmi, verifikasi pelaksanaan kegiatan, serta penilaian oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Hasil audit Inspektorat juga menjadi informasi penting untuk menjelaskan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan apakah terdapat rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti.
Publik tentu berkepentingan mengetahui bahwa penggunaan uang negara berlangsung secara transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, setiap pejabat maupun pihak penyedia yang namanya dikaitkan dengan dugaan penyimpangan tetap memiliki hak atas perlakuan yang adil serta asas praduga tak bersalah.
Menanti Tindak Lanjut Aparat dan Keterbukaan Hasil Audit
Aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui mekanisme resmi.
Apakah seluruh tujuh paket kegiatan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan ketentuan pengadaan? Sejauh mana pemeriksaan Inspektorat telah menjangkau realisasi fisik maupun administrasi keuangan? Dan apakah terdapat temuan yang perlu ditindaklanjuti?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup didasarkan pada tudingan ataupun bantahan, melainkan harus bersumber dari dokumen, hasil pemeriksaan, dan fakta yang dapat diuji.
Mahasiswa berharap aspirasi mereka memperoleh tindak lanjut yang proporsional dari instansi berwenang.
Sementara itu, keterbukaan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
AFjNews.id menegaskan bahwa dugaan penyimpangan yang disampaikan mahasiswa masih memerlukan pembuktian. Belum ada dasar dalam informasi yang diperoleh redaksi untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi pada tujuh paket kegiatan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DLHK Sumut, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan ini.
(Bambang Hermanto | AFjNews.id)
Komentar