LABUHANBATU | AFjNews.id – Minggu, (15 November 2026), Seruan agar ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diperiksa tanpa pengecualian menjadi pesan utama sebuah poster yang beredar di ruang digital. Poster tersebut memuat kalimat tegas, “Periksa Semua Ijazah Anggota DPR Tanpa Kecuali!”
Pesan itu bukan sekadar slogan. Di balik tuntutan tersebut terdapat persoalan mendasar yang layak menjadi perhatian publik, yakni sejauh mana transparansi, kejujuran, dan integritas pejabat negara dapat diuji melalui dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
DPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, menyusun anggaran bersama pemerintah, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena besarnya tanggung jawab tersebut, masyarakat tentu mengharapkan setiap anggota parlemen memiliki integritas yang tidak hanya tercermin melalui pidato politik, tetapi juga melalui kejujuran dalam memenuhi persyaratan administratif.
Namun, tuntutan pemeriksaan ijazah tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai bukti adanya pemalsuan dokumen oleh anggota DPR. Hingga tulisan ini disusun, poster tersebut belum disertai data yang menunjukkan adanya pelanggaran oleh anggota tertentu.
Jangan Hanya Menuntut Transparansi, Wakil Rakyat Juga Harus Siap Diperiksa
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, DPR semestinya dapat menjadi contoh dalam membangun budaya keterbukaan.
Ketika masyarakat mempertanyakan keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat, jawaban yang diperlukan bukanlah pertengkaran politik atau saling menyerang di media sosial.
Yang dibutuhkan adalah mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan dokumen pendidikan dapat dilakukan dengan menelusuri kesesuaian identitas, dokumen kelulusan, catatan lembaga pendidikan, serta arsip administrasi pencalonan yang tersimpan pada instansi berwenang.
Jika muncul dugaan pemalsuan, pemeriksaan harus didasarkan pada bukti awal yang jelas dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada seseorang yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan, tetapi tidak boleh pula ada pejabat yang memperoleh perlakuan istimewa apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Persyaratan Pendidikan Anggota DPR Sudah Diatur Undang-Undang
Dalam sistem pemilihan umum Indonesia, persyaratan pendidikan calon anggota DPR telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta ketentuan perubahannya.
Pasal 240 ayat (1) huruf e mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Dengan demikian, gelar sarjana bukan merupakan syarat mutlak untuk menjadi anggota DPR RI.
Hal yang perlu dipastikan adalah apakah dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan.
Persoalan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada anggapan bahwa setiap anggota DPR wajib memiliki gelar akademik tertentu.
Yang menjadi persoalan hukum bukan tinggi atau rendahnya gelar pendidikan seseorang, melainkan apabila terdapat penggunaan dokumen palsu atau keterangan tidak benar dalam proses pencalonan.
KPU, Bawaslu, dan Aparat Penegak Hukum Memiliki Peran Berbeda
Dalam proses pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab melaksanakan tahapan pencalonan dan verifikasi administrasi sesuai ketentuan.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki fungsi pengawasan serta penanganan dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan kewenangannya.
Apabila terdapat indikasi tindak pidana, penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pembuktian mengenai keaslian dokumen dan unsur kesengajaan apabila dipersyaratkan.
Karena itu, tuntutan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pendidikan anggota DPR perlu dibahas secara cermat, termasuk mengenai dasar hukum, kewenangan lembaga, perlindungan data pribadi, dan mekanisme tindak lanjutnya.
Transparansi tidak berarti seluruh informasi pribadi harus disebarluaskan tanpa batas. Namun, informasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang sah.
Jangan Sampai Kejujuran Hanya Menjadi Slogan Politik
Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara tidak dibangun melalui janji semata.
Kepercayaan lahir ketika pejabat publik bersedia mempertanggungjawabkan informasi yang mereka sampaikan, termasuk riwayat pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
Apabila dokumen yang digunakan sah, pemeriksaan yang objektif justru dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi pemalsuan, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, tanpa memandang jabatan, partai politik, maupun kedudukan seseorang.
Tidak boleh ada penghakiman sebelum pembuktian. Namun, tidak boleh pula ada kekebalan dari pemeriksaan yang sah.
Mata Rakyat Tidak Pernah Tidur, tetapi Tuduhan Harus Dibuktikan
Kalimat dalam poster yang menyatakan, “Mata rakyat tidak pernah tidur. Semua catatan harus dibuka,” mencerminkan tuntutan agar penyelenggara negara tidak mengabaikan pentingnya akuntabilitas.
Pesan tersebut dapat menjadi pengingat bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran.
Meski demikian, pengawasan masyarakat juga harus disertai tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.
Tuduhan mengenai ijazah palsu tidak boleh disebarkan sebagai fakta apabila belum didukung hasil pemeriksaan yang sah.
Pers memiliki tanggung jawab untuk menguji informasi, memberikan ruang klarifikasi, serta membedakan antara kritik, dugaan, dan fakta yang telah terbukti.
Pada akhirnya, tuntutan transparansi dokumen pendidikan para wakil rakyat tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap lembaga parlemen.
Justru keterbukaan yang dijalankan secara adil dapat memperkuat kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Sebab, kehormatan seorang wakil rakyat tidak ditentukan oleh seberapa tinggi gelar yang tertulis di belakang namanya, melainkan oleh kejujuran, integritas, dan kesediaannya mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan masyarakat.
Dan apabila negara menuntut rakyat untuk patuh terhadap hukum, sudah sewajarnya para pembuat undang-undang menunjukkan keteladanan yang sama.
Hukum harus berlaku setara. Transparansi harus dimulai dari mereka yang diberi kekuasaan.
Albert Hutagaol AFjNews.id
Komentar