SINTANG | AFjNews.id – Persoalan pemberitaan yang menyeret nama Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, kini memasuki babak baru. Bukan hanya substansi informasi mengenai temuan audit senilai Rp240,6 juta yang dipersoalkan, tetapi juga tanggung jawab redaksi sebuah media setelah muncul klaim adanya pengakuan ketidakakuratan informasi yang telah disebarluaskan kepada publik.
Polemik tersebut bermula dari pemberitaan situs Suara Update pada 7 November 2026 dengan judul “Waktu Habis! Kepala Desa Baung Muryadi Dinilai Menantang Hukum, Abaikan Temuan Audit Inspektorat Sebesar Rp240,6 Juta”.
Pemberitaan itu disebut turut beredar melalui media sosial, termasuk akun TikTok Pantau Negeri, dengan materi visual yang menampilkan ilustrasi seseorang dalam keadaan terborgol.
Penggunaan judul bernada keras dan ilustrasi tersebut memunculkan persoalan mengenai akurasi informasi, proporsionalitas penyajian berita, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Persoalan semakin mengemuka setelah Muryadi mengaku telah menghubungi pihak redaksi untuk menyampaikan klarifikasi, tetapi tindak lanjut koreksi maupun pencabutan pemberitaan dinilainya belum diselesaikan secara menyeluruh.
Klarifikasi Sudah Disampaikan, Mengapa Koreksi Belum Tuntas?
Berdasarkan keterangan Muryadi yang dihimpun dalam bahan pemberitaan, dirinya telah berkomunikasi dengan Pemimpin Redaksi Suara Update serta pihak yang mengelola akun TikTok Pantau Negeri.
Dalam komunikasi tersebut, kedua pihak disebut mengakui adanya informasi yang tidak akurat dalam materi pemberitaan yang sebelumnya dipublikasikan.
Muryadi juga menyebut Diky, selaku pimpinan Suara Update, telah menyampaikan kesediaan untuk mencabut pemberitaan yang dipersoalkan.
Namun, menurut keterangan Muryadi, tindak lanjut yang diketahuinya baru berupa penghapusan materi pada akun TikTok Suara Update. Sementara itu, koreksi atau pencabutan pada kanal publikasi lainnya disebut belum sepenuhnya dilakukan.
Keterangan tersebut tentu memerlukan konfirmasi langsung dari pihak Suara Update maupun pengelola akun Pantau Negeri agar duduk persoalannya dapat diketahui secara utuh.
Meski demikian, apabila benar telah ditemukan ketidakakuratan informasi, tanggung jawab jurnalistik tidak semestinya berhenti pada komunikasi pribadi antara pihak yang diberitakan dan pengelola media.
Informasi yang telah disebarluaskan kepada publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik pula.
Sebab, dampak sebuah pemberitaan tidak selalu berakhir ketika artikel dihapus. Informasi dapat terlanjur dibagikan, dikutip, disimpan, bahkan membentuk persepsi masyarakat terhadap seseorang.
Karena itu, koreksi yang terbuka dan mudah ditemukan menjadi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Temuan Audit Rp240,6 Juta Harus Diuji, Bukan Dijadikan Vonis
Salah satu substansi utama yang menjadi perhatian adalah penyebutan dugaan temuan audit Inspektorat sebesar Rp240.600.749.
Angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tanpa pemeriksaan terhadap dokumen yang menjadi dasar pemberitaan.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab.
Apakah benar terdapat laporan hasil pemeriksaan Inspektorat dengan nominal tersebut? Apa objek pemeriksaannya? Siapa pihak yang diwajibkan menindaklanjuti temuan? Apakah telah diterbitkan rekomendasi administratif? Bagaimana perkembangan penyelesaiannya?
Selain itu, apabila pemberitaan menyebut tenggat waktu 60 hari, dasar penetapan tenggat tersebut serta status tindak lanjutnya juga harus dijelaskan berdasarkan dokumen resmi.
Persoalan ini penting karena temuan audit, kewajiban pengembalian kerugian, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana korupsi merupakan hal yang tidak dapat disamakan begitu saja.
Suatu temuan pemeriksaan memang dapat menjadi dasar penelusuran lebih lanjut. Namun, keberadaan temuan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.
Sebaliknya, klarifikasi dari pihak yang diperiksa juga tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban menindaklanjuti temuan apabila dokumen pemeriksaan yang sah memang menunjukkan adanya persoalan.
Di sinilah independensi pers diuji: berani mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi tetap disiplin membedakan fakta, tuduhan, dan kesimpulan hukum.
Ilustrasi Borgol dan Judul Pemberitaan Menjadi Sorotan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan ilustrasi seseorang dalam keadaan terborgol.
Dalam praktik jurnalistik, ilustrasi memang dapat digunakan untuk mendukung penyampaian informasi. Namun, pemilihannya harus mempertimbangkan konteks serta kemungkinan timbulnya persepsi yang keliru.
Apabila ilustrasi borgol disandingkan dengan pemberitaan mengenai seorang kepala desa yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, penggunaannya patut dievaluasi.
Terlebih jika materi tersebut tidak dilengkapi penjelasan yang memadai bahwa gambar hanya merupakan ilustrasi dan bukan dokumentasi tindakan hukum terhadap pihak yang diberitakan.
Begitu pula dengan penggunaan frasa “Waktu Habis!” dan “Dinilai Menantang Hukum” dalam judul.
Media tentu berhak menggunakan judul yang kuat dan kritis. Namun, kekuatan judul harus lahir dari ketepatan fakta, bukan semata-mata pilihan kata yang berpotensi menggiring pembaca pada kesimpulan tertentu.
Pers yang tajam bukanlah pers yang paling keras menjatuhkan penilaian, melainkan pers yang paling kuat membuktikan setiap informasi yang disajikannya.
Kode Etik Jurnalistik Tidak Boleh Berhenti sebagai Slogan
Polemik ini juga menjadi pengingat pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 3 mengatur kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, Pasal 10 mewajibkan wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
Ketentuan tersebut menjadi landasan penting untuk menilai bagaimana sebuah media seharusnya bertindak ketika terdapat keberatan yang disertai bukti mengenai ketidakakuratan pemberitaan.
Undang-Undang Pers juga mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemberitaan seharusnya mengedepankan mekanisme jurnalistik yang profesional, termasuk verifikasi ulang, pemuatan hak jawab, serta koreksi apabila ditemukan kesalahan.
Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan secara langsung, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers untuk memperoleh penilaian sesuai kewenangannya.
Di Tengah Perjuangan Plasma Tiga Desa, Akurasi Informasi Semakin Penting
Persoalan pemberitaan terhadap Muryadi turut mendapat perhatian karena namanya dikenal dalam perjuangan masyarakat Desa Baung Sengatap bersama Desa Lepung Pantak dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu terkait tuntutan pemenuhan hak kebun plasma dari PT SNIP.
Dalam bahan informasi yang dihimpun, perjuangan masyarakat tersebut disebut telah berlangsung sejak 1998, dengan tuntutan pemenuhan plasma sebesar 30 persen.
Perjuangan yang menyangkut hak ekonomi masyarakat tentu membutuhkan ruang pemberitaan yang objektif dan berimbang.
Namun, keberadaan persoalan plasma tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pemberitaan mengenai Muryadi memiliki motif tertentu.
Kedua persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional.
Jika terdapat temuan audit yang sah, persoalannya harus dijelaskan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila terdapat informasi yang keliru mengenai Muryadi, kekeliruan tersebut juga wajib diperbaiki.
Kepentingan masyarakat tidak boleh dikaburkan oleh informasi yang belum teruji, sementara pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa juga tidak boleh dilemahkan hanya karena muncul keberatan atas pemberitaan.
Suara Update dan Pantau Negeri Diharapkan Berikan Penjelasan Terbuka
Untuk menjernihkan polemik ini, terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan langsung dari pihak Suara Update maupun pengelola akun Pantau Negeri.
Pertama, apakah benar terdapat pengakuan mengenai ketidakakuratan informasi sebagaimana disampaikan Muryadi?
Kedua, apakah benar telah disampaikan janji pencabutan berita, dan bagaimana realisasi tindak lanjutnya pada seluruh kanal publikasi?
Ketiga, dokumen apa yang menjadi dasar penyebutan temuan audit Rp240.600.749 dan klaim mengenai belum diselesaikannya kewajiban tindak lanjut?
Keempat, apakah Muryadi telah diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum berita pertama kali dipublikasikan?
Kelima, apakah penggunaan ilustrasi borgol telah mempertimbangkan asas praduga tak bersalah dan potensi dampaknya terhadap reputasi pihak yang diberitakan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting bukan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan dengan tanggung jawab.
Redaksi AFjNews.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak Suara Update, pengelola akun Pantau Negeri, Muryadi, serta instansi terkait agar seluruh informasi dapat diuji secara berimbang.
Dewan Pers Diharapkan Menilai Persoalan Secara Objektif
Apabila penyelesaian melalui komunikasi antarpihak tidak membuahkan hasil, mekanisme pengaduan kepada Dewan Pers dapat ditempuh.
Penilaian independen diperlukan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran etika jurnalistik, apakah pemberitaan telah memenuhi prinsip verifikasi, serta langkah perbaikan apa yang semestinya dilakukan.
Persoalan ini juga harus menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh insan pers.
Media tidak boleh takut mengkritik pejabat publik. Kepala desa, pejabat pemerintahan, maupun pihak yang mengelola keuangan negara tetap harus terbuka terhadap pengawasan.
Namun, keberanian melakukan pengawasan harus diimbangi dengan ketelitian, kejujuran, dan kesediaan mengoreksi kesalahan.
Sebab, pemberitaan yang keliru dapat diperbaiki, tetapi kerusakan reputasi akibat informasi yang telanjur tersebar belum tentu mudah dipulihkan.
Pers Harus Berani Mengkritik, Lebih Berani Mengoreksi
Pada akhirnya, polemik pemberitaan Kepala Desa Baung Sengatap bukan sekadar persoalan antara Muryadi dan sebuah media.
Peristiwa ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pers dibangun dan dipertahankan.
Kebebasan pers bukan kebebasan untuk mengabaikan akurasi. Sebaliknya, hak jawab bukan pula alat untuk membungkam pemberitaan yang benar dan memiliki kepentingan publik.
Keduanya harus berjalan dalam koridor hukum dan etika jurnalistik.
Jika sebuah pemberitaan terbukti keliru, koreksi terbuka merupakan bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan redaksi.
Jika informasi mengenai temuan audit ternyata benar dan didukung dokumen resmi, masyarakat juga berhak mengetahui fakta tersebut secara utuh.
Pers tidak boleh menjadi ruang penghakiman, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian mengungkap persoalan.
Karena kehormatan sebuah media bukan diukur dari seberapa keras judul yang diterbitkan, melainkan dari seberapa kuat fakta yang mampu dipertanggungjawabkan.
Penulis: Budi Ardani
AFjNews.id – Aktual, Faktual, Berimbang.
Komentar