LABUHANBATU | AFjNews.id – Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan, muncul pertanyaan sederhana yang menyimpan persoalan serius: Apakah seseorang harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan?
Pertanyaan tersebut menjadi bahan refleksi Nimrot Siahaan, S.H., M.H., bersama M.K. Nuris Pasaribu, mantan Kepala Desa Purworejo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Dengan sindiran sosial yang menggelitik, Nimrot menyampaikan:
“Masuk untuk bekerja pakai biaya atau tidak? Jangankan masuk bekerja, sedang masuk toilet saja pakai biaya.”
Ungkapan tersebut mungkin mengundang senyum. Namun, di balik kelucuannya tersimpan persoalan mengenai kesempatan kerja, keadilan, dan batas antara pengeluaran yang wajar dengan pungutan yang tidak semestinya.
Ketika Mencari Pekerjaan Menjadi Beban Ekonomi
Mendapatkan pekerjaan bukan perjalanan mudah bagi sebagian masyarakat. Pencari kerja harus menyiapkan berkas, mengikuti seleksi, mengeluarkan biaya transportasi, bahkan meninggalkan aktivitas lain untuk menghadiri wawancara.
Persoalan berbeda muncul ketika seseorang diminta menyerahkan uang dengan janji akan diterima bekerja.
Apabila penerimaan tenaga kerja ditentukan oleh kemampuan membayar pihak tertentu, bukan kompetensi dan persyaratan objektif, prinsip keadilan patut dipertanyakan.
Pekerjaan seharusnya menjadi jalan memperoleh penghasilan, bukan kesempatan mengambil keuntungan dari kesulitan pencari kerja.
Sindiran Toilet Berbayar dan Potret Kehidupan
Ungkapan toilet berbayar menggambarkan bahwa berbagai aktivitas sehari-hari membutuhkan pengeluaran.
Namun, membayar fasilitas umum dengan tarif jelas berbeda dari menyerahkan uang kepada seseorang yang menjanjikan pekerjaan.
Pembayaran layanan yang sah dan transparan tidak dapat disamakan dengan pungutan tidak resmi dalam rekrutmen.
Karena itu, masyarakat harus memahami haknya dan berhati-hati terhadap tawaran jalan pintas.
Kesempatan Kerja Bukan Barang Dagangan
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Sementara itu, Pasal 28D ayat (2) menjamin hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Jaminan konstitusional tersebut menjadi dasar penting untuk mendorong kesempatan kerja yang adil.
Meski demikian, tidak setiap biaya terkait pencarian pekerjaan otomatis melanggar hukum. Penilaiannya bergantung pada jenis biaya, pihak pemungut, dasar hukum, dan ketentuan yang berlaku.
Yang patut diwaspadai adalah permintaan uang tanpa dasar jelas, terutama apabila disertai janji kelulusan seleksi.
Kemampuan dan Kejujuran Harus Menjadi Ukuran
Rekrutmen tenaga kerja idealnya mengutamakan kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan kesesuaian kualifikasi pelamar.
Seseorang yang kompeten tidak seharusnya kehilangan kesempatan hanya karena tidak mampu memenuhi permintaan uang yang tidak sah.
Penyelenggara rekrutmen juga harus menjaga transparansi agar masyarakat mampu membedakan lowongan resmi dari penipuan berkedok pekerjaan.
Ketika kesempatan kerja ditentukan oleh transaksi tersembunyi, keadilan bagi pencari kerja dan kepercayaan masyarakat sama-sama terancam.
Jangan Manfaatkan Harapan Pencari Kerja
Kesulitan ekonomi membuat sebagian pencari kerja berada dalam posisi rentan. Harapan mendapatkan pekerjaan dapat membuat tawaran yang menjanjikan kepastian diterima menjadi sangat menggoda.
Masyarakat perlu berhati-hati terhadap permintaan uang administrasi, pengurusan, atau jaminan kelulusan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum membayar, periksa identitas perusahaan, keabsahan lowongan, dasar biaya secara tertulis, dan simpan bukti komunikasi.
Jika menemukan indikasi penipuan atau pungutan yang melanggar ketentuan, masyarakat dapat mengadu kepada instansi ketenagakerjaan atau aparat penegak hukum sesuai persoalannya.
Dari Candaan Menuju Kesadaran Sosial
Sindiran Nimrot Siahaan bersama M.K. Nuris Pasaribu menjadi pintu masuk untuk membicarakan persoalan lebih luas.
Kehidupan memang membutuhkan biaya, tetapi tidak semua hal pantas dijadikan kesempatan mencari keuntungan.
Pencari kerja membutuhkan kesempatan yang adil, bukan janji kosong. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan pungutan tidak jelas.
Dunia kerja membutuhkan kemampuan dan integritas, bukan sekadar orang yang sanggup membayar.
Penutup: Jangan Jadikan Kesulitan Orang Lain sebagai Ladang Keuntungan
Ungkapan “Jangankan masuk bekerja, masuk toilet saja pakai biaya” mengingatkan bahwa masyarakat semakin akrab dengan berbagai pengeluaran.
Namun, kenyataan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran atas permintaan uang yang memanfaatkan harapan seseorang memperoleh pekerjaan.
Sebab, mencari nafkah adalah perjuangan mempertahankan kehidupan. Jangan sampai perjuangan itu dijadikan ladang keuntungan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan opini dan edukasi sosial yang dikembangkan dari ungkapan Nimrot Siahaan, S.H., M.H., bersama M.K. Nuris Pasaribu. Tulisan ini tidak menyatakan telah terjadi pungutan ilegal dalam rekrutmen pada perusahaan atau instansi tertentu.
Ditulis oleh: Nimrot Siahaan,S.H,M.H.
Kontributor Gagasan: Nimrot Siahaan, S.H., M.H., dan M.K. Nuris Pasaribu
AFjNews.id | Aktual • Faktual • Berimbang
Komentar