KERINCI | Gaperta.com – Ancaman banjir dan luapan sungai tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman yang baru mendapat perhatian ketika bencana datang. Keselamatan masyarakat, perlindungan permukiman, serta keberlangsungan aktivitas ekonomi warga membutuhkan langkah pencegahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Kesadaran itulah yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendorong penanganan kawasan aliran Sungai Batang Merao.
Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., turun langsung meninjau pelaksanaan pekerjaan normalisasi Sungai Batang Merao di Desa Lubuk Suli, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jumat (13/11/2026).
Peninjauan tersebut bukan semata-mata agenda melihat aktivitas alat berat di lapangan, melainkan bagian dari upaya memastikan pekerjaan pengendalian aliran sungai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang bermukim di kawasan sekitarnya.
Dalam kunjungan itu, Monadi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kerinci, Ir. Maya Novefry Handayani, S.T., M.T., bersama perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta unsur terkait.
Di lokasi pekerjaan, sejumlah alat berat terlihat melakukan penataan material pada bagian alur dan tebing sungai. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari pekerjaan normalisasi yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi aliran air sekaligus mengurangi potensi luapan ketika intensitas hujan meningkat.
Normalisasi Sungai Bukan Sekadar Menggerakkan Alat Berat
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai, persoalan banjir bukan hanya menyangkut genangan air. Luapan sungai berpotensi mengganggu akses transportasi, merusak lingkungan permukiman, menghambat kegiatan ekonomi, bahkan mengancam keselamatan jiwa.
Karena itu, penanganan Sungai Batang Merao membutuhkan perhatian yang tidak berhenti pada pengerjaan fisik.
Bupati Monadi menegaskan pentingnya memastikan setiap tahapan normalisasi dilaksanakan dengan baik agar hasil pekerjaan dapat dirasakan masyarakat.
“Kita ingin memastikan pekerjaan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga kelancaran aliran sungai serta mengurangi risiko banjir dan luapan air,” ungkap Monadi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak cukup dinilai dari keberadaan alat berat, panjang alur yang dikerjakan, atau selesainya pekerjaan sesuai jadwal.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana hasil pekerjaan mampu meningkatkan fungsi sungai dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman banjir.
Kualitas Pekerjaan dan Dampak Lingkungan Harus Menjadi Perhatian
Normalisasi sungai merupakan salah satu langkah teknis dalam penanganan pendangkalan, penyempitan alur, maupun hambatan aliran air. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan karakteristik sungai, kondisi tebing, serta kemungkinan perubahan pola aliran.
Pengerjaan yang tidak mempertimbangkan aspek teknis dan lingkungan berisiko menimbulkan persoalan baru, termasuk erosi tebing atau perpindahan titik kerawanan ke kawasan lain.
Oleh sebab itu, keterlibatan instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai menjadi penting untuk memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kebutuhan lapangan dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan terhadap mutu pekerjaan, penataan material hasil pengerukan, kestabilan tebing, serta keberlanjutan pemeliharaan alur sungai juga perlu menjadi perhatian.
Dengan demikian, normalisasi tidak hanya menghasilkan perubahan fisik yang terlihat, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana.
Kehadiran Pemerintah Harus Terasa hingga ke Permukiman Warga
Langkah Bupati Monadi meninjau langsung pekerjaan di Lubuk Suli memberikan pesan bahwa pembangunan daerah membutuhkan pengawasan nyata, bukan sekadar laporan administratif.
Terlebih, infrastruktur pengendalian banjir berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Keberhasilan program ini nantinya perlu dilihat melalui kondisi aliran sungai setelah pekerjaan selesai, terutama ketika memasuki periode curah hujan tinggi.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan terus melakukan pemantauan agar titik-titik rawan banjir dapat diidentifikasi dan ditangani secara bertahap.
Partisipasi masyarakat tidak kalah penting. Warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Merao memiliki pengalaman langsung mengenai perubahan kondisi sungai, lokasi yang kerap mengalami luapan, serta dampak yang muncul ketika debit air meningkat.
Informasi dari masyarakat dapat menjadi masukan berharga dalam mengevaluasi efektivitas penanganan di lapangan.
Jangan Sampai Normalisasi Berakhir, Ancaman Banjir Tetap Mengintai
Pekerjaan normalisasi Sungai Batang Merao di Desa Lubuk Suli diharapkan menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir yang lebih luas di Kabupaten Kerinci.
Namun, pekerjaan fisik saja tidak otomatis menghilangkan seluruh risiko banjir. Diperlukan pengelolaan daerah aliran sungai secara menyeluruh, pemeliharaan berkala, pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan, serta koordinasi lintas instansi.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga pada ketahanan lingkungan dan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
Semangat Kerinci Bergerak, Kerinci Maju semestinya tercermin melalui pembangunan yang terukur, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan warga.
Sebab, keberhasilan pemerintah dalam menangani persoalan sungai pada akhirnya bukan diukur dari seberapa banyak tanah yang berhasil dipindahkan, melainkan dari seberapa besar risiko yang dapat dikurangi dan seberapa kuat rasa aman yang dapat dibangun bagi masyarakat.
(Roli Dianda | Gaperta.com)
Komentar