PONTIANAK | AFjNews.id – Praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan serius aparat penegak hukum. Dalam operasi yang berlangsung selama 19 Oktober hingga 1 November 2026, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 25 kasus PETI dengan menetapkan 41 orang sebagai tersangka.
Pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa persoalan pertambangan ilegal tidak berhenti pada aktivitas penggalian emas di lapangan. Di balik kegiatan tersebut, terdapat mata rantai pengumpulan, pengolahan, hingga perdagangan hasil tambang yang juga menjadi sasaran penegakan hukum.
Hasil operasi tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Lobi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar, Selasa (10/11/2026).
Konferensi pers dipimpin Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., didampingi Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., serta Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Kalbar.
41 Tersangka, Ratusan Gram Emas dan Uang Ratusan Juta Diamankan
Berdasarkan hasil penindakan, Ditreskrimsus Polda Kalbar menangani tujuh perkara dengan tujuh tersangka. Sementara itu, Polres jajaran mengungkap 18 perkara lainnya dengan 34 tersangka.
Secara keseluruhan, sebanyak 41 orang kini harus menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin beserta mata rantai peredarannya.
Dari berbagai lokasi penindakan, penyidik turut menyita barang bukti berupa emas dengan berat keseluruhan mencapai 435,9 gram, uang tunai sebesar Rp424.299.000, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan dan pengolahan emas.
Barang bukti tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyidikan untuk menelusuri asal-usul emas, pola transaksi, dan kemungkinan keterkaitan antarpelaku.
Besarnya nilai uang yang diamankan sekaligus memperlihatkan pentingnya penelusuran aliran dana dalam pengungkapan perkara PETI.
Namun, penyidik masih perlu membuktikan hubungan masing-masing barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan.
Bukan Sekadar Penambang, Jalur Perdagangan Emas Ilegal Ikut Disasar
Salah satu temuan penting dalam pengungkapan ini adalah adanya dugaan pola distribusi hasil pertambangan ilegal melalui pihak-pihak yang berperan sebagai pengepul.
Berdasarkan keterangan kepolisian, emas yang diperoleh dari aktivitas penambangan tanpa izin didistribusikan dalam bentuk butiran maupun lempengan.
Penyidik juga menemukan modus pembelian emas yang diduga berasal dari penambangan ilegal melalui usaha toko kelontong.
Emas tersebut kemudian diolah melalui proses peleburan atau pembakaran sebelum kembali diperjualbelikan.
Temuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan PETI memerlukan pendekatan lebih luas daripada sekadar menghentikan kegiatan penambangan.
Penelusuran terhadap pembeli, penampung, pengolah, dan pihak yang memperdagangkan hasil tambang menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai ekonomi yang memungkinkan praktik ilegal terus berlangsung.
Sebab, selama hasil tambang tanpa izin masih memiliki pasar, potensi munculnya kembali aktivitas serupa tetap menjadi tantangan penegakan hukum.
Dua Modus Penambangan, Ancaman Kerusakan Lingkungan Mengintai
Penyelidikan kepolisian mengidentifikasi dua metode yang digunakan dalam aktivitas PETI.
Pertama, penambangan secara tradisional dengan mengandalkan tenaga manusia dan peralatan sederhana.
Kedua, penambangan menggunakan alat berat jenis ekskavator untuk menggali, membongkar, memindahkan, dan mengumpulkan material yang diduga mengandung emas.
Penggunaan alat berat dalam kegiatan pertambangan tanpa izin menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena berpotensi mempercepat perubahan bentang alam dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
Aktivitas penambangan yang tidak memenuhi ketentuan teknis maupun lingkungan juga dapat mengancam kualitas tanah, sumber air, dan keberlanjutan ekosistem di sekitar lokasi.
Karena itu, penegakan hukum terhadap PETI tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran perizinan, tetapi juga menyangkut perlindungan sumber daya alam dan keselamatan masyarakat.
Meski demikian, besaran dampak lingkungan dari masing-masing lokasi yang ditindak masih memerlukan pemeriksaan dan penilaian teknis lebih lanjut.
Polda Kalbar Tegaskan Penindakan Tidak Berhenti pada Pelaku Lapangan
Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, menegaskan bahwa pengungkapan puluhan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas aktivitas pertambangan tanpa izin.
Penindakan, menurut keterangan kepolisian, tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang melakukan kegiatan penambangan, tetapi juga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penampungan, pengangkutan, pengolahan, hingga penjualan hasil tambang ilegal.
Polda Kalbar juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin karena selain memiliki konsekuensi hukum, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Komitmen ini menjadi penting mengingat penanganan PETI membutuhkan pengawasan berkelanjutan, termasuk terhadap jalur perdagangan dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Ancaman Pidana dan Tantangan Penegakan Hukum
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menyangkakan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, sesuai dengan peran dan dugaan perbuatan masing-masing tersangka.
Pasal 158 mengatur tindak pidana penambangan tanpa izin, sedangkan Pasal 161 berkaitan dengan kegiatan tertentu terhadap mineral atau batubara yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang dipersyaratkan.
Penerapan pasal, ancaman pidana, dan ketentuan denda harus mengacu pada peraturan yang berlaku saat perbuatan dilakukan serta hasil pembuktian penyidik.
Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil dan wajib diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Publik Menanti Pemberantasan PETI Hingga ke Akar
Pengungkapan 25 kasus dengan 41 tersangka merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan pertambangan emas ilegal di Kalimantan Barat.
Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya diukur dari jumlah perkara yang diungkap atau banyaknya tersangka yang diamankan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan jaringan perdagangan hasil tambang ilegal benar-benar terputus, aliran dana ditelusuri, dan aktivitas serupa tidak kembali tumbuh di lokasi yang telah ditindak.
Pengawasan terhadap wilayah rawan PETI, koordinasi lintas instansi, serta penanganan dampak lingkungan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan.
Masyarakat tentu berharap operasi ini tidak berhenti sebagai pencapaian statistik penegakan hukum, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam perlindungan sumber daya alam Kalimantan Barat.
Sebab, kekayaan alam semestinya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang sah dan bertanggung jawab, bukan menjadi sumber keuntungan dari praktik yang melanggar hukum.
Kini, publik menantikan kelanjutan proses penyidikan terhadap 41 tersangka serta langkah kepolisian dalam menelusuri kemungkinan jaringan perdagangan emas ilegal yang lebih luas.
(Budi Ardani | AFjNews.id)
Komentar