MEDAN | AFjNews.id – Gelombang desakan terhadap transparansi penegakan hukum kembali mengemuka di Sumatera Utara. Gabungan organisasi relawan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah elemen masyarakat mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Senin (9/11/2026).
Kedatangan mereka bukan sekadar menyampaikan dukungan politik kepada kepala negara. Melalui aksi penyampaian aspirasi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan terhadap informasi mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar Presiden Republik Indonesia.
Bagi para peserta aksi, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai isu politik semata. Dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan, apabila terbukti, merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan negara, perlindungan privasi, serta integritas lembaga penegak hukum.
Desak Pengusutan Transparan, Tolak Penyalahgunaan Kekuasaan
Dalam pernyataan sikapnya, gabungan relawan menegaskan bahwa kewenangan aparat negara harus dijalankan berdasarkan hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Mereka meminta agar setiap informasi mengenai dugaan penyadapan ilegal diperiksa secara objektif, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap teknologi komunikasi dan perangkat penyadapan.
Menurut massa, kewenangan negara yang tidak diawasi secara memadai berpotensi membuka ruang penyimpangan dan mengancam hak konstitusional masyarakat.
Perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman merupakan bagian dari hak yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Selain itu, perlindungan privasi juga tercermin dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Massa Minta Dugaan Aktor Intelektual Ditelusuri
Salah satu tuntutan yang mendapat perhatian dalam aksi tersebut ialah permintaan agar penyelidikan tidak berhenti pada pihak yang diduga terlibat secara langsung.
Massa menginginkan penelusuran menyeluruh terhadap kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan, mengendalikan, membiayai, ataupun memanfaatkan informasi dari praktik penyadapan ilegal, apabila peristiwa tersebut terbukti terjadi.
Namun, mereka juga menekankan pentingnya proses pembuktian berdasarkan hukum, bukan tuduhan sepihak maupun tekanan opini publik.
“Kami hadir bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menciptakan kegaduhan, dan bukan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi agar kebenaran dapat diungkap dan hukum ditegakkan secara adil,” demikian salah satu bagian pernyataan sikap yang disampaikan massa.
Sikap tersebut menjadi penegasan bahwa tuntutan transparansi harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil.
Sepuluh Tuntutan Disampaikan kepada Kepolisian
Dalam aksi tersebut, gabungan relawan menyampaikan sepuluh poin tuntutan yang pada intinya meminta aparat penegak hukum:
1. Mengusut secara menyeluruh informasi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
2. Menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual apabila ditemukan bukti tindak pidana.
3. Menjamin penyelidikan berlangsung profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
4. Memperkuat evaluasi serta pengawasan internal institusi kepolisian.
5. Melindungi hak privasi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
6. Menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terbukti melalui proses peradilan.
7. Memberikan perlindungan kepada aktivis, jurnalis, dan masyarakat dari praktik penyadapan ilegal.
8. Menjaga independensi Polri dari kepentingan politik kelompok tertentu.
9. Menjamin hak atas rasa aman, kehormatan, martabat, serta kebebasan warga negara.
10. Memperkuat pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan dan perangkat penyadapan.
Kesepuluh tuntutan tersebut mencerminkan harapan massa agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan secara sistematis.
Menjaga Presiden, Menjaga Supremasi Hukum
Gabungan relawan menegaskan bahwa perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan supremasi hukum.
Menurut mereka, membela kepentingan negara bukan berarti memberikan kekebalan hukum kepada siapa pun. Sebaliknya, setiap pejabat maupun warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kehormatan institusi negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan kewenangannya, tetapi juga oleh kesediaannya menjalankan prinsip akuntabilitas.
“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!” demikian seruan dalam pernyataan sikap tersebut.
Enam Organisasi Sampaikan Aspirasi Bersama
Pernyataan sikap tersebut disebut ditandatangani perwakilan enam unsur organisasi, yakni Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Ketua Satma SIP, Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional, Ketua GEMAK Sumut, Ketua DPD Persaudaraan 98, dan Ketua DPD Jarnas 98.
Melalui aksi tersebut, para peserta berharap aspirasi mereka dapat diterima dan diteruskan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Di tengah derasnya arus informasi mengenai isu keamanan negara, transparansi menjadi kebutuhan penting. Setiap tuduhan harus diuji melalui bukti, setiap pihak berhak memberikan klarifikasi, dan setiap proses hukum wajib dijalankan tanpa intervensi.
Hingga penyusunan naskah ini, belum tersedia konfirmasi resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan kebenaran seluruh informasi mengenai dugaan penyadapan maupun nama-nama yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Sebab, negara hukum tidak boleh dikendalikan oleh rumor, tetapi harus berdiri di atas fakta, keadilan, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis: Bambang Hermanto
AFjNews.id – Aktual • Faktual • Berimbang
Komentar