SANGGAU | AFjNews.id – Polemik penerimaan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh PT Agrina Sawit Perdana (ASP) di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, belum menemukan titik terang. Sejumlah petani di Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas, kembali mempertanyakan kebijakan perusahaan yang diduga lebih mengutamakan pasokan melalui loading ramp atau pemasok pihak kedua dibandingkan pembelian langsung dari petani.
Persoalan tersebut mencuat kembali pada Selasa (27/10/2026), setelah penjelasan Kepala Desa Penyeladi, Zainab, dinilai sejumlah petani belum menjawab substansi keluhan yang mereka sampaikan.
Bagi petani, persoalannya bukan sekadar apakah perusahaan pernah menolak TBS masyarakat. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah petani mandiri memiliki kesempatan yang sama untuk menjual hasil panennya secara langsung kepada perusahaan, atau justru harus bergantung pada jaringan pemasok tertentu.
Jika perusahaan memang membuka akses pembelian langsung kepada petani, mengapa masih muncul keluhan mengenai dugaan prioritas terhadap pemasok pihak kedua?
Pertanyaan itulah yang menurut petani perlu dijawab secara terbuka oleh manajemen PT ASP, bukan sekadar melalui bantahan atas keluhan masyarakat.
### Bantahan Kepala Desa Dinilai Belum Menjawab Akar Persoalan
Sejumlah petani menilai penjelasan Kepala Desa Penyeladi belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme penerimaan TBS di PT ASP.
Mereka mempertanyakan apakah pemerintah desa telah memperoleh informasi langsung dari perusahaan mengenai persyaratan pemasokan, kapasitas penerimaan, serta kemungkinan petani menjual hasil panennya tanpa melalui perantara.
Menurut petani, keberadaan perusahaan pengolahan kelapa sawit di sekitar wilayah mereka seharusnya dapat membuka peluang pemasaran yang jelas, sepanjang hasil panen memenuhi ketentuan mutu dan persyaratan pembelian yang berlaku.
Namun, apabila terdapat kebijakan yang membedakan akses antara petani mandiri dan pemasok pihak kedua, perusahaan dinilai perlu menjelaskan dasar serta alasan penerapannya.
Petani juga berharap pemerintah desa tidak berhenti pada penyampaian penjelasan perusahaan, tetapi turut memfasilitasi dialog agar keluhan warga memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala desa diharapkan menjadi jembatan kepentingan masyarakat, bukan sekadar penyampai bantahan ketika muncul persoalan antara warga dan perusahaan.
Meski demikian, penilaian petani terhadap sikap kepala desa tersebut masih memerlukan tanggapan langsung dari Zainab agar duduk persoalannya dapat dipahami secara utuh.
### PT ASP Didesak Buka Mekanisme Pembelian TBS
Di tengah polemik yang berkembang, keterbukaan manajemen PT ASP dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengakhiri ketidakpastian.
Petani berharap perusahaan memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembelian TBS, khususnya menyangkut kesempatan bagi petani yang hendak memasok hasil panen secara langsung.
Sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan jawaban antara lain:
* Apakah PT ASP menerima TBS secara langsung dari petani mandiri di Desa Penyeladi dan wilayah sekitarnya?
* Apakah terdapat persyaratan administrasi, standar kualitas, volume minimum, atau kontrak pemasokan tertentu?
* Benarkah pasokan melalui loading ramp atau pemasok pihak kedua memperoleh prioritas dibandingkan petani yang datang langsung?
* Bagaimana perusahaan menentukan harga pembelian dan memastikan transparansi penimbangan TBS?
* Apakah pemerintah desa pernah mengadakan pertemuan resmi dengan manajemen perusahaan untuk membahas keluhan petani?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk membedakan antara kebijakan operasional perusahaan yang memiliki dasar jelas dan dugaan perlakuan berbeda yang dikeluhkan masyarakat.
Perusahaan tentu memiliki kewenangan menetapkan standar kualitas, prosedur penerimaan, dan pengaturan kapasitas pengolahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, kebijakan tersebut juga perlu dikomunikasikan secara terbuka agar petani memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
### Jangan Sampai Petani Hanya Menjadi Penonton di Daerah Sendiri
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada perkebunan kelapa sawit, akses pemasaran merupakan persoalan yang menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga.
Ketika petani harus menjual hasil panen melalui perantara, terdapat kemungkinan perbedaan harga yang diterima dibandingkan dengan harga pembelian di tingkat pabrik.
Besarnya selisih tersebut tentu bergantung pada biaya angkut, kualitas buah, jasa pemasok, serta mekanisme perdagangan yang diterapkan.
Karena itu, petani berharap memperoleh penjelasan mengenai pilihan saluran penjualan yang tersedia, termasuk kemungkinan menjalin hubungan pemasokan langsung dengan perusahaan.
Keberadaan pabrik kelapa sawit di suatu wilayah diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi kepada perusahaan dan jaringan pemasok, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat sekitar.
Jangan sampai petani yang menghasilkan buah sawit justru merasa kesulitan memperoleh akses pemasaran, sementara jalur distribusi melalui pihak lain berjalan tanpa kendala yang mereka ketahui.
Namun, dugaan kondisi tersebut tetap harus diuji melalui data dan keterangan dari seluruh pihak terkait.
### Pemerintah Desa Diminta Berdiri di Tengah, Bukan Terjebak Polemik
Dalam persoalan ini, Kepala Desa Penyeladi memiliki posisi penting sebagai pemimpin pemerintahan desa yang diharapkan mampu memfasilitasi komunikasi antara petani dan perusahaan.
Pemerintah desa dapat mendorong pertemuan terbuka dengan melibatkan perwakilan petani, manajemen PT ASP, serta instansi teknis terkait apabila diperlukan.
Langkah tersebut dinilai lebih konstruktif daripada membiarkan perbedaan pandangan terus berkembang tanpa penyelesaian.
Di sisi lain, petani juga diharapkan dapat menyampaikan keluhan disertai bukti pendukung, seperti catatan transaksi, dokumen penjualan, atau keterangan mengenai pengalaman pemasokan TBS.
Dengan demikian, persoalan dapat diperiksa berdasarkan fakta, bukan semata-mata persepsi maupun pernyataan yang saling bertentangan.
### Transparansi Menjadi Ujian bagi Perusahaan dan Pemerintah Desa
Polemik TBS di Desa Penyeladi pada akhirnya bukan hanya menyangkut hubungan antara petani dan PT ASP, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme usaha dan peran pemerintah desa.
Perusahaan diharapkan mampu menjelaskan kebijakan pembeliannya secara transparan, sementara pemerintah desa perlu memastikan aspirasi petani mendapatkan ruang untuk didengar.
Apabila memang tidak terdapat pembatasan atau prioritas tertentu terhadap pemasok pihak kedua, penjelasan yang didukung data akan membantu meluruskan dugaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila ditemukan hambatan bagi petani mandiri, diperlukan dialog untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan dan kepentingan seluruh pihak.
Sebab, yang dibutuhkan petani bukan sekadar bantahan bahwa TBS mereka tidak ditolak, melainkan kepastian mengenai bagaimana, dengan persyaratan apa, dan melalui jalur mana hasil panen mereka dapat diterima perusahaan.
Hingga penyusunan naskah ini, redaksi belum memperoleh keterangan langsung terbaru dari manajemen PT ASP maupun tanggapan lanjutan Kepala Desa Penyeladi mengenai keberatan petani tersebut.
AFjNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan demi menjaga prinsip akurasi, keberimbangan, serta profesionalisme jurnalistik.
(Budi Ardani/Redaksi AFjNews.id)
Komentar