RANTAUPRAPAT | AFjNews.id – Persoalan tanah di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, kini memasuki babak baru. Setelah upaya penyelesaian melalui surat peringatan atau somasi disebut tidak membuahkan hasil, sengketa penguasaan sebagian lahan yang diklaim telah bersertifikat resmi dibawa ke ranah peradilan.
Heppy Handono, melalui tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap dua warga serta Kepala Desa Pematang Seleng di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
Gugatan tersebut, menurut keterangan pihak Penggugat, didaftarkan pada Senin, 26 Oktober 2026, dengan nomor perkara 177/Pdt.G/2026/PN Rap.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut klaim penguasaan lahan, tetapi juga mempertanyakan dasar administrasi surat ganti rugi yang menurut pihak Penggugat berkaitan dengan tanah yang diklaim telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).
Di sinilah letak persoalan hukumnya: bagaimana kedudukan surat ganti rugi yang dipersoalkan apabila bidang tanah yang sama diklaim telah tercantum dalam sertifikat hak milik?
Pertanyaan tersebut kini menjadi bagian dari sengketa yang harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
SHM Nomor 3055 Menjadi Dasar Gugatan
Tim kuasa hukum Penggugat, yakni Advokat Beriman Panjaitan, S.H., M.H., bersama Oscar Crisman Panjaitan, S.H., menyampaikan bahwa klien mereka mengklaim hak atas sebidang tanah seluas 3.030 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 3055 atas nama Heppy Handono.
Menurut pihak Penggugat, sebagian bidang tanah tersebut diduga berada dalam penguasaan pihak lain tanpa persetujuan yang menjadi dasar keberatan klien mereka.
Persoalan kemudian berkembang ketika muncul surat ganti rugi yang menurut Penggugat berkaitan dengan lahan yang sama.
Dokumen itulah yang menjadi salah satu objek keberatan dalam perkara perdata tersebut.
Namun, terdapat hal penting yang harus dibedakan.
Keberadaan sertifikat hak milik merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam hukum pertanahan. Akan tetapi, dalam suatu sengketa, pengadilan tetap perlu memeriksa keabsahan dokumen, riwayat perolehan hak, letak dan batas bidang tanah, serta keterkaitannya dengan objek yang dipersoalkan.
Dengan demikian, klaim mengenai penguasaan tanpa hak maupun dugaan kesalahan penerbitan dokumen tidak dapat langsung dianggap terbukti sebelum diperiksa dalam persidangan.
Mengapa Kepala Desa Pematang Seleng Ikut Digugat?
Perhatian dalam perkara ini juga tertuju pada dicantumkannya Kepala Desa Pematang Seleng sebagai Tergugat III.
Berdasarkan keterangan kuasa hukum Penggugat, keterlibatan kepala desa dalam gugatan berkaitan dengan persoalan penerbitan surat ganti rugi atas tanah yang diklaim merupakan bagian dari objek bersertifikat.
Pihak Penggugat menghendaki agar pengadilan memeriksa dasar penerbitan surat tersebut, termasuk riwayat tanah serta kelengkapan administrasi yang mendasarinya.
Persoalan ini menjadi penting karena dokumen yang diterbitkan atau diketahui pemerintah desa dapat memiliki peranan dalam menjelaskan riwayat penguasaan maupun transaksi tanah.
Namun, kedudukan dan kekuatan pembuktian surat ganti rugi harus diperiksa berdasarkan isi dokumen, proses penerbitan, kewenangan pihak yang terlibat, serta keadaan hukum objek tanah.
Apakah surat tersebut diterbitkan dengan didukung pemeriksaan riwayat tanah dan batas yang memadai?
Apakah objek dalam surat ganti rugi benar-benar beririsan dengan bidang yang tercantum dalam SHM Nomor 3055?
Dan sejauh mana tanggung jawab hukum kepala desa atas dokumen yang dipersoalkan?
Ketiga pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui dokumen resmi, keterangan para pihak, serta pemeriksaan pengadilan.
Dicantumkannya kepala desa sebagai tergugat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.
Tiga Kali Somasi Disebut Tak Membuahkan Penyelesaian
Sebelum membawa perkara ke pengadilan, tim kuasa hukum Heppy Handono menyatakan telah menempuh upaya penyelesaian dengan melayangkan surat somasi kepada pihak yang dipersoalkan.
Menurut keterangan kuasa hukum, somasi telah disampaikan sebanyak tiga kali.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sebelum ditempuh proses peradilan.
Namun, karena permasalahan belum memperoleh penyelesaian sebagaimana diharapkan pihak Penggugat, jalur gugatan perdata akhirnya dipilih.
Somasi merupakan bentuk peringatan atau tuntutan yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Meski demikian, penyampaian somasi tidak secara otomatis membuktikan bahwa penerimanya telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam konteks ini, isi somasi, bukti penyampaiannya, tanggapan para pihak, dan pokok perselisihan tetap merupakan bagian dari fakta yang dapat diperiksa.
Kuasa Hukum Meminta Pengadilan Menguji Keabsahan Dokumen
Melalui gugatan yang diajukan, pihak Heppy Handono meminta agar pengadilan memberikan penilaian hukum terhadap sejumlah persoalan pokok.
Di antaranya adalah pengakuan atas hak tanah berdasarkan SHM Nomor 3055, penilaian terhadap dugaan perbuatan melawan hukum para Tergugat, serta pengujian keabsahan surat ganti rugi yang dipersoalkan.
Pihak Penggugat juga meminta pengosongan objek sengketa sesuai tuntutan yang disampaikan dalam gugatan.
Namun, seluruh permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum atau tuntutan Penggugat yang belum tentu dikabulkan pengadilan.
Majelis hakim akan memiliki kewenangan untuk menilai apakah argumentasi hukum dan alat bukti yang diajukan cukup untuk mendukung tuntutan tersebut.
Sebaliknya, para Tergugat juga mempunyai hak untuk mengajukan jawaban, bantahan, dokumen, saksi, dan alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum acara perdata.
Pasal 1365 KUHPerdata: Gugatan Tidak Cukup Berdasarkan Dugaan
Perbuatan Melawan Hukum dikenal dalam hukum perdata Indonesia melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dalam penerapannya, gugatan PMH berkaitan dengan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dipersoalkan dan kerugian yang diklaim.
Artinya, keberhasilan suatu gugatan tidak hanya bergantung pada adanya keberatan atau dugaan pelanggaran.
Penggugat perlu membuktikan unsur-unsur yang menjadi dasar tuntutannya.
Dalam perkara tanah, penilaian tersebut dapat membutuhkan pemeriksaan sertifikat, surat ukur, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, surat ganti rugi, serta kondisi dan batas fisik objek sengketa.
Karena itu, salah satu hal yang berpotensi penting dalam perkara Pematang Seleng adalah kesesuaian lokasi tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 3055 dengan bidang yang dipersoalkan dalam gugatan.
Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas atau letak objek, pemeriksaan dokumen pertanahan dan fakta lapangan menjadi semakin relevan.
Persidangan Diharapkan Membuka Persoalan Secara Terang
Gugatan yang diajukan pihak Heppy Handono kini menjadi bagian dari upaya memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum.
Pihak kuasa hukum berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dapat memeriksa seluruh alat bukti secara objektif serta memberikan putusan berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, tanggapan langsung dari kedua warga yang digugat maupun Kepala Desa Pematang Seleng menjadi bagian penting yang perlu diperoleh untuk menghadirkan gambaran persoalan secara menyeluruh.
Keterangan dari para Tergugat diperlukan guna mengetahui dasar penguasaan tanah yang dipersoalkan, riwayat surat ganti rugi, serta penjelasan mengenai proses administrasi yang menjadi keberatan pihak Penggugat.
Dengan menghadirkan keterangan seluruh pihak, persoalan diharapkan dapat dipahami berdasarkan fakta dan bukan semata-mata pernyataan yang saling bertentangan.
Menanti Pembuktian: Siapa Berhak atas Objek Sengketa?
Sengketa tanah di Pematang Seleng kini menjadi pengingat mengenai pentingnya ketelitian dalam administrasi dan transaksi pertanahan.
Sertifikat hak milik, surat ganti rugi, bukti penguasaan fisik, dan dokumen administrasi lainnya dapat mempunyai peranan berbeda dalam proses pembuktian.
Masing-masing harus dinilai sesuai kedudukan hukumnya.
Perkara ini juga memperlihatkan pentingnya kejelasan objek sebelum suatu bidang tanah dikuasai, dialihkan, atau dijadikan dasar penerbitan dokumen.
Sebab, ketika satu bidang tanah dipersoalkan oleh beberapa pihak, yang dibutuhkan bukan sekadar klaim paling keras, melainkan pembuktian paling dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, kewenangan untuk menilai dalil-dalil dalam gugatan berada pada majelis hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.
Apakah Penggugat dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum?
Bagaimana para Tergugat menjelaskan dasar penguasaan tanah dan dokumen yang dipersoalkan?
Dan apakah seluruh tuntutan yang diajukan memenuhi dasar hukum untuk dikabulkan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan bergantung pada proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan.
Satu hal yang pasti, proses hukum harus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pihak untuk menyampaikan bukti dan membela kepentingan hukumnya.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak Penggugat dan kuasa hukumnya. Seluruh dugaan masih harus dibuktikan dalam persidangan. AFjNews.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada kedua warga yang digugat, Kepala Desa Pematang Seleng, serta pihak terkait lainnya. Pendaftaran dan nomor perkara juga masih memerlukan pencocokan dengan register resmi pengadilan.
(Albert Hutagaol | AFjNews.id)
Komentar