JAKARTA | AFjNews.id – Keadilan sejatinya bukan milik mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, ataupun kemampuan finansial semata. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya melalui lembaga peradilan.
Namun, bagi sebagian masyarakat, membawa persoalan perdata ke pengadilan masih dianggap sebagai proses yang panjang, rumit, dan membutuhkan biaya besar.
Padahal, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme penyelesaian perkara yang dirancang lebih sederhana, yakni Gugatan Sederhana atau Small Claim Court.
Mekanisme tersebut menjadi perhatian dalam materi edukasi hukum yang mencantumkan nama Advokat Muhdar, S.H., M.H., bersama Eko Supramono & Partner’s Law Office.
Materi tersebut memperkenalkan masyarakat pada mekanisme penyelesaian sengketa perdata bernilai materiil paling banyak Rp500 juta melalui prosedur pemeriksaan dan pembuktian yang sederhana.
Mengenal Gugatan Sederhana dan Landasan Hukumnya
Gugatan sederhana merupakan mekanisme pemeriksaan perkara perdata yang dirancang untuk memberikan proses penyelesaian lebih singkat dibandingkan dengan gugatan perdata biasa.
Dasar hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019.
Melalui perubahan peraturan tersebut, batas maksimal nilai gugatan materiil yang sebelumnya Rp200 juta dinaikkan menjadi Rp500 juta.
Artinya, masyarakat yang menghadapi sengketa perdata dengan nilai gugatan materiil tidak melebihi batas tersebut berpeluang menggunakan mekanisme gugatan sederhana, sepanjang perkaranya memenuhi seluruh persyaratan.
Kehadiran aturan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Tidak Semua Sengketa Harus Menempuh Proses Panjang
Dalam praktik kehidupan sehari-hari, sengketa perdata dapat muncul dari berbagai hubungan hukum.
Misalnya, seseorang telah memenuhi kewajiban berdasarkan sebuah perjanjian, tetapi pihak lainnya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati.
Persoalan serupa dapat terjadi dalam hubungan utang piutang, pelaksanaan perjanjian usaha, maupun transaksi barang dan jasa.
Apabila sengketa tersebut berkaitan dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bernilai materiil paling banyak Rp500 juta, serta memiliki pembuktian sederhana, perkara dapat dipertimbangkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana.
Namun, tidak seluruh perkara dengan nilai kecil otomatis memenuhi kriteria.
Sengketa hak atas tanah serta perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus tidak termasuk dalam mekanisme gugatan sederhana.
Demikian pula, tingkat kerumitan pembuktian dan persyaratan mengenai para pihak menjadi bagian dari pertimbangan pengadilan dalam menentukan kelayakan perkara.
Penyelesaian Ditargetkan Maksimal 25 Hari Kerja
Salah satu keunggulan gugatan sederhana terletak pada batas waktu pemeriksaannya.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyelesaian gugatan sederhana di tingkat pemeriksaan awal berlangsung paling lama 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.
Perkara diperiksa oleh hakim tunggal melalui tahapan yang lebih ringkas dibandingkan dengan persidangan perdata biasa.
Prosesnya mencakup pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan, pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan para pihak, persidangan, upaya perdamaian, pembuktian, hingga putusan.
Meskipun prosedurnya lebih sederhana, prinsip kehati-hatian dan penilaian alat bukti tetap menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.
Sederhana bukan berarti mengabaikan hukum acara, dan cepat bukan berarti mengesampingkan hak para pihak untuk menyampaikan pembelaan maupun bukti yang relevan.
Perlu dipahami pula bahwa batas 25 hari kerja tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara, bukan jaminan bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusinya akan selesai dalam waktu yang sama.
Masyarakat Tetap Memiliki Hak Mengajukan Keberatan
Dalam gugatan sederhana, pihak yang tidak menerima putusan hakim dapat menempuh upaya hukum keberatan sesuai ketentuan.
Permohonan keberatan diajukan paling lambat tujuh hari kerja setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.
Keberatan tersebut diperiksa oleh majelis hakim pada pengadilan yang bersangkutan.
Putusan atas keberatan bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali dalam mekanisme tersebut.
Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa gugatan sederhana memiliki karakter hukum acara tersendiri yang berbeda dari gugatan perdata biasa.
Oleh karena itu, setiap pihak yang hendak mengajukan gugatan perlu memahami prosedur, persyaratan, alat bukti, serta konsekuensi hukum dari proses yang ditempuh.
Edukasi Hukum Penting agar Masyarakat Tidak Salah Melangkah
Materi edukasi yang menampilkan Advokat Muhdar turut memperkenalkan prinsip-prinsip dasar gugatan sederhana, mulai dari nilai gugatan, proses pemeriksaan, biaya perkara, hingga contoh sengketa yang dapat diajukan.
Informasi semacam ini penting karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami perbedaan antara persoalan pidana, sengketa perdata biasa, dan perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.
Kurangnya pemahaman berpotensi menyebabkan seseorang memilih prosedur hukum yang tidak sesuai dengan karakter persoalannya.
Dalam hal ini, advokat dan praktisi hukum memiliki ruang untuk berkontribusi melalui penyampaian informasi hukum yang akurat, objektif, dan mudah dipahami.
Masyarakat juga perlu mengetahui bahwa prinsip biaya ringan tidak berarti seluruh proses pengadilan berlangsung tanpa biaya. Besaran panjar dan biaya perkara mengikuti ketentuan pengadilan, sedangkan masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mencari informasi mengenai layanan bantuan hukum atau pembebasan biaya perkara.
Keadilan Tidak Boleh Menjadi Kemewahan
Keberadaan gugatan sederhana membawa pesan penting dalam pembangunan sistem peradilan: akses terhadap keadilan harus terus diperluas.
Perselisihan yang nilai ekonominya relatif terbatas tetap dapat memiliki dampak besar terhadap kehidupan seseorang.
Bagi pelaku usaha kecil, misalnya, pembayaran yang tidak dipenuhi dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Bagi masyarakat biasa, persoalan utang piutang dapat berdampak terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itulah, nilai sebuah perkara tidak semestinya dipandang hanya berdasarkan besarnya nominal uang yang dipersengketakan.
Yang jauh lebih penting adalah adanya kepastian hukum, proses yang adil, serta kesempatan yang setara bagi para pihak untuk memperjuangkan haknya.
Hukum Harus Hadir sebagai Jalan Penyelesaian
Gugatan sederhana merupakan salah satu instrumen untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat.
Namun, efektivitas mekanisme tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum, ketepatan proses pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan.
Melalui edukasi mengenai prosedur gugatan sederhana, masyarakat diharapkan semakin memahami pilihan penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia.
Kehadiran materi hukum yang mencantumkan Advokat Muhdar, S.H., M.H., menjadi bagian dari penyebarluasan pengetahuan mengenai mekanisme tersebut.
Sebab, keadilan tidak seharusnya menjadi sesuatu yang terasa jauh dan sulit dijangkau. Hukum harus mampu menghadirkan kepastian, melindungi hak, dan menyediakan jalan penyelesaian yang dapat diakses masyarakat.
Pada akhirnya, hukum yang berwibawa bukan hanya hukum yang memiliki aturan tegas, tetapi juga hukum yang memberi ruang bagi setiap orang untuk memperoleh keadilan melalui proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Albert Hutagaol
(Redaksi AFjNews.id | Materi Edukasi Hukum Adv. Muhdar, S.H., M.H.)
Komentar