LABUHANBATU | AFjNews.id — Dinamika pasca-Musyawarah Kabupaten (Muskab) II Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, memasuki babak baru. Polemik penetapan ketua organisasi olahraga masyarakat tersebut mendapat penjelasan langsung dari pimpinan sidang menyusul munculnya perbedaan pandangan mengenai hasil pemungutan suara.
Ketua Steering Committee (SC) sekaligus pimpinan sidang Muskab II KORMI Labuhanbatu, Irwan, akhirnya angkat bicara dalam konferensi pers yang berlangsung di Rantauprapat, Rabu (21/10/2026).
Dalam keterangannya, Irwan menegaskan bahwa Hasnah Putri Jaya Siregar telah ditetapkan sebagai Ketua KORMI Kabupaten Labuhanbatu periode 2026–2031 berdasarkan keputusan persidangan yang menurutnya mengacu pada ketentuan organisasi dan pakta integritas yang disepakati para pemilik hak suara.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab polemik yang berkembang, khususnya mengenai hasil pemungutan suara yang sempat menunjukkan perolehan imbang antara dua kandidat serta munculnya tudingan keberpihakan pimpinan sidang.
Irwan membantah anggapan bahwa penetapan ketua dilakukan secara sepihak. Menurutnya, seluruh tahapan keputusan memiliki dasar yang telah dibahas dalam forum musyawarah organisasi.
Namun, perbedaan antara hasil pemungutan suara awal dan hasil akhir penetapan menjadi persoalan penting yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada seluruh peserta Muskab.
Berawal dari Dukungan 9–5, Pemungutan Suara Justru Berakhir Imbang
Irwan menguraikan bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dukungan yang disampaikan para calon ketua.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dijelaskan pihak SC, dari 14 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) pemilik hak suara, Hasnah Putri Jaya Siregar memperoleh sembilan surat dukungan resmi.
Sementara itu, kandidat lainnya, Juliana Munthe, memperoleh lima surat dukungan.
Akan tetapi, dinamika berbeda terjadi ketika proses pemungutan suara berlangsung.
Hasil penghitungan awal menunjukkan kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, masing-masing tujuh suara.
Situasi tersebut kemudian memunculkan persoalan karena terdapat dua INORGA yang sebelumnya menyerahkan dukungan tertulis kepada Hasnah, tetapi dalam proses pemilihan disebut memberikan suara kepada kandidat lain.
Menurut penjelasan Irwan, perubahan dukungan tersebut menjadi objek pembahasan dalam persidangan karena dinilai bertentangan dengan komitmen yang tercantum dalam pakta integritas.
Meski demikian, surat dukungan pencalonan dan hak memberikan suara dalam pemilihan merupakan dua hal yang perlu dipahami berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku.
Karena itu, keabsahan pembatalan suara sangat bergantung pada aturan Muskab, isi pakta integritas, serta kewenangan forum persidangan dalam mengambil keputusan.
Pakta Integritas Dijadikan Dasar, Dua Suara Dinyatakan Gugur
Lebih lanjut, Irwan menjelaskan bahwa seluruh pimpinan INORGA sebelumnya telah menandatangani pakta integritas yang menurutnya memuat komitmen dan konsekuensi organisasi apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan.
Atas dasar tersebut, dua suara yang dinilai tidak sesuai dengan komitmen dukungan awal kemudian dinyatakan gugur melalui mekanisme persidangan.
Irwan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan tindakan pribadi atau kehendak sepihak pimpinan sidang.
“Keputusan menggugurkan dua suara tersebut bukan keputusan sepihak saya pribadi,” tegas Irwan.
Menurutnya, persoalan tersebut telah melalui pembahasan dan diputuskan dengan mekanisme musyawarah mufakat.
Dalam konferensi pers itu, Irwan turut didampingi Ketua Organizing Committee (OC), Aswin Syahputra, serta sejumlah jajaran SC dan OC Muskab II KORMI Labuhanbatu.
Irwan juga menyebut bahwa proses pembahasan dan pengambilan keputusan disaksikan serta disetujui perwakilan Pengurus KORMI Provinsi Sumatera Utara yang hadir dalam persidangan.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dari penjelasan pihak penyelenggara mengenai alasan dua suara dinyatakan gugur.
Kendati demikian, dokumen lengkap mengenai pakta integritas, tata tertib pemilihan, berita acara persidangan, serta dasar pembatalan kedua suara tetap diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh keputusan telah dijalankan sesuai mekanisme organisasi.
Hasil Akhir 7–5, Hasnah Ditetapkan sebagai Ketua
Setelah dua suara dinyatakan gugur, hasil akhir yang disampaikan pimpinan sidang berubah menjadi tujuh suara untuk Hasnah Putri Jaya Siregar dan lima suara untuk Juliana Munthe.
Berdasarkan hasil tersebut, pimpinan sidang menetapkan Hasnah Putri Jaya Siregar sebagai Ketua KORMI Kabupaten Labuhanbatu periode 2026–2031.
Irwan menyatakan penetapan itu merupakan hasil keputusan forum persidangan, bukan tindakan sepihak untuk memenangkan salah satu kandidat.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi jawaban pihak SC terhadap informasi yang berkembang mengenai hasil pemilihan yang sebelumnya disebut berakhir imbang.
Namun, perubahan hasil dari 7–7 menjadi 7–5 merupakan persoalan substansial yang wajar menjadi perhatian para peserta Muskab dan pemangku kepentingan organisasi.
Sebab, dalam setiap proses pemilihan organisasi, transparansi tata tertib, kepastian hak suara, dan kejelasan dasar pengambilan keputusan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kepengurusan.
Perbedaan pandangan mengenai penafsiran pakta integritas seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pimpinan Sidang Bantah Keberpihakan, Persatuan Organisasi Dikedepankan
Selain memberikan penjelasan mengenai mekanisme penetapan hasil, Irwan turut menanggapi anggapan bahwa pimpinan sidang berpihak kepada salah satu kandidat.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil menurut pihaknya telah melalui pembahasan sesuai ketentuan yang disepakati bersama.
Pernyataan itu sekaligus menjadi upaya untuk meredam perbedaan pandangan yang muncul setelah pelaksanaan Muskab II.
Irwan mengimbau pihak-pihak yang masih memiliki keberatan agar menggunakan mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam organisasi.
Ia berharap persoalan pemilihan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi menghambat jalannya program KORMI Kabupaten Labuhanbatu.
Persatuan pengurus, pimpinan INORGA, serta para pegiat olahraga masyarakat dinilai memiliki arti penting bagi keberlangsungan pembinaan olahraga rekreasi di daerah.
Terlebih, KORMI memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan olahraga yang berorientasi pada kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan kebersamaan.
Legitimasi Kepemimpinan dan Transparansi Menjadi Perhatian
Di tengah polemik tersebut, persoalan yang lebih mendasar bukan semata-mata siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan bagaimana seluruh tahapan pemilihan dapat memperoleh pengakuan berdasarkan aturan organisasi.
Setiap keputusan yang memengaruhi hak suara peserta perlu didukung ketentuan yang jelas serta proses pengambilan keputusan yang dapat diuji secara organisatoris.
Demikian pula dengan keberatan yang disampaikan peserta pemilihan. Setiap keberatan semestinya memperoleh ruang penyelesaian secara proporsional, tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain.
Penjelasan pimpinan sidang melalui konferensi pers merupakan salah satu langkah untuk menyampaikan dasar keputusan kepada masyarakat.
Namun, keterbukaan terhadap dokumen pendukung dan penjelasan dari pihak yang berbeda pandangan tetap diperlukan agar polemik tidak berkembang hanya berdasarkan klaim masing-masing pihak.
Hingga bahan pemberitaan ini disusun, keterangan langsung dari Juliana Munthe maupun dua INORGA yang suaranya dinyatakan gugur belum disertakan dalam informasi yang diterima redaksi.
Karena itu, AFjNews.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pemilihan tersebut.
Saatnya KORMI Kembali Berfokus pada Kepentingan Olahraga Masyarakat
Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai hasil Muskab II, masyarakat Labuhanbatu tentu berharap keberlangsungan organisasi tidak terganggu oleh polemik internal yang berlarut-larut.
KORMI diharapkan dapat menjadi wadah yang inklusif bagi seluruh INORGA, komunitas olahraga, serta masyarakat yang ingin mengembangkan budaya hidup sehat melalui olahraga rekreasi.
Kepengurusan yang kuat tidak semata-mata ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan, merangkul perbedaan, dan menjalankan program organisasi secara nyata.
Polemik Muskab II KORMI Labuhanbatu pada akhirnya menjadi ujian bagi kedewasaan berdemokrasi dalam organisasi: apakah perbedaan dapat diselesaikan melalui aturan dan musyawarah, atau justru berkembang menjadi perpecahan yang merugikan kepentingan olahraga masyarakat.
Penjelasan Irwan telah memberikan gambaran mengenai dasar keputusan versi pimpinan sidang.
Kini, transparansi dokumen, mekanisme penyelesaian keberatan, serta komunikasi seluruh pihak menjadi kunci untuk memastikan organisasi dapat melangkah ke depan dengan kepemimpinan yang memiliki legitimasi dan dukungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, olahraga masyarakat sejatinya dibangun untuk mempersatukan, bukan mempertajam perbedaan.
Editor: Redaksi AFjNews.id
Rubrik: Olahraga | Organisasi | Daerah
Komentar