Home / Hukum / TNI/POLRI

Jumat, 16 Oktober 2026 - 13:41 WIB

DUGAAN PENGISIAN BBM KE JERIGEN DI SPBU LIMA PULUH DISOROT, PENGAWASAN PERTAMINA DIPERTANYAKAN!

Temuan Roses Kipli Lubis di Batu Bara Memunculkan Pertanyaan: Apakah Pengisian Telah Memenuhi Ketentuan, dan Siapa yang Memastikan BBM Disalurkan Tepat Sasaran?

Temuan Roses Kipli Lubis di Batu Bara Memunculkan Pertanyaan: Apakah Pengisian Telah Memenuhi Ketentuan, dan Siapa yang Memastikan BBM Disalurkan Tepat Sasaran?

BATU BARA | AFjNews.id — Aktivitas pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah dokumentasi video hasil temuan lapangan memperlihatkan kegiatan yang diduga berkaitan dengan pengisian BBM menggunakan wadah yang dibawa dalam keranjang besar pada sepeda motor.

Temuan tersebut dilaporkan Roses Kipli Lubis, yang mendokumentasikan aktivitas di SPBU dengan nomor identitas yang terlihat pada papan penanda, yakni 14.212.283, pada Jumat (16/10/2026).

Rekaman yang mencantumkan penanda waktu sekitar pukul 14.44 WIB itu memperlihatkan seorang petugas SPBU berada di dekat dispenser pengisian bersama seorang pengendara sepeda motor yang membawa keranjang besar berisi sejumlah wadah.

Dalam dokumentasi tersebut, petugas tampak menangani nozel pengisian di sekitar keranjang yang berada di sisi kendaraan.

Aktivitas itu memunculkan pertanyaan mengenai jenis bahan bakar yang dilayani, bentuk dan kelayakan wadah yang digunakan, serta kesesuaian prosedur pelayanan dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, rekaman tersebut belum cukup untuk memastikan jenis BBM, jumlah liter yang disalurkan, maupun apakah pembeli memiliki surat rekomendasi yang dipersyaratkan apabila pembelian termasuk kategori BBM tertentu atau BBM khusus penugasan.

Persoalannya bukan semata-mata tentang keberadaan jerigen atau wadah di sekitar dispenser, melainkan apakah seluruh proses pelayanan telah dilakukan sesuai aturan dan diawasi sebagaimana mestinya.

Pengisian Menggunakan Jerigen Bukan Bebas Aturan

Pelayanan BBM melalui SPBU merupakan kegiatan distribusi energi yang terikat pada ketentuan pemerintah, pengawasan badan usaha penyalur, serta standar keselamatan operasional.

Terutama untuk BBM jenis tertentu dan BBM khusus penugasan, pembelian menggunakan wadah seperti jerigen tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Berdasarkan ketentuan BPH Migas, pembelian Solar subsidi maupun Pertalite menggunakan jerigen dapat diperkenankan bagi konsumen pengguna yang memenuhi persyaratan dan memiliki surat rekomendasi dari instansi pemerintah daerah yang berwenang.

Ketentuan mengenai penerbitan surat rekomendasi tersebut diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025.

Mekanisme itu dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan konsumen yang berhak, antara lain pada sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, dan pelayanan umum sesuai ketentuan.

Dengan demikian, pembelian menggunakan jerigen tidak serta-merta merupakan pelanggaran.

Namun, apabila penyaluran BBM yang diatur pemerintah dilakukan tanpa memenuhi persyaratan, persoalan tersebut patut diperiksa secara serius.

Aturan tidak boleh sekadar terpampang dalam dokumen, tetapi harus benar-benar dilaksanakan di setiap titik pelayanan.

Rekaman Lapangan Memunculkan Pertanyaan tentang Prosedur Pelayanan

Dokumentasi yang diperoleh Roses Kipli Lubis menjadi alasan penting untuk meminta penjelasan pengelola SPBU mengenai aktivitas yang berlangsung.

Apakah wadah yang terlihat dalam keranjang sepeda motor tersebut digunakan untuk menampung BBM?

Jika benar, jenis BBM apa yang disalurkan?

Apakah pembelian tersebut termasuk kategori yang memerlukan surat rekomendasi?

Apabila surat rekomendasi diperlukan, apakah petugas telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas pembeli, dokumen, dan batas kuota pembelian?

Selain itu, apakah jenis wadah yang digunakan telah memenuhi ketentuan keselamatan pengisian dan pengangkutan BBM?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus memperoleh jawaban berdasarkan catatan transaksi, dokumen pendukung, pemeriksaan petugas, serta hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai prosedur pengawasan hanya dianggap sebagai formalitas, sementara ketentuan yang seharusnya melindungi ketertiban distribusi justru diabaikan dalam pelaksanaan.

Pertamina Diminta Memastikan Pengawasan Tidak Hanya di Atas Kertas

Sebagai pihak yang memiliki peran dalam sistem penyaluran BBM melalui jaringan SPBU, Pertamina Patra Niaga diharapkan memberikan perhatian terhadap informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian prosedur pelayanan ini.

Pemeriksaan dapat diarahkan pada rekaman kamera pengawas atau CCTV, catatan transaksi dispenser, jenis produk yang dijual, dan dokumen pembelian apabila transaksi tersebut termasuk pembelian yang memerlukan rekomendasi.

Pihak pengelola SPBU juga perlu diberikan kesempatan menjelaskan kronologi pelayanan dan dasar pelaksanaan transaksi.

Apabila ditemukan pelanggaran, tindak lanjut harus dilakukan sesuai ketentuan dan tingkat tanggung jawab masing-masing pihak.

Sebaliknya, apabila transaksi tersebut ternyata memenuhi seluruh persyaratan, penjelasan terbuka juga penting untuk mencegah tuduhan yang tidak berdasar.

Pengawasan yang kredibel bukan hanya berani menemukan kesalahan, tetapi juga mampu membuktikan apakah suatu transaksi telah memenuhi aturan.

Distribusi BBM Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Pengawasan penyaluran BBM memiliki arti penting, terutama terhadap produk yang mendapatkan subsidi atau kompensasi maupun diatur melalui penugasan pemerintah.

Setiap penyimpangan yang terbukti dapat berdampak pada ketertiban distribusi dan akses masyarakat yang berhak memperoleh bahan bakar.

Karena itu, pengawasan tidak semestinya hanya dilakukan setelah muncul pemberitaan atau laporan masyarakat.

Pemeriksaan secara berkala, pencatatan transaksi yang akurat, penerapan ketentuan pembelian, dan pengawasan terhadap operator merupakan bagian penting dari tata kelola SPBU.

Jika seluruh aturan telah dipenuhi, tunjukkan dasar kepatuhannya. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, jangan biarkan persoalan berlalu tanpa evaluasi dan tindak lanjut.

Kepastian tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan distribusi energi.

Roses Kipli Lubis Soroti Pentingnya Kepastian Aturan

Temuan lapangan yang didokumentasikan Roses Kipli Lubis menjadi bagian dari upaya pengawasan sosial terhadap kegiatan pelayanan publik.

Dokumentasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui konfirmasi dan pemeriksaan untuk memastikan apakah aktivitas yang terlihat benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pers memiliki tanggung jawab untuk mengangkat persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan yang adil kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

Karena itu, perhatian terhadap dugaan pengisian BBM menggunakan jerigen di SPBU Kecamatan Lima Puluh ini diharapkan mendorong keterbukaan informasi mengenai tata cara pelayanan dan kepatuhan terhadap standar operasional.

Pengelola SPBU dan Pertamina Diharapkan Memberikan Klarifikasi

Hingga penyusunan naskah ini, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi mengenai jenis BBM yang dilayani dalam rekaman, status dokumen pembelian, jumlah volume, maupun kelayakan wadah yang digunakan.

Karena itu, AFjNews.id membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada pengelola SPBU, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Jika hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya pelanggaran administrasi, standar keselamatan, atau ketentuan penyaluran BBM, pihak berwenang diharapkan mengambil tindakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan peraturan yang berlaku.

Namun, sebelum hal tersebut terbukti, seluruh pihak harus tetap diperlakukan secara adil dan berdasarkan asas praduga tidak bersalah.

Jangan biarkan keraguan mengenai pelayanan BBM menggantung tanpa penjelasan. Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar dugaan yang terus berkembang.

Sebab, ketertiban distribusi BBM tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bahan bakar di SPBU, tetapi juga oleh kepatuhan petugas, tanggung jawab pengelola, serta konsistensi pengawasan dari instansi yang berwenang.

Kini, penjelasan pengelola SPBU dan hasil pemeriksaan pihak terkait menjadi hal yang ditunggu untuk memastikan apakah aktivitas dalam dokumentasi Roses Kipli Lubis telah memenuhi seluruh ketentuan.

AFjNews.id akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dengan mengedepankan fakta, verifikasi, dan keberimbangan informasi.

(Roses Kipli Lubis — Liputan Lapangan)
AFjNews.id — AKTUAL • FAKTUAL • BERIMBANG

Ditulis oleh Albert Hutagaol

Belum ada informasi tentang penulis ini.

Lihat Semua Artikel

Share :

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Baca Juga

Hukum

Polda Kalbar Bongkar 25 Kasus Tambang Emas Ilegal, 41 Tersangka Terjerat Hukum: Jaringan Pengepul Ikut Dibidik!

Nasional

Dua Prestasi Nasional Diraih Imigrasi Belawan, Eko Rajagukguk: Pengabdian kepada Masyarakat Jadi Prioritas

Regional

Albert Hutagaol: Persahabatan Sejati Berakar pada Ketulusan, Bukan Kepentingan dan Keuntungan Pribadi

Hukum

DIDUGA DITEMBAK DAN DIANIAYA SAAT PENGAMANAN PERKEBUNAN, WARGA PANAI TENGAH DIRUJUK KE RSUD RANTAUPRAPAT

Regional

SBY Singgung Kasus Penyadapan, Ingatkan Bahaya Politik Tanpa Moral: Kekuasaan Jangan Kehilangan Nurani!

Hukum

DIDUGA INTIMIDASI DAN MINTA UANG TEBUSAN, OKNUM YANG MENGAKU WARTAWAN DILAPORKAN KE POLSEK KAMPUNG RAKYAT

Nasional

Nimrot Siahaan: Menelisik Jejak Melayu Labuhanbatu dan Reog Ponorogo, Dua Warisan Budaya dalam Satu Jiwa Nusantara

Regional

Tak Sekadar Menyerahkan Sembako, Camat Air Joman Sambangi Lansia di Desa Banjar, Hadirkan Kepedulian di Tengah Masyarakat